Netral English Netral Mandarin
21:43wib
Presiden Joko Widodo mengatakan, kondisi dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian dan persoalan yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Sistem perawatan kesehatan Singapura terancam kewalahan menghadapi lonjakan covid-19.
Dukung Langkah Yusril Gugat AD/ART Partai Demokrat, Ferdinand: Pelajaran Bagi Demokrasi Kita

Sabtu, 25-September-2021 13:55

Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean
Foto : Istimewa
Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean
21

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mendukung Yusril Ihza Mahendra yang menjadi kuasa hukum empat eks kader Demokrat untuk mengajukan gugatan judicial review (JR) ke Mahkamah Agung (MA).

Adapun judicial review itu meliputi pengujian formil dan materil terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat tahun 2020 yang disahkan Menkumham Yasonna H Laoly pada 18 Mei 2020.

Ferdinand mengatakan, dirinya mendukung Yusril karena langkah pakar hukum tata negara itu akan menjadi pembelajaran demokrasi bagi bangsa dan semua partai politik.

"Saya mendukung langkah Bang Yusril dalam hal ini, karena ini akan menjadi pembelajaran demokrasi yang besar bagi kita semua, bagi bangsa ini dan bagi semua partai politik. Yusril sudah memberikan pembelajaran bagi demokrasi yang sangat besar bagi kita semua," tulis Ferdinand di akun Twitternya, Sabtu (25/9/2021).

"Bahwa partai politik harus sangat terbuka karena partai adalah pabrik politisi yang kemudian akan mengurus negara. Bagaimana mau demokratis jika di rumah sendiri tak ada demokrasi? Ini terobosan bagi parpol kita," tandas @FerdinandHaean3.

Seperti diberitakan, empat mantan anggota Partai Demokrat yang merapat ke kubu Moeldoko menggandeng Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum dalam mengajukan JR ke MA dengan termohon Menkumham Yasonna Laoly selaku pihak yang mengesahkan AD/ART tersebut.

Keempat kader itu antara lain eks Ketua DPC Partai Demokrat Ngawi Isnaini Widodo, eks Ketua DPC Partai Demokrat Bantul Nur Rakhmat Juli Purwanto, eks Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tegal Ayu Palaretins, dan eks Ketua DPC Partai Demokrat Samosir Binsar Trisakti Sinaga.

Adapun empat kader Demokrat kubu KLB yang menjadi pemohon dalam JR itu dipecat oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lantaran ikut dalam KLB Deli Serdang yang mengangkat Moeldoko sebagai ketua umum. 

 

"Judicial review dimaksud meliputi pengujian formil dan materil terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT) Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disahkan Menkumham tanggal 18 Mei 2020," kata Yusril dalam siaran pers, Kamis (23/9/2021).

Yusril mengaku mau menjadi kuasa hukum dalam pengujian AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung, karena hal tersebut penting demi menciptakan demokrasi yang sehat di negara ini.

"Kami berpendapat bahwa pengujian AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung ini sangat penting dalam membangun demokrasi yang sehat di negara kita. Bisa saja esok lusa akan ada anggota partai lain yang tidak puas dengan AD/ART-nya yang mengajukan uji formil dan materiil ke Mahkamah Agung. Silakan saja," ujar Yusril.

"Sebagai advokat, kami bekerja secara profesional sebagai salah satu unsur penegak hukum di negara ini sesuai ketentuan UU Advokat. Keterlibatan kami dalam menangani judicial review ini adalah juga tanggung jawab kami kepada negara dalam membangun hukum dan demokrasi," jelasnya.

Yusril menilai bahwa selama ini Menkumham kerap merasa tidak enak untuk memeriksa AD/ART partai secara mendalam sebelum mengesahkan. Alasannya karena tidak ingin disebut terlalu jauh mencampuri urusan partai politik. 

 

Hal itu, lanjutnya, menjadi celah bagi suatu parpol untuk membuat AD/ART secara suka-suka. Padahal, ujar dia, seharusnya AD/ART dibuat sepresisi mungkin dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan UUD 1945. Terlebih saat ini tidak ada lembaga yang berwenang memeriksa, menguji hingga mengadili AD/ART partai politik bertentangan dengan undang-undang atau tidak.

"Menkumham tidak boleh punya kepentingan terhadap AD/ART sebuah partai yang diminta untuk disahkan. Jadi urusan prosedur pembentukan dan materi pengaturannya memang lebih baik diuji formil dan materiil oleh Mahkamah Agung. Sehingga jika seandainya Mahkamah Agung memutuskan AD/ART itu bertentangan dengan UU, Menkumham sebagai termohon tinggal melaksanakan saja amar putusan Mahkamah Agung, dengan mencabut keputusan pengesahan AD/ART partai tersebut," paparnya.

Atas dasar itulah, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini menyatakan mau menjadi kuasa hukum empat kader yang menggugat AD/ART Partai Demokrat. Menurutnya, MA punya kewenangan untuk mengadili AD/ART bertentangan dengan undang-undang atau tidak. 

 

"Nah, mengingat peran partai yang begitu besar dalam kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan negara, bisakah sebuah partai sesuka hatinya membuat AD/ART? Apakah kita harus membiarkan sebuah partai bercorak oligarkis dan monolitik, bahkan cenderung diktator, padahal partai adalah instrumen penting dalam penyelenggaraan negara dan demokrasi?" pungkas Yusril.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli