Netral English Netral Mandarin
03:12wib
Presiden Joko Widodo mengatakan, kondisi dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian dan persoalan yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Sistem perawatan kesehatan Singapura terancam kewalahan menghadapi lonjakan covid-19.
DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2020 untuk Disahkan

Rabu, 08-September-2021 22:40

Menkeu Sri Mulyani
Foto : Istimewa
Menkeu Sri Mulyani
13

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Sesuai dengan ketentuan dan tata tertib DPR, Pemerintah bersama DPR telah menyetujui RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2020 (RUU P2 APBN TA 2020) untuk disahkan menjadi Undang-Undang. 

Persetujuan DPR ini mengakhiri siklus APBN TA 2020, yang merupakan APBN dengan tingkat kerumitan yang sangat tinggi, akibat adanya pandemi Covid-19.

"Pengesahan RUU menjadi UU P2 APBN TA 2020 menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Pemerintah atas Pelaksanaan APBN TA 2020, termasuk di dalamnya Pelaksanaan Program PC-PEN TA 2020, telah dapat diterima dan dipahami oleh DPR selaku representasi seluruh rakyat Indonesia," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan tertulis, Rabu (8/9/2021).

Substansi RUU P2 APBN TA 2020 adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ( LKPP ) Tahun 2020 yang telah diperiksa oleh BPK. LKPP Tahun 2020 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang berarti merupakan Opini WTP kelima kali yang diperoleh Pemerintah atau sejak LKPP Tahun 2016.

LKPP Tahun 2020 merupakan laporan pertanggungjawaban dari Pemerintah Pusat atas pelaksanaan APBN TA 2020 yang merupakan gabungan dari 86 (delapan puluh enam) Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan 1 (satu) Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

" LKPP Tahun 2020 menjadi spesial karena di dalamnya Pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan Program PC-PEN TA 2020, sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban Pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dari bahaya yang diakibatkan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini," ujar Sri Mulyani.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp695,2 triliun untuk menjalankan Program ini, yang sampai dengan akhir TA 2020, terealisasi Rp 575,8 triliun atau 82,83?ri alokasinya.

Program PC-PEN diutamakan untuk memulihkan dan melindungi masyarakat dari Covid-19 serta menjaga perekonomian nasional melalui dukungan kepada UMKM, dunia usaha dan masyarakat secara umum, khususnya kepada masyarakat miskin dan rentan yang perlu mendapatkan bantuan sosial dalam program jaring pengaman sosial.

"Instrumen APBN telah mampu menahan laju kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 menjadi minus 2,07%. Dan ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki level kontraksi ekonomi yang moderat yang terdampak pandemi Covid-19," tutup Sri Mulyani.

Capaian ini jauh lebih baik jika dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara G-20 yang sebesar minus 4,7% atau rata-rata pertumbuhan ekonomi negara ASEAN-6 sebesar minus 4,3%.

Kinerja APBN TA 2020 juga telah berhasil menekan laju penambahan penduduk miskin menjadi 10,19%, lebih baik dari prediksi Bank Dunia sebesar 11,8%.

Hal ini berarti APBN TA 2020 telah dapat menyelamatkan lebih dari 5 juta orang jatuh ke jurang kemiskinan akibat pandemi Covid-19.

Reporter : PD Djuarno
Editor : Irawan HP