Netral English Netral Mandarin
18:04wib
Presiden Joko Widodo mengatakan, kondisi dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian dan persoalan yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Sistem perawatan kesehatan Singapura terancam kewalahan menghadapi lonjakan covid-19.
DKI Ngotot Lanjutkan Formula E di Tengah Pandemi, Ini Kata Pengamat

Minggu, 18-Juli-2021 09:00

Pengamat Kebijakan Publik, Amir Hamzah
Foto : Istimewa
Pengamat Kebijakan Publik, Amir Hamzah
23

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pemprov DKI Jakarta bertekad tetap melaksanakan program Formula E kendati Covid-19 makin menggila. Hal tersebut dilontarkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, baru-baru ini, di Jakarta.

Menanggapi tekad Pemprov DKI Jakarta soal rencana pelaksanaan Formula E, Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah menyatakan masih menimbulkan tanda tanya.

"Kenapa Wagub DKI ngotot Formula E harus dilaksanakan pada 2022. Perlu diketahui bila pelaksanaan Formula E dilakukan menjelang masa akhir jabatan Gubernur maka ini akan menimbulkan tanda tanya besar," ungkap Amir Hamzah di Jakarta.

Jawaban atas tanda tanya itu, menurut Amir, ada pada agenda strategis yang berkaitan dengan kinerja Pemprov DKI Tahun Anggaran 2022.

Untuk diketahui, mulai 1 Maret 2022, BPK akan melakukan audit pelaksanaan APBD TA 2021. Setelah itu, Gubernur DKI Jakarta harus menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2021 sekaligus dikaitkan dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) akhir masa jabatan Gubernur pada Juli 2022.

Kemudian, bersama dengan DPRD, Gubernur DKI harus sudah mempersiapkan Perubahan APBD TA 2022 dan dilanjutkan dengan persiapan RAPBD TA 2023.

"Agenda-agenda strategis ini akan sangat membebani kinerja Pemprov DKI Jakarta sehingga sulit diterima akal sehat jika Pemprov DKI Jakarta masih tetap bersikukuh menyelenggarakan Formula E pada 2022. Kondisi seperti ini yang telah mendorong DPRD dan beberapa komponen masyarakat meminta Gubernur DKI untuk dapat membatalkan penyelenggaraan Formula E tersebut," ujar Amir.

Namun upaya pembatalan juga menghadapi kendala, seperti yang kita ketahui, yang melakukan kontrak dengan Federation Internasional Automotive (FIA) Formula E adalah PT Jakarta Propertindo (Jakpro) atas perintah Gubernur DKI Jakarta.

"Namun sepanjang pengamatan saya, PT Jakpro tidak berhubungan langsung dengan FIA. Hasil penelusuran justru ditemukan indikasi bahwa hubungan kerjasama PT Jakpro dengan FIA dikendalikan seorang calo bekebangsaan Jerman yang tinggal di Singapura bernama Marcus John," beber Amir.

Dengan demikian, pembatalan pelaksanaan Formula E didahului pembatalan hubungan traksaksional antara PT Jakpro dengan calo dimaksud.

Dengan demikian, lanjut Amir, proses pengamanan dana APBD Rp1,6 triliun juga akan mengalami kendala. Selain itu terdapat pula indikasi PT Jakpro tidak jujur dalam memberikan laporan kepada Gubernur DKI. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan Wagub DKI yang tetap akan menyelenggarakan Formula E pada 2022 tanpa alasan dan argumentasi yang jelas.

"Salah satu cara untuk menyelesaikan masalah ini, Gubernur DKI harus meminta BPK untuk melakukan audit investigasi terhadap perjanjian PT Jakpro dengan FIA," pungkas Amir.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Irawan HP