Netral English Netral Mandarin
22:39wib
Ahli patologi klinis Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Tonang Dwi Ardyanto menduga bahwa varian Omicron sudah masuk Indonesia. Sebanyak 10.000 buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di tiga tempat, yakni Istana Kepresidenan, Mahkamah Konstitusi, dan Balai Kota DKI Jakarta, hari ini.
Dukung PKB Tolak Aturan Wajib PCR bagi Penumpang Pesawat, EK: Ini Sih, Emang Permainan Kartel Obat dan Alkes

Kamis, 21-Oktober-2021 21:22

Pegiat Media Sosial Eko Kuntadhi
Foto : Istimewa
Pegiat Media Sosial Eko Kuntadhi
17

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pegiat Media Sosial, Eko Kuntadhi (EK) ikut mengomentari penolakan aturan wajib polymerase chain reaction  (PCR) bagi penumpang pesawat.

Hal ini berawal dari penolakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap Instruksi Menteri Dalam (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali agar semua penumpang pesawat wajib tes PCR 2x24 jam sebelum keberangkatan. Inmendagri tersebut dinilai sebagai langkah mundur dalam upaya mendorong kebangkitan ekonomi di Tanah Air.

Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah Zulfah, mengatakan partainya menolak Inmendagri tersebut.

"Kami menilai kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat yang tertuang dalam Inmendagri 53/2021 tentang PPKM Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali merupakan langkah mundur bagi upaya menuju kenormalan baru seiring terus melandainya kasus COVID-19 di Tanah Air," kata Neng Eem Marhamah Zulfah, Kamis (21/10/2021).

Terkait itu Eko pun mengatakan tes PCR yang dilakukan itu tidak masuk akal, karena menurut dia setelah tes PCR orang-orang masih bisa pergi ke sana ke mari sehingga berpeluang tertular Covid-19.

"Emang aneh sih. PCR dilakukan 2 hari menjelang terbang. Habis PCR orang masih bisa kelayapan. Peluang tertular lbh besar," ujarnya.

Dia lantas membandingkan tes antigen yang dilakukan sehari atau sesaat menjelang keberangkatan.

"Antigen hanya sehari atau sesaat sebelum terbang," ujarnya.

Di akhir cuitan Eko menilai tes PCR ini hanyalah permainan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan untuk mendapatkan keuntungan.

"Ini sih, emang permainan kartel obat dan Alkes. Mau habisin stok via kebijakan," pungkasnya.

Reporter : Sesmawati
Editor : Nazaruli

Berita Terkait

Berita Rekomendasi