Netral English Netral Mandarin
02:07 wib
Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meyakini dirinya tertular Covid-19 saat makan karena harus melepas masker. Ia pun mengimbau masyarakat menghindari makan-makan bersama orang lain. akan menggunakan GeNose, alat deteksi virus corona atau Covid-19 buatan Universitas Gadjah Mada (UGM), di sejumlah stasiun kereta api di Indonesia mulai 5 Februari 2021.
Dugaan Salahi Aturan Turunkan Baliho HRS, RH: Seberani Itukah Dudung Abdurachman?

Selasa, 24-November-2020 15:59

Petugas sedang menurunkan baliho HRS.
Foto : RRI
Petugas sedang menurunkan baliho HRS.
11

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mempertanyakan keberanian dari Panglima Kodam (Pangdam) Jaya Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Dudung Abdurachman.

Pertanyaan ini diajukan Refly, atas tindakan Dudung yang memerintahkan penurunan baliho-baliho bergambar Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS). 

"Pertanyaannya adalah, apakah seberani itu Dudung Abdurachman?," tanya Refly, dikutip dari pernyataan di kanal Youtubenya, Selasa (24/11/2020).



Kata Refly, dalam hal ini gubernur yang memilili kewenangan dalam mengatur dan menertibkan baliho dan proses penertibannya dibantu oleh Satpol PP. Menurut Refly, belum ada insiden ketika ada baliho yang melanggar hukum, lalu Satpol PP tidak mampu menurunkannya.

Refly kira, terkait koordinasi dan kerjasama, hingga komunikasi antara Pemda DKI Jakarta dan HRS cukup baik. Terbukti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi HRS setibanya di Indonesia pada 10 November lalu.

"Jadi rasanya tidak ada alasan untuk tidak dikomunikasikan sehingga memerlukan keterlibatan Polisi untuk menertibkan. Karena keterlibatan Polisi itu ya diminta oleh Satpol PP atau oleh Pemda DKI. Nah keterlibatan Tentara harusnya diminta juga," jelas Refly.

Diakui Refly, kita tidak pernah mendengar ada pernyataan dari Gubernur Anies yang meminta Pangdam atau Kodam menurunkan baliho HRS. 

Sehingga menjadi pertanyaan, apabila penurunan baliho HRS bukan perintah Panglima TNI, bukan juga atas permintaan Gubernur DKI. Tinggal ada dua kemungkinan menurut Refly. Pertama, ada otoritas lain yang perintahkan Pangdam Jaya atau kedua, Dudung secara independen melakukan tindakan penurunan baliho HRS atas inisiatif sendiri. 

Apabila Dudung melakukan penurunan baliho HRS atas insiatif sendiri jelas menyalahi aturan. Pasalnya pertama tidak diminta, kedua tidak diperintah oleh Panglima TNI, tidak diminta oleh Gubernur DKI, yang memang memiliki wilayah teritorial.

"Menarik kan? Apakah seberani itu Dudung Abdurachman untuk bertindak independently?" tanya Refly.

Reporter : Martina
Editor : widi