Netral English Netral Mandarin
08:41wib
Pemerintah akan mengubah tata laksana penggunaan obat untuk para pasien Covid-19 guna mengantisipasi virus corona varian Delta berdasarkan usulan lima organisasi profesi kedokteran. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di sejumlah wilayah kabupaten/kota tertentu mulai 3 hingga 9 Agustus 2021.
Dukung Anies, PKS Sebut Jalur Sepeda Permanen Adalah Amanat Konstitusi dan Implementasi HAM

Minggu, 20-Juni-2021 08:30

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW),
Foto : Istimewa
Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW),
11

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), mendukung kebijakan jalur sepeda permanen yang diterapkan oleh Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang disetujui oleh DPRD DKI dan juga didukung oleh masyarakat Jakarta dan komunitas- komunitas gowes di Jakarta.

Apalagi, lanjutnya, kebijakan tersebut juga secara prosedur dan formal sudah dibahas dan disepakati dengan DPRD DKI, serta merujuk ke pola hidup sehat yang diamanatkan oleh Konstitusi.

Hal itu disampaikan HNW terkait wacana pembongkaran jalur sepeda permanen di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Wacana tersebut sempat dibahas dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Kapolri. 

“Adanya jalur sepeda yang permanen juga biasa ada di ibukota-ibukota negara maju di dunia. Tidak aneh kalau memperbanyak jalur sepeda di Jakarta juga menjadi program Jokowi saat maju jadi calon Gubernur DKI,” kata HNW, dikutip dari laman Fraksi PKS, Minggu (20/6/2021).

Terkait kesesuaian dengan konstitusi, HNW merujuk kepada Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Ketentuan tersebut berbunyi, Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

“Kebijakan Gubernur Anies tersebut merupakan implementasi nyata untuk memenuhi hak warga di DKI Jakarta untuk mendapatkan sarana dan lingkungan hidup yang baik, aman dan sehat,” ujar Wakil Ketua MPR itu.

HNW menilai bahwa kebijakan ini juga implementasi dari Hak Asasi Manusia (HAM) Generasi Ketiga. “HAM Generasi pertama itu mengatur hak sipil dan politik. HAM Generasi Kedua mengatur Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dan HAM Generasi Ketiga mengatur, salah satunya, hak atas lingkungan hidup yang baik,” jelasnya.

HNW juga mengkritisi penilaian bahwa kebijakan jalur permanen untuk sepeda tersebut dinilai diskriminatif. Ia menyebut, pembuatan jalur khusus sepeda tersebut merupakan kebijakan afirmatif untuk mendorong dan menggalakkan pola hidup sehat dan aman untuk masyarakat dengan beraktifitas menggunakan sepeda.

“Ini merupakan kebijakan afirmasi yang baik, selain mendukung kebijakan publik ‘pro green’ sehingga mengurangi polusi udara, juga untuk menjaga keamanan pesepeda yang selama ini sering merasa tak aman bahkan tersingkirkan oleh kendaraan bermotor dan transportasi publik yang memproduksi polusi udara,” ungkapnya.

“Bila jalur sepeda permanen yang hanya ada di beberapa jalan protokol di Jakarta tersebut dinilai diskriminatif, lalu bagaimana dengan jalan tol permanen yang ada dimana-dimana dan hanya diperuntukan untuk kendaraan roda empat atau lebih? Apakah mau menyebut itu juga diskriminatif? Kan tentu tidak,” sambung HNW.

Karenanya, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini berharap agar Polri dapat bijak mengambil sikap untuk tidak terburu-buru memutuskan membongkar jalur sepeda permanen tersebut, hanya karena usulan sepihak.

Menurutnya, Polri harus benar-benar mengambil langkah yang mengayomi, menghormati asas otoritas, profesional untuk mengambil keputusan yang benar2 lebih bermanfaat bagi kehidupan masyarakat yang mendambakan hidup sehat, aman dan memperoleh sarana dan lingkungan hidup yang layak dan kondusif di Jakarta.

“Apalagi kebijakan soal jalur sepeda permanen beserta anggarannya dan realisasi programnya sudah dibahas dan disetujui oleh lembaga yang berkewenangan yaitu Pemprov DKI bersama DPRD DKI,” imbuhnya.

Sementara, lanjut HNW, warga dan para komunitas gowes (pesepeda) sudah membuktikan manfaatnya saat mempergunakan fasilitas publik yang ramah lingkungan itu.

“Maka wajar saja bila banyak warga di daerah pemilihan saya, di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, yang menyampaikan aspirasi penolakan atas wacana pembongkaran jalur sepeda permanen itu. Mereka justru mengusulkan, karena tujuan baik dari program tersebut, dan banyaknya manfaat yang dirasakan oleh warga di Jakarta, semestinya jalur sepeda seperti itu diperbanyak, bukan malah dibongkar,” pungkasnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati