• News

  • Editor's Note

Gaduh Menag Larang Celana Cingkrang, PKS Mengkritik, PDIP Memuji, PKB?

Menteri Agama Fachrul Razi
foto: pojoksatu.id
Menteri Agama Fachrul Razi

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Menteri Agama Fachrul Razi menyindir masalah busana di instansi pemerintah, dan berencana melakukan larangan cadar atau niqab masuk ke instansi milik pemerintah. Fachrul juga menyinggung penggunaan celana cingkrang di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Hal itu ia sampaikan saat memaparkan visi kerja dalam Rapat Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada Kamis lalu. Statemen Fachrul langsung menjadi viral dan menuai banyak reaksi dari masyarakat.

Ia pun meminta maaf bila pernyataan yang terlontar menjadi polemik. Dia mengatakan mengeluarkan pernyataan tersebut agar menjadi gaung sebelum peraturan dikeluarkan ataupun agar masyarakat ingat peraturan-peraturan yang ada.

Dia memberi contoh soal larangan menggunakan cadar di lingkungan instansi pemerintahan. Demikian juga sorotan dia tentang celana cingkrang atau celana gantung. Wacana tersebut dilontarkan karena PNS memang memiliki aturan berpakaian.

"Semua PNS kembali kepada aturan menggunakan sesuai dengan aturan PNS misalnya. Teman-teman langsung bisa membaca, oh gaungnya sebelumnya sudah digaungkan. Mungkin juga berkaitan dengan celana gantung atau kaitan dengan nikab apa cadar dan sebagainya sehingga gaungnya sudah duluan kita buat sehingga pada saat muncul aturan mudah-mudahan orang tak berkejut lagi," kata Fachrul di The Sultan Hotel & Residence, Jalan Gatot Subroto, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019).

Fachrul mengatakan masalah cadar tidak berkaitan langsung dengan ketakwaan seseorang. Dia memberi ilustrasi soal aturan membuka helm di suatu kawasan terkait keamanan.

"Jadi dengan demikian jangan dilihat orang yang pakai cadar kemudian takwanya sudah baik banget. Kemudian kalau ada larangan untuk masuk ke tempat-tempat tertentu untuk harus membuka helm dan menampakkan muka supaya bisa dilihat siapa yang masuk, bisa dilihat CCTV, orang nggak terkejut lagi," ujar dia.

PKS mengkritik

Kritikan juga datang dari juru bicara PKS Ahmad Fathul Bahri. Ia mengatakan bahwa celana cingkrang tak selalu diidentikkan dengan agama tertentu karena saat ini telah menjadi trend fashion anak muda.

"Mungkin celana cingkrang sekarang bukan diidentikkan dengan orang-orang yang punya pilihan agama sendiri, pilihan-pilihan perbedaan itu, tapi bahkan jadi gaya gaul anak sekarang juga," ujar juru bicara PKS, Ahmad Fathul Bahri, di Kedai Sirih Merah, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Menurutnya, fashion anak muda ini mungkin tidak diketahui oleh Menag sehingga ingin melarang penggunaan celana cingkrang.

"Dan Menteri Agama nggak tahu karena mungkin beliau orang tua. Bisa jadi nggak paham bahwa gaya anak sekarang pakai celana ada yang cingkrang dan sebagainya dan tentu ini jadi catatan juga," ujarnya.

Untuk itu, Fathul menilai keliru jika celana cingkrang dikait-kaitkan dengan kelompok radikal. "Kemarin first impression-nya menurut kami cukup buruk dengan akhirnya melihat hal itu sebagai suatu hal yang diidentikkan dengan ciri-ciri orang yang radikal," ucap dia.

Fathul menilai, jika Menag ingin fokus menangani masalah radikalisme, maka sebaiknya membuat kebijakan yang menyentuh ke hal yang substansif dan bukan terjebak pada sesuatu yang bersifat simbolik.

"Menurut saya, kalau Menteri Agama memang punya salah satu tugas untuk mengatasi radikalisme, menurut saya sebaiknya lebih menyentuh hal-hal substantif dibanding hal simbolik, yang menurut saya nanti mungkin akan berbenturan dengan kondisi masyarakat yang ada," ungkapnya.

Dalam membuat kebijakan, lanjutnya, Menag harus melibatkan semua elemen masyarakat, baik pemuka agama, tokoh masyarakat, perwakilan pemerintah, akademisi dan sebagainya, sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat seperti wacana melarang penggunaan celana cingkrang bagi ASN.

"Menurut saya, Menteri Agama perlu melihat bahwa bagaimana menangani radikalisme ini dengan komprehensif, dengan holistik melihat berbagai aspek, dan jangan terjebak pada simbol-simbol yang menurut saya justru kontraproduktif dan menjadi pertentangan publik," jelasnya.

"Dan semua pihak tentu harus dilibatkan, baik dari kalangan agamawan maupun kalangan akademisi, juga kalangan-kalangan yang lain yang menjadi stakeholder dari masyarakat itu sendiri," pungkas Fathul.

PDIP memuji

Lain lagi dengan politisi PDIP yang justru 'membela' pernyataan Menag Fachrul Razi. PDIP menilai Fachrul tidak pernah menyatakan bahwa dua hal itu dilarang, namun masih mengkajinya.

"Saya pikir dia juga sangat moderat ya, dalam hal ini dia kan juga bilang bahwa usulan ini masih akan dikaji, usulan yang tentang pelarangan (cadar dan celanan cingkrang) ini kan dia akan mengkaji. Dia punya statement, dia punya pemikiran, tapi dalam tanda kutip dia juga menempatkan kata bahwa usulan ini masih akan dikaji," kata anggota Komisi VIII F-PDIP Diah Pitaloka kepada wartawan, Rabu (6/11/2019).

"Dia kan menurut saya sangat fair lah, sangat moderat ya. Dia kan tidak bilang di Kemenag ini akan dilarang, kan tidak bikin statement. Dia mungkin punya pemikiran, dilontarkan, diikuti, 'yaudah kita kaji dulu'," imbuhnya.

Menurut Diah, tak masalah jika Kemenag melakukan kajian terhadap larangan cadar dan celana cingkrang di lingkungan instansi pemerintah. Soal masalah seragam saat bertugas ini Diah menganalogikannya dengan polisi yang 'dilarang' memakai sarung.

"Sederhananya, misalnya Kapolri bilang bahwa polisi dalam bertugas tidak boleh pakai sarung. Itu kan bukan berarti orang nggak boleh pakai sarung atau melarang orang pakai sarung, hanya saat bertugas. Kalau di rumahnya lagi mau pakai, ya kan, ya memang tidak bisa disamakan antara cadar dengan sarung ya. Cuma maksud saya tiap kelembagaan, tiap pemerintahan itu kan punya kebijakan, kalau ini jadi kebijakan. Kenyataannya kan hari ini juga belum jadi kebijakan," pungkasnya.

PKB Minta Menag perbaiki cara berkomunikasi

Menanggapi pernyataan Menag, anggota Komisi VIII Fraksi PKB Maman Imanulhaq memberi masukan agar Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi agar mengurusi hal-hal yang penting terkait tugasnya sebagai Menag.

"F-PKB akan meminta penjelasan dari Menag, dan tentu memberi masukan agar tidak mengurusi sesuatu yang tidak penting," kata Maman kepada wartawan, Rabu (6/11/2019).

Rapat Komisi VIII bersama Kemenag rencananya digelar pada Kamis (7/11/2019) besok. Maman pun meminta Fachrul memperbaiki cara berkomunikasi pada publik dan tidak membuat kegaduhan.

"Sebagai Menteri, FR (Fachrul Razi) harus memperbaiki cara komunikasi kepada publik. Jangan bikin kegaduhan yang tidak bermanfaat. Energi masyarakat seharusnya lebih diarahkan pada hal yang positif, seperti penguatan ideologi Pancasila, sikap gotong royong, dan kreatifitas, bukan dipancing untuk berdebat sesuatu yang bersifat simbolik," ujar Maman dinukil Detik.com.

Editor : Taat Ujianto