• News

  • Editor's Note

Jokowi Perkuat ‘Senjata‘ untuk Perangi Radikalisme

Densus 88 anti teror
foto: liputan6.com
Densus 88 anti teror

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Keseriusan Presiden Jokowi dalam memerangi ancaman terorisme dan radikalisme diperkuat dengan meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019. PP ini menambah "persenjataan" perang melawan radikalisme. Dalam aturan ini, diatur langkah-langkah mencegah terorisme.

PP dengan nama "Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan" secara khusus mengatur tentang perlindungan para penegak hukum dan langkah-langkah untuk mencegah seseorang terpapar radikalisme.

Salah satu bunyi pasal 22 ayat 1 menyebutkan "Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme."

Sementara dalam ayat 2 disebutkan siapa saja yang rentan terpapar paham radikal, yakni:
1. memiliki akses terhadap informasi yang bermuatan paham radikal terorisme;
2. memiliki hubungan dengan orang/kelompok orang yang diindikasikan memiliki paham radikal terorisme;
3. memiliki pemahaman kebangsaan yang sempit yang mengarah pada paham radikal terorisme; dan/atau
4. memiliki kerentanan dari aspek ekonomi, psikologi, dan/atau budaya sehingga mudah dipengaruhi oleh paham radikal terorisme.

Tindakan mencekah paham radikal adalah dengan melakukan kontraradikalisasi secara langsung atau tidak langsung melalui kontranarasi, kontrapropaganda, atau kontra-ideologi.

PP ini juga mengatur perlindungan hukum dan bagaimana penegak hukum saat menjalankan tugas baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Perlindungan bahkan juga diberikan bagi istri/suami, anak, orang-orang yang tinggal serumah; dan/atau anggota keluarga lainnya.

Seruan Ketua MPR

Sementara itu, secara terpisah, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani mengatakan, bangsa Indonesia harus semangat memerangi segala bentuk radikalisme maupun terorisme yang berkembang memecah-belah persatuan di republik ini.

"Pancasila digali pemimpin bangsa di antara latar belakang berbeda. Kita perlu mencapai kesepakatan bersama, supaya negara ini berdiri kokoh karena sesungguhnya negara ini multietnis, multiras, dan multi-budaya," kata Muzani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (24/11/2019).

Para pemimpin, termasuk pemimpin agama, telah mencapai kata sepakat Pancasila adalah dasar permusyawaratan bangsa dan negara. Bangsa Indonesia sangat beruntung mempunyai ideologi Pancasila.

"Pancasila melandasi dasar negara kita sehingga negara berdiri kokoh sampai sekarang. Dan kita tetap bersatu dalam bingkai negara republik Indonesia," kata Muzani saat menjadi pembicara dalam Forum Indonesia Islamic Young Leaders Summit 2019 yang digelar di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Sabtu.

Ia menambahkan, Pancasila telah menyatukan beragam latar belakang, mulai dari Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) yang dimiliki Indonesia.

Jika perbedaan yang dimiliki setiap suku bangsa yang tersebar di penjuru Nusantara telah bersatu dalam bingkai Pancasila. Persatuan yang telah dirajut harus terus dijaga.

Oleh karena itu, Politisi Partai Gerindra itu menegaskan betapa pentingnya Pancasila untuk ditegakkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pancasila pun diyakininya akan mengokohkan Indonesia hingga selama-lamanya.

Muzani mengatakan jika Pancasila sebagai ideologi bangsa harus menjadi harga mati yang harus ditanamkan dalam jiwa setiap Warga Negara Indonesia.

"Pancasila merupakan harga mati bangsa Indonesia," kata dia.

Turut hadir dalam forum itu, Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Komisaris Jenderal Polisi Dharma Pongrekun, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Bursah Zarnubi dan Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia Jalal Mirzayev.

Selain itu hadir juga Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Profesor Amany Lubis, mantan Duta Besar Uzbekistan untuk Indonesia Mohamad Asruchin, mantan Duta besar Indonesia untuk Spanyol Yuli Mumpuni Widarso dan Sekretaris Jenderal Indonesia Society for OIC (ISOIC) Bunyan Saptomo.

Radikalisme hingga aksi teror yang kembali terulang di Indonesia menjadi fokus utama dalam Forum Indonesia Islamic Young Leaders Summit 2019 itu.

Editor : Taat Ujianto