Netral English Netral Mandarin
08:04wib
Pemerintah Indonesia kritik Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang luput menyoroti kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di negara-negara maju. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin pada Sabtu (25/9/2021) dini hari.
Divonis 4 Tahun Penjara, HNW Dukung HRS Ajukan Banding, FH: Mestinya Vonis 5-6 Tahun, Semoga JPU Juga Banding

Jumat, 25-Juni-2021 11:20

Ferdinand Hutahaean
Foto : Istimewa
Ferdinand Hutahaean
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean (FH) mengomentari cuitan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) terkait vonis terhadap mantan pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab (HRS).

Dalam cuitannya Hidayat mendukung HRS untuk melakukan banding atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS juga menilai adanya ketidakadilan dalam vonis yang dijatuhkan kepada HRS.

"Wajar saja HRS menolak&menyatakan banding atas vonis Hakim, krn khalayak awam hukum pun mudah menilai adanya ketidakadilan dlm vonis itu, dan ketidaksesuaian dg fakta lapangan ttg kebohongan dan tidakterjadinya keonaran. Penting Hakim berikutnya betul2 hadirkan keadilan," tulis Hidayat Nur Wahid, Kamis (24/6/2021).

Terkait hal itu Ferdinand pun angkat bicara dan mengatakan seharusnya Habib Rizieq Shihab divonis lima sampai enam tahun penjara karena telah membuat kegaduhan publik.

"Mestinya vonis antara 5-6 tahun karena perbuatan Rizieq Sihab jelas membuat kegaduhan ditengah publik," tulis Ferdinand di akun Twitternya, Kamis (24/6/2021).

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) ini pun berharap agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga melakukan banding karena putusan itu belum memenuhi rasa keadilan.

"Semoga JPU juga Banding karena putusan itu belum memenuhi rasa keadilan masyarakat," ujarnya.

Cuitan Ferdinand pun direspon berbagai komentar pro dan kontra oleh netizen. Berikut rangkuman komentar netizen yang terpantau Netralnews.com, Jumat (25/6/2021).

@YFBERE: Diatas 8 tahun juga lebih baik bang. Si dayat bingung ga punya kendaraan buat si anies untuk 2024. Mau jual mayat sama ayat udah ga mungkin. Sekarang lagi jualan makam untuk 2024 kayaknya.

@hanyahiburan6r0: Sebetulnya yang mesti divonis tinggi itu dokter RS, karena dia lebih tau akibat dari virus corona

@SNataprajasule: Sy sepakat bang, dan kecewa kok hukuman nya cuman 4 thn. Semoga kejaksaan mengajukan banding.

@Buzzer_NKRIsaja: Biar aja banding biar nanti jadi 8 tahun hukumannya. Dia HRS pengen banding jadi 8 thn

@kangtonypasti: Vonis seumur hidup aja udah banyak bikin keonaran = teroris dan atau makar

@Radjaindra7: Kalau JPU memvonis kasus suap jaksa PINANGKI dengan ringan...lu pada diem...memang pada sengklek otak2 buzzer ne...

@AduDombaGarut: Jangan sok ngomo pintar mengeluarkan vonis bukan kapasitanya, jangn pakai kata2 masyarakat lalu masyarakat mana gundulmu ...

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis Rizieq Shihab dengan pidana empat tahun penjara dalam kasus tes usap di Rumah Sakit UMMI Bogor, Jawa Barat.

"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah. Menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun," kata Ketua Majelis Hakim Khadwanto, saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (24/6/2021).

Khadwanto menjelaskan bahwa putusan tersebut berdasarkan pada pertimbangan fakta yang terungkap selama sidang kasus tes usap di RS UMMI Bogor.

Majelis Hakim membacakan hal yang memberatkan di antaranya perbuatan eks pimpinan Front Pembela Islam (FPI) itu dianggap meresahkan warga karena menyatakan kondisi sehat meski terkonfirmasi terpapar COVID-19.

Sementara hal yang meringankan antara lain terdakwa Rizieq memiliki tanggungan keluarga dan merupakan seorang guru agama sehingga diharapkan dapat menunjukkan kelakuan baik pada masa mendatang.

Meski demikian, putusan ini lebih rendah dibanding tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang meminta Rizieq dihukum pidana penjara selama enam tahun penjara.

Terkait kasus tes usap di RS UMMI Bogor, Rizieq Shihab didakwa dengan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Subsider Pasal 14 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, subsider Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dakwaan kedua disangkakan Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dakwaan ketiga Pasal 216 ayat 1 KUHP, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Reporter : Sesmawati
Editor : Sulha Handayani