• News

  • Editor's Note

Tak Percaya Ancaman Radikalisme Itu Nyata

Unjuk rasa penolakan intoleransi dan radikalisme
foto: merdeka.com
Unjuk rasa penolakan intoleransi dan radikalisme

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Meski praktik radikalisme dan terorisme berulang terjadi, tak sedikit kelompok masyarakat Indonesia yang tak mengakui bahwa isu tersebut merupakan ancaman nyata bagi ke-Indonesi-an.

Salah satu yang meragukan soal pentingya mengangkat isu praktik radikalisme dan intoleransi tercermin dari apa yang dinyatakan oleh anggota DPR M Nasir Djamil.

Ia memang tidak menafikan bahwa perilaku keagamaan yang menyimpang berpotensi terjadikan radikalisme yang menjurus kepada gerakan terorisme.

Namun demikian, ia mengingatkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)- Ma'ruf Amin agar tidak menjadikan isu radikalisme secara berlebihan sehingga menghilangkan sejumlah isu krusial yang harusnya mendapat perhatian.

Menurutnya, menjadikan isu radikalisme, apalagi hanya ditujukan untuk identitas dan agama tertentu, sangat kontradiktif dengan upaya membangun harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Radikalisme jangan hanya dilihat dari satu aspek saja, melainkan harus ditinjau dari berbagai sudut. Saat muncul radikalisme, justru pemerintah harus bertanya ada apa dengan mengapa perilaku sosial  menyimpang itu terjadi,” kata Nasir dalam keterangan persnya, Selasa (29/10/2019).

Justru, lanjut Nasir, dirinya kuatir bahwa memunculkan isu radikalisme secara berlebihan adalah upaya untuk menutup kelemahan pemerintah mengatasi sejumlah masalah yang kini membutuhkan perhatian yang serius.

Nasir menyebut, saat ini ada sejumlah masalah yang wajib dituntaskan agar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin bisa berhasil lima tahun ke depan, seperti pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat yang semakin lemah dan gerakan separatisme di Papua.

Kemudian, soal kebakaran 800 ribu hektar hutan yang menyebabkan penderitaan bagi rakyat setempat, kekeringan dan susahnya mendapatkan air bagi masyarakat yang daerahnya dilanda musim kemarau akut, serta krisis hukum dan supremasi hak asasi manusia.

"Kasihan rakyat Indonesia kalau hanya dijejali dengan isu radikalisme. Padahal jumlah pelakunya sangat sedikit dan gerakan mereka juga sudah mampu dilumpuhkan oleh aparat kepolisian dan militer,” pungkasnya.

Intoleransi menghambat pembangunan

Berbeda dengan M Nasir Djamil, Pengamat pertahanan Connie Rahakundini Bakrie, justru mempertegas bahwa isu intoleransi dan radikalisme benar-benar merupakan ancaman yang harus diwaspadai.

Ia menyebutkan bahwa masalah intoleransi menjadi salah satu penghambat upaya pembangunan nasional dan ketahanan nasional.

"Masih ada kelemahan pembangunan nasional menuju tercapainya 'national interest' Indonesia. Yang paling mengemuka saat ini yaitu pembangunan manusia yang terhambat karena masalah intoleransi," kata Connie dalam dialog Selasa bertema "Hubungan Pembangunan Nasional dan Ketahanan Nasional" di Auditorium DPP Partai NasDem, Jakarta, Selasa malam (29/10/2019).

Dialog Selasa (29/10/2019) yang digelar DPP Partai Nasdem merupakan rangkaian diskusi menjelang perhelatan kongres ke II Partai Nasdem yang akan berlangsung pada 8-11 November 2019.

Salah satu faktor menguatnya intoleransi adalah adanya pemahaman yang salah terkait religiositas yang kembali ke masa lalu dan terus masuk mencampuri pemerintahan negara.

"Konsep religiositas membawa kepentingan nasional Indonesia justru kembali ke masa lalu dan bukan ke masa depan. Salah satu ciri-cirinya adalah adanya penolakan yang demikian besar terhadap pemimpin non-Muslim," tuturnya.

Saat ini Indonesia tidak akan mengalami perang seperti invasi pasukan langsung yang masuk ke dalam wilayah NKRI. Namun, perang yang akan dihadapi Indonesia adalah perang di media sosial.

"Perang kita ada di tangan kita, di media sosial. Ruang virtual internet sudah menjadi media perang. Di dunia ada 4 miliar orang pengguna internet. Orang dipaksa untuk berpikir, melihat dan mendengar. Ada perang informasi, ditransmisikan oleh semua media komunikasi. Kita berada di tengah situasi seperti saat ini," ujar Presiden Indonesia Institute for Maritime Studies itu.

Connie pun mengingatkan, hingga kini masih ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang terus menebar berita bohong (hoaks). Kondisi ini jika dibiarkan akan sangat berbahaya bagi kepentingan bangsa dan negara.

"Masih ada 800.000 hoaks site merajalela. Hoaks merajalela dengan ratusan ribu situs itu. Ini adalah kondisi yang cukup berbahaya jika dibiarkan," ucapnya.

Ia menambahkan, menguatnya intoleransi di Indonesia sudah menyebabkan ada sekitar 29,7 persen profesional muda yang tidak mendukung pemimpin non-Muslim dan ada sekitar 15.000 anggota TNI terbina oleh kaum radikal.

Moral generasi milenial terancam

Di tempat yang sama, Ketua DPP Partai NasDem Bidang Pertahanan dan Keamanan, Supiadin Aries Saputra, mengatakan, sampai dengan saat ini ada sekitar 120 juta pengguna sosial di Indonesia. Dari jumlah itu, sebagian besar atau mayoritas datang dari kaum milenial.

"Media sosial menjadi media untuk kelompok radikal guna menghancurkan moral generasi milenial. Kita kenal dengan asimetrik warfare, perang anomali, ujung tombaknya proxy war, yakni perang yang tidak menggunakan angkatan perang," ucapnya.

Menurut Supiadin Aries Saputra, yang paling mungkin menghancurkan bangsa Indonesia adalah bangsanya sendiri.

Kalau dilihat dari indeks pengukuran ketahanan nasional laboratorium Lembaga Ketahanan Nasional, diketahui di bidang ideologi dan sosial budaya nilai atau indeks berada di posisi dua, atau tidak tangguh.

Editor : Taat Ujianto