Netral English Netral Mandarin
03:15wib
Partai Ummat  menyinggung dominansi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam evaluasi tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. China kembali menggertak Amerika Serikat setelah Presiden Joe Biden menyatakan bahwa ia akan membela Taiwan jika Negeri Tirai Bambu menyerang.
DKI Intensifkan Pengawasan Prokes di Tempat Usaha di Kepulauan Seribu Utara

Sabtu, 11-September-2021 07:30

Langgar Prokes Sejumlah Tempat Usaha di Tutup
Foto : Istimewa
Langgar Prokes Sejumlah Tempat Usaha di Tutup
12

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Guna mencegah penyebaran Covid-19, Pemprov DKI terus mengintensifkan pengawasan protokol kesehatan (Prokes) pada tempat usaha.

Kepala Satpol PP Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Edi Syahrudi mengatakan, pengawasan dalam masa perpanjangan PPKM Level 3 ini dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap patuh prokes meski sudah ada pelonggaran-pelonggaran aktivitas. 

Pengawasan, lanjut Edi, dilakukan secara gabungan dari unsur Satpol PP dan Polri. "Pengawasan dilakukan terpadu dengan unsur Polri," kata Edi, Jumat (10/9/2021).

"Dalam pengawasan prokes sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 ini dikerahkan 10 personel gabungan. Kami tidak mendapati adanya warga yang berkerumun atau melanggar aturan," lanjutnya.

Dijelaskannya, pengawasan prokes tempat usaha dilakukan di lingkungan RT 04, 05 dan RT 07 di RW 04, Kelurahan Pulau Kelapa. Termasuk, di kawasan sekitar Dermaga Utama Pulau Kelapa.

Sebelumnya Satpol PP Jakarta Selatan telah menindak 31 tempat usaha yang melanggar aturan PPKM Level 3 selama periode 23 Agustus hingga 6 September 2021.

Kasatpol PP Jakarta Selatan, Ujang Harmawan mengatakan, dari 31 tempat makan dan minum yang melanggar aturan PPKM tersebut, 22 diberi sanksi teguran tertulis.

Sementara empat tempat usaha diberikan sanksi penutupan sementara 1x24 jam dan dua usaha penutupan sementara 3x24 jam, serta tiga dibubarkan.

"Monitoring dan penertiban tempat usaha akan terus kami lakukan," kata Ujang.

Selain tempat usaha, lanjut Ujang, selama pemberlakuan PPKM pihaknya juga menindak 3.194 warga yang tidak mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah.

Dari 3.194 pelanggar tertib masker tersebut, 12 orang dikenakan sanksi membayar denda administratif dengan total Rp 1,9 juta.

"Sebanyak 3.182 pelanggar tibmask disanksi kerja sosial membersihkan sampah," tandasnya.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Irawan HP