3
Netral English Netral Mandarin
04:35 wib
Partai Demokrat memecat sejumlah kader yang dianggap terlibat dan mendukung gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai atau kudeta. Pertumbuhan jumlah orang kaya raya atau crazy rich di Indonesia diproyeksi bakal melampaui China seiring dengan proses distribusi vaksin Covid-19 dilakukan.
Dukung Revisi UU ITE, HNW Minta Jokowi Serius dan Tidak Bermanuver Politik

Rabu, 17-Februari-2021 00:03

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW)
Foto : DPR.goid
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW)
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung rencana revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

Menurutnya, revisi perlu dilakukan karena  ada sejumlah pasal karet dalam UU ITE yang dirasakan oleh publik sebagai penyebab terjadinya ketidakadilan hukum. Ia juga mengingatkan agar pemerintah serius merealisasikan wacana revisi yang sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu. 

“Hal ini perlu diakukan agar keadilan hukum bisa dilaksanakan serta kebebasan berpendapat bagi Rakyat tetap terjamin, terutama untuk melontarkan kritikan yang diminta sendiri oleh pemerintah, karena hak-hak itu semuanya juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” kata HNW dalam keterangan, Selasa (16/2/2021). 

HNW mengatakan, UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang kemudian diubah sebagian dengan UU No. 19 Tahun 2016 awalnya dibuat dengan niat dan tujuan yang sangat baik, sesuai dengan namanya terutama dalam mengatur transaksi elektronik dan kepastian hukum cyber.

Namun sayang, lanjut HNW, dalam implementasinya beberapa tahun belakangan ini, sejumlah pasal menjadi aturan yang dikaretkan dan disalahartikan oleh oknum-oknum aparat, sehingga bisa dipakai untuk menjerat hanya mereka yang kritis, mengkritik pemerintah, atau pihak-pihak di luar Pemerintah yang tak disukai oleh Pemerintah.

“Dalam tataran implementasi, justru sejumlah ketentuan dalam UU ITE dijadikan alat untuk mudah melaporkan pihak-pihak lain ke Polisi, atau mengkriminalisasi para Ulama atau aktivis yang bukan dari kubu pemerintah, atau yang dikenal kritis sekalipun dengan maksud memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah,” paparnya. 

HNW menuturkan bahwa sikap Presiden Jokowi yang akan merevisi UU ITE agar rakyat tidak takut mengeluarkan kritik, juga agar rakyat terhindar dari ketidakadilan hukum, patut diapresiasi.Tapi perlu dibuktikan dengan Presiden Jokowi mempercepat proses revisi ini, yang sesuai UUD bisa dimulai dari inisiatif pemerintah, pihak yang memang juga memiliki kewenangan legislasi bersama DPR.

“Yang perlu ditegaskan adalah kewenangan inisiasi legislasi, termasuk merevisi UU, itu bisa dilakukan oleh DPR atau juga oleh Pemerintah,” ujar Anggota Komisi VIII DPR itu. 

Karenanya, kata HNW, jika Presiden Jokowi serius, mestinya Presiden tidak melempar bola ke DPR untuk merevisinya, tetapi seharusnya Presiden mempergunakan kewenangan konstitusionalnya dengan segera memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk segera mengajukan inisiatif Pemerintah mengusulkan revisi UU ITE itu.

“Dalam waktu bersamaan Presiden perlu mengumpulkan pimpinan partai-partai pendukung Pemerintah agar fraksi-fraksi pendukung pemerintah di DPR menyukseskan inisiatif Pemerintah, merevisi UU ITE itu. Kalau fraksi-fraksi di luar pemerintah saja (FPKS dan FPD) sudah nyatakan setuju dengan usulan revisi UU ITE, maka tentunya fraksi-fraksi pendukung Pemerintah, sebagaimana biasanya, akan juga mendukungnya,” ungkapnya. 

HNW mengaku sudah berulang kali menyuarakan supaya UU ITE direvisi. “Saya secara pribadi dan banyak pihak juga sudah berulangkali mengusulkan agar pasal karet dalam UU ITE ini segera direvisi, karena implementasi di lapangannya seringkali hadirkan hukum yang tidak adil, dan mengancam kebebasan rakyat untuk merdeka menyampaikan pendapat,” tukasnya.

Lebih jauh, HNW menuturkan, kebebasan berpendapat, termasuk menyampaikan kritik kepada pemerintah merupakan hak yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. “Ini juga sejalan dengan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dalam Pasal 28 UUD NRI yang sudah ada sejak republik ini berdiri,” imbuhnya. 

HNW menegaskan, revisi UU ITE  sudah sangat urgen, karena para pembantu Presiden Jokowi, seperti Menkopolhukam Prof Mahfud MD dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah mengakui adanya potensi ancaman kriminaliasi dalam UU ITE, terutama beberapa ketentuan yang bersifat pasal karet, seperto dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 UU ITE. “Ini harus segera ditindaklanjuti secara serius oleh Pemerintah, jangan PHP saja," ucap dia. 

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini yakin bila pemerintah benar-benar serius, maka proses revisi tidak akan memakan waktu yang lama.

“Asal political will pemerintah benar-benar jujur dan serius, maka ini akan bisa berlangsung cepat. Sebagai perbandingan, Perppu No 1/2020 dan UU Omnibus Law Ciptaker yang ditolak oleh FPKS dan FPD, bisa dikebut pembahasannya dan ‘dipercepat’ pengambilan keputusannya, maka kini sikap politik FPKS dan FPD justru sudah menyatakan dukungan mereka untuk revisi UU ITE, maka wajarnya revisi UU ITE ini bisa dilakukan dg cepat, penuh amanat, dan sesuai harapan Rakyat,” terangnya.

“Dengan peta politik di DPR seperti itu, seharusnya revisi UU ITE mudah dilakukan dan cepat bisa diputuskan, apabila pihak Presiden Jokowi (Pemerintah) benar-benar serius inginkan revisi UU ITE, dan tidak sedang bermanuver politik, yang membenarkan kecurigaan bahwa kegaduhan ini semua hanyalah manuver untuk pengalihan isu, yang bisa makin membuat rakyat tidak percaya dengan pernyataan dan janji Pemerintah,” pungkas HNW.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli