• News

  • Editor's Note

Waspada Radikalisme dalam Pencarian Intelektual hingga Penyusupan di ASN

 Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebut SKB untuk cegah ASN terpapar paham radikalisme
foto: palapapos.com
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebut SKB untuk cegah ASN terpapar paham radikalisme

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Paham radikalisme disinyalir telah merasuki banyak orang mulai dari kalangan anak muda hingga aparatur sipil negara (ASN). Bila dibiarkan, di masa mendatang keberadaan mereka dikhawatirkan akan berdampak negatif kepada ke-Indonesia-an.

Salah satu pernyataan tentang banyaknya jumlah generasi muda yang terpapar paham tersebut tercermin di Universitas Jember. Dikabarkan bahwa ribuan mahasiswanya atau 22 persen dari 15.567 mahasiswa terpapar radikalisme berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Jember (Unej) pada akhir tahun 2017 hingga awal tahun 2018.

Ketua Tim Pemetaan Pemikiran Keagamaan di Pusat Pengembangan Pendidikan Karakter dan Ideologi Kebangsaan (P3KIK) LP3M Unej Akhmad Munir memaparkan hasil pemetaan radikalisme di kalangan mahasiswa Universitas Jember (Unej) dalam konferensi pers yang digelar Unej di aula Lantai 2 Gedung Rektorat Unej, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (26/11/2019).

"Pemetaan itu dilakukan dalam rangka deteksi dini dan melihat sejauh mana potensi benih-benih pandangan radikalisme mahasiswa di Unej dan pemetaan tersebut dilakukan pada tahun 2017, sehingga bukan data baru," katanya di Kampus Unej.

Universitas Jember menggelar konferensi pers karena maraknya pemberitaan hasil penelitian yang disampaikan Ketua LP3M Unej Dr Akhmad Taufiq saat Festival HAM pada 20 November 2019 yang menyebutkan sebanyak 22 persen dari 15.567 mahasiswa Unej terpapar radikalisme, namun BNPT justru menyebutkan tren mahasiswa Unej yang terpapar radikalisme meningkat dibandingkan data tersebut.

Menurutnya hasil pemetaan mahasiswa terpapar radikalisme yang disampaikan Ketua LP3M Unej sudah benar, namun data tersebut bersifat internal dan khusus untuk lembaga Unej demi perbaikan kelembagaan dalam perspektif kampus kebangsaan, sehingga seharusnya tidak disampaikan kepada publik dan hasil pemetaan tersebut sudah ditindaklanjuti ke dalam sejumlah agenda.

"Di antaranya rekonstruksi pengembangan kurikulum mata kuliah pendidikan agama Islam yang berorientasi pada keseimbangan perspektif keislaman dan kebangsaaan seperti tema teologi kebangsaan, demokrasi dan HAM dalam Islam, dan sebagainya," tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dengan melibatkan organisasi Islam yang berprinsip moderat, kemudian pembinaan dan penataan masjid kampus, serta laboratorium pesantren dengan membina langsung mahasiswa oleh para kiai berpaham ahlussunnah wal jamaah.

"Ditambah lagi konseling keislaman oleh dosen-dosen pendidikan agama Islam dengan tujuan agar mahasiswa memegang prinsip moderatisme Islam karena LP3M merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan agenda tersebut," ucapnya.

Munir menjelaskan studi pemetaan tersebut dilakukan berdasarkan nama, alamat, nomor induk mahasiswa (NIM), dan fakultas, sehingga tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi populasi di seluruh mahasiswa Unej karena pemetaan tersebut dilakukan untuk mendeteksi diri benih-benih keagamaan keIslaman di kampus Unej dan mencegah potensi itu berkembang lebih jauh.

Sementara Kepala Humas Unej Agung Purwanto mengatakan pemberitaan yang menyebutkan 22 persen mahasiswa Unej terpapar radikalisme berdampak pada kelembagaan kampus, bahkan banyak orang tua mahasiswa Unej yang khawatir anaknya terpapar radikalisme.

"Penelitian itu tujuan utamanya ingin mengetahui pemikiran mahasiswa yang terindikasi awal benih-benih radikalisme, sehingga bukan berarti 22 persen mahasiswa Unej terpapar atau sudah memiliki pandangan radikal, sama sekali bukan," katanya.

Analisis intelejen

Menurut Badan Intelijen Negara (BIN), generasi muda memang menjadi sasaran utama bagi jaringan teroris untuk menyebarkan radikalisme. Kelompok teror disebut memanfaatkan sikap kritis pemuda.

"Hingga saat ini, generasi muda ditengarai masih menjadi target potensial jaringan kelompok teror. Selain itu, rentan menjadi sasaran brain wash, karena pertimbangan kemurnian dan sikap kritisnya," ujar Juru Bicara BIN Wawan Hari Purwanto dalam diskusi 'Anak Tiri Demokrasi' di Aula Ma'had IPTIQ, Jl Lebak Bulus Raya, Lebak Bulus, Cilandak, Jaksel, Selasa (26/11/2019).

Wawan mengatakan generasi muda rentang usia 17-24 tahun banyak yang menelan mentah-mentah dalam menerima informasi. Menurutnya, radikalisme di kalangan generasi muda berawal dari adanya tukar pendapat yang intens dengan jaringan radikal di tengah masyarakat ataupun di lingkungan pendidikan.

"Persentuhan kalangan generasi muda dengan radikalisme didukung oleh lingkungan pendidikan. Terutama melalui proses tukar pendapat. Gerakan radikal bermetamorfosis dengan merekrut elemen muda melalui proses kaderisasi tertutup," katanya.

Wawan mengatakan generasi muda dijadikan target karena masih aktif dalam pencarian intelektual. Selain itu, kata dia, anak muda masih dalam tahap penguasaan media sosial dan teknologi informasi.

"Pengungkapan jaringan terorisme dari kalangan mahasiswa di Universitas Riau menjadi salah satu bukti bahwa dunia kampus juga dijadikan basis kegiatan dan bentuk strategi untuk mengelabui gerakan mereka," katanya.

Menurut dia, karakteristik radikalisme itu berupaya menghancurkan tatanan dengan cara kekerasan dan aksi-aksi ekstrem. "Pandangan ditujukan untuk mengganti tatanan yang sudah ada sesuai dengan penyampaian kebeneran sistem lain. Dengan mengatasnamakan nilai kerakyatan dan kemanusiaan," tuturnya.

ASN terpapar radikalisme

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan tentang upaya pencegahan anggota ASN terpapar paham radikal melalui penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 Menteri terkait penanganan radikalisme pada ASN

Seain itu, diperkuat juga PP Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan.

"Sebenarnya lebih ke sebuah panduan bahwa pendekatan untuk deradikalisasi itu pendekatan yang komprehensif, tidak hanya pendekatan keamanan, pendekatan komprehensif itu bisa melalui pendidikan edukasi, perbaikan infrastruktur sosialnya, infrastruktur pendidikan, perbaikan dan lain-lain," kata Moeldoko di kantor KSP Jakarta, Selasa.

Dinukil Antara, SKB diterbitkan pada 12 November 2019 bersamaan dengan peluncuran portal aduanasn.id.

Para menteri yang terlibat dalam SKB ini adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.

Selain itu ada pula Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Suhardi Alius, Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana, Pelaksana tugas Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Hariyono, dan Ketua Komisi ASN Agus Pramusinto.

Salah satu poin yang ada dalam SKB ini adalah: menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah.

"Intinya bahwa deradikalisasi itu jangan hanya didekati dengan pendekatan keamanan, tetapi jauh lebih penting menurut saya pendekatan-pendekatan kesejahteraan, pendekatan pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Hal itu jauh melampaui dari yang kita pikirkan, seolah-olah itu deradikalisasi hanya pendekatan keamanan," ungkap Moeldoko.

Ada 10 jenis pelanggaran yang dimasukkan dalam SKB itu dan bisa dilaporkan antara lain adalah menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah; menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antar-golongan; menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian sebagaimana pada angka 1 dan 2 melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repostInstagram, dan sejenisnya);

Selanjutnya membuat pemberitaan yang menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan; menyebarluaskan pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun melalui media sosial; mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah; mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah;

Masih ada menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagai mana angka 1 dan 2 dengan memberikan likes, dislikes, love, retweet, atau comment di media sosial; menggunakan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah;
serta melakukan pelecehan terhadap simbol-simbol negara baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Sedangkan PP No 77 tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan mengatur pencegahan melalui Kesiapsiagaan Nasional, dan Kontra Radikalisasi, dan Deradikalisasi.

Pertama, Kesiapsiagaan Nasional. Program ini dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, dan pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme.

Kedua, Kontra Radikalisasi. Program ini dilaksanakan terhadap orang atau kelompok yang rentan terpapar paham radikal terorisme. Kontra Radikalisasi ini dilakukan melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi.

Ketiga, deradikalisasi. Program ini dilakukan terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana tindak pidana terorisme, dan mantan narapidana terorisme, atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme.

Editor : Taat Ujianto