Netral English Netral Mandarin
08:39wib
BMKG menyatakan gempa yang terus berlangsung di wilayah Ambarawa Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga merupakan jenis gempa swarm dan perlu diwaspadai. Sejumlah calon penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, mengeluhkan soal aplikasi PeduliLindungi serta harga tes PCR yang dinilai mahal.
DKI Tanggapi Dugaan Makelar Tanah di Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung

Kamis, 16-September-2021 13:30

Wagub DKI, Ahmad Riza Patria
Foto : Istimewa
Wagub DKI, Ahmad Riza Patria
9

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi adanya dugaan makelar tanah dalam kegiatan pembebasan lahan untuk proyek normalisasi di Kali Ciliwung.

Sejak beberapa waktu lalu, DKI gencar membebaskan lahan warga yang sekitar bantaran Kali Ciliwung yang dari wilayah TB Simatupang, Jakarta Selatan sampai Kampung Melayu, Jakarta Timur.

Mantan anggota DPR RI Fraksi Gerindra itu meminta anak buahnya agar teliti untuk mengecek legalitas tanah yang dimiliki warga. Pemprov DKI juga melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta untuk membebaskan lahan warga.

"Nanti ada BPN yang memimpin prosesnya semua, agar aspek legalitas dipastikan terjaga dengan baik," kata Ariza di DPRD DKI Jakarta pada Rabu (15/9/2021).

Ariza mengatakan, koordinasi dilakukan untuk menghindari adanya campur tangan dari orang yang tidak berpentingan dalam proses pembebasan lahan. Terutama pada oknum masyarakat yang ingin mengeruk keuntungan pribadi dari proyek itu.

“Tidak ada lagi orang-orang yang berkepentingan, untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Semuanya harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada,” jelas Ariza.

Menurut Ariza, proyek normalisasi Kali Ciliwung memang melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadaen (BBWSCC). Pemerintah DKI bertugas membebaskan lahannya, sedangkan BBWSC bertugas mengeruk lumpur dan membuatkan tanggul di kali.

“Kami menyiapkan lahannya, begitu juga program naturalisasi dan program-program lainnya seperti pembangunan waduk, situ, embung dan sebagainya,” ujarnya.

Seperti diketahui, Legislator DKI Jakarta menyoroti adanya dugaan makelar tanah dalam proyek normalisasi Kali Ciliwung. Adapaun Pemprov DKI Jakarta gencar membebaskan lahan untuk program normalisasi Kali Ciliwung dari Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan hingga Kampung Melayu, Jakarta Timur.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana menemukan adanya dugaan makelar tanah dalam bentuk biro jasa yang meminta bayaran kepada warga yang terdampak proyek. Hal itu terungkap saat dia melakukan reses di RW 03, Kelurahan Cawang, Jakarta Timur beberapa waktu lalu.

“Saya dapat laporan bahwa ada biro jasa menyebarkan informasi yang membuat khawatir warga, yaitu bahwa nanti pembebasan tanah akan sulit jika warga mengurus sendiri surat-surat pembebasan tanah,” kata Justin berdasarkan keterangannya pada Selasa (14/9/2021).

Justin melanjutkan, nantinya biro jasa tersebut menawarkan bantuan untuk mengurus surat-surat tersebut dan meminta komisi sekitar 25 persen. Kata dia, banyak warga yang sudah bersedia menjual tanah, bahkan mereka ingin segera mengurus sendiri dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

Dengan demikian, sebenarnya tugas kelurahan sudah relatif lebih ringan karena tinggal membantu warga melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. “Pemprov DKI dengan setiap instansi terkaitnya harus aktif mengarahkan dan mensosialisasikan warga agar mengurus sendiri surat-surat pembebasan tanah,” ujarnya.

“Jika tidak, maka Pemprov DKI sama saja dengan sengaja memberi ruang bagi biro jasa untuk bermain dan mendulang untung dari rakyat kecil yang akan digusur,” tambah Justin dari Fraksi PSI ini.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Irawan HP