• News

  • Editor's Note

Soal Perppu KPK, Ada Pesan di Balik Pernyataan Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo
foto: bbc.com
Presiden Joko Widodo

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menunggu proses uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait desakan sejumlah pihak untuk diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) KPK.

"Pak Presiden tadi mengatakan loh kok pemberitaan tentang Perppu seperti itu? Jadi kemarin kemarin kan saya juga ada di situ, maksud Pak Presiden itu intinya terkait dengan Perppu KPK itu adalah menghargai proses hukum yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi," kata Pratikno di pangkalan udara TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusumah Jakarta, Sabtu (2/11/2019).

Pratikno menyampaikan hal tersebut terkait pernyataan Presiden Jokowi pada Jumat (2/11/2019) mengenai kemungkinan diterbitkannya Perppu atas UU No 19 tahun 2019 mengenai Perubahan UU KPK.

Presiden Jokowi menyampaikan ia tidak mau membuat keputusan hukum ketika masih ada uji materi di Mahkamah Konstitusi.

"Jadi isunya bukan tentang Perppu akan diterbitkan atau tidak, tapi beliau menghargai proses hukum yang sedang berlangsung di MK. Biarkan proses hukum itu berlangsung, berjalan, nanti masalah perppu KPK itu urusan lain, tapi yang jelas beliau mengharagai proses hukum yang berlangsung di MK, itu saja," jelas Pratikno.

Menanggapi pernyataan Mensesneg Pratikno, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS),  Fathul Bari di Jakarta Sabtu (2/11/2019), mengatakan bahwa PKS menghormati keputusan Presiden Joko Widodo.

"Ini pilihan beliau yang memang mungkin sudah dipertimbangkan ya. Ini kan salah satu alasan beliau (karena) masih ada proses yang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Maka kami hormati beliau seperti itu dan itu adalah hal wajar dan bisa kita tunggu juga di uji materi, akan diterima atau tidak," ujarnya.

Kendati demikian, Fathul berharap Presiden Jokowi tetap mengeluarkan Perppu KPK, lantaran hal tersebut merupakan aspirasi atau keinginan dari sebagian publik.

"Kami tetap berharap respon publik itu harus didengarkan. Tapi hak Presiden tidak keluarkan Perppu tetap kita hormati," kata dia.

Berbeda dengan pendapat Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Oce Madril. Keputusan Jokowi dianggap sebagai alasan yang dibuat-buat untuk tidak segera menerbitkan Perppu KPK.

"Saya kira presiden nampaknya mencari-cari alasan saja ya. Alasan itu juga tidak tepat. Justru secara hukum, alasan seperti itu sangat tidak tepat. Justru bisa mengaburkan esensi hukum itu sendiri. Kita tidak tahu juga apa ini dalam rangka mengulur-ulur waktu lalu masyarakat lupa," kata Oce.

Oce menuturkan proses uji materi di MK bisa berjalan sendiri-sendiri dengan Perppu KPK. Jokowi dinilainya bisa mengeluarkan Perppu KPK dalam keadaan memaksa.

"Sebenarnya proses juudicial review tidak kaitannya, itu kan berjalan sendiri-sendiri ya. Peppu itu adalah kewenangannya presiden selama memang situasinya memaksa sehingga presiden bisa mengeluarkan Perppu," tutur Oce.

Oce mengatakan seandainya Perppu KPK tetap akan bisa berlaku sebelum ada keputusan MK. Dia menilai Perppu tersebut tidak akan terintervensi dengan keputusan dari MK.

"Saya cukup meyakini, JR ini atau UU ini, tidak akan diotak-atik oleh Mahkamah Konstitusi," tandasnya.

Kendati Oce berpendapat demikian, semua pihak tetap penting untuk melihat pesan dan arah kepastian hukum yang ingin disampaikan Presiden Jokowi. Jangan sampai keputusan dikeluarkannya Perppu, justru membuat situasi kembali tidak kondusif.

Editor : Taat Ujianto