• News

  • Editor's Note

Dibolak-balik, Reuni 212 Didukung Pemerintah

Panitia Reuni 212
foto: alinea.id
Panitia Reuni 212

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pengamat intelijen Ridlwan Habib mengatakan oknum atau kelompok yang ingin memanfaatkan momen Reuni 212 akan kesulitan karena kegiatan ini justru mendapatkan dukungan dari pemerintah.

"Reuni 212 Insya Allah akan damai dan bebas provokasi karena didukung oleh Pemerintahan Presiden Jokowi," kata Ridlwan Habib, di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Ridlwan menjelaskan, dukungan dari Menkopolhukam dan Menteri Agama, sehingga Reuni 212 tidak punya alasan untuk melawan pemerintah.

"Langkah Menag mendukung reuni strategi yang tepat, membuat situasi damai, menekan potensi ribut, terutama di medsos," kata Ridlwan.

Sementara pada penyelenggaraan, dia menduga peserta reuni tidak akan sebanyak ketika demonstrasi dulu pada 2 Desember 2016 lalu, karena kegiatan berlangsung pada hari kerja.

"Itu hari Senin, banyak yang bekerja, saya menduga akan sepi," ujarnya lagi.

Reuni 212 ke depannya menurut Ridlwan diharapkan jadi pemersatu umat Islam dan bersama-sama pemerintah melawan kelompok ekstrem radikal.

"Dengan mendukung Reuni 212 diharapkan ormas-ormas Islam akan bersatu melawan oknum-oknum kecil ekstrem seperti kelompok JAD," ujarnya pula.

Harus tertib

Bolak-balik menjadi sorotan publik dan menjadi prokontra, nyatanya pintu terbuka bagi Reuni 212 dan mendapat dukungan Kemenag. Meski demikian, pihak kepolisian tetap mengharapkan agar Reuni berlangsung dengan tertib.

"Pertama sekali, kegiatan ini harus tertib tidak menimbulkan sebuah kegaduhan, ketidaknyamanan bagi masyarakat yang lain," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2019).

Asep mengimbau agar kegiatan dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dia mengatakan ada sejumlah asas yang harus dipatuhi dalam melaksanakan kegiatan publik.

"Karena di situ ada beberapa asas yang harus ditaati, seperti harus menghormati hak asasi orang lain, menjaga ketertiban, juga harus menaati apa yang menjadi kaidah-kaidah atau norma-norma yang secara umum berlaku yang utama sekali harus menjaga tentang keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini," terang Asep.

Asep juga menyebut belum terlihat ada gerakan dari daerah yang menuju Jakarta untuk ikut acara ini. "Kepolisian tidak melihat ada sebuah pergerakan-pergerakan yang menuju ke Jakarta sehubungan dengan acara tersebut," ucap Asep.

Tudingan Panitia

Meski mendapat dukungan, Panitia Reuni 212 sempat menyebut bahwa ada pihak yang ingin membatalkan acara yang akan berlangsung 2 Desember itu. Panitia menduga kelompok itu fobia dengan gerakan Reuni 212.

"Kami sangat menyesalkan masih ada kelompok kecil 212 fobia yang secara sengaja dan sistematis melakukan aksi-aksi ingin membatalkan Maulid Agung dan Reuni Mujahid 212," ujar Ketua Panitia Reuni Akbar Mujahid 212 Awit Mashuri di Dewan Dakwah Islam Indonesia, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat.

Seperti dilansir Detiknews, Awit menyebut salah satu upaya untuk membatalkan acara reuni itu adalah pemasangan spanduk provokatif hingga meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mencabut izin acara. Panitia sangat menyesalkan hal itu.

"Seperti ada yang memasang spanduk ajakan untuk tidak menghadiri acara ini. Membatalkan bis yang sudah disewa. Mendesak Gubernur DKI mencabut izin dan tidak sedikit komentar negatif terutama di media sosial. Kami sangat sesalkan aksi ini," kata dia.

Awit kemudian mengimbau kepada pihak yang tidak sependapat dengan reuni tersebut untuk tidak membuat kegaduhan. Dia mengajak untuk selalu menjaga persatuan.

"Kami mengimbau untuk tetap menjaga ukhuwah islamiyah dan ukhuwah wathaniah menjaga kesatuan dan persatuan jika tidak sependapat dengan kegiatan ini," ucapnya.

Aksi Penolakan

Aksi penolakan terhadap Reuni 212, tercermin dalam aksi demo hari Jumat (29/11/2019) yang berlangsung di di depan kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Massa menyatakan mendukung Pancasila dan menolak khilafah. Massa juga menyatakan menolak rencana digelarnya Reuni 212.

Massa tersebut menamakan diri Gerakan Jaga Indonesia (GJI). Dalam aksinya mereka menegaskan agar merah putih tetap berkibar dan tak ada bendera hitam.

"Pasukan merah putih harus tetap berkibar tidak ada bendera lain. Tidak ada bendera hitam. Kita tidak boleh memberikan toleransi. Kita mendukung agar mencabut izin Reuni 212. Menolak kepulangan Rizieq. Mendukung pembubaran FPI kami mendukung Pak Tito agar bersikap tegas. Merdeka!" kata Komandan Lapangan (Danlap) GJI, Bramyand Manaloc menyampaikan orasi.

Mereka menolak hal-hal tersebut karena menilai berpotensi menimbulkan sikap intoleransi. Selain itu, mereka menilai Reuni 212 di Monas bermutan politis.

"Tujuannya agar Mendagri tegas menolak perpanjangan SKT FPI sebagai penggerak utama gerakan 212 yang mengibarkan bendera khilafah setiap kali melakukan Reuni 212. Dan hanya Merah-Putih yang boleh berkibar. Mereka ingin menegakkan Merah-Putih dan tenggelamkan bendera hitam," ucap Bramyand.

Setelah itu massa mengibarkan bendera merah-putih raksasa yang memiliki dimensi 1.200 meter persegi. Bendera tersebut digelar menutup seluruh badan Jalan Medan Merdeka Utara.

Peristiwa ini berjalan sekitar sembilan menit. Setelah itu massa melipat kembali bendera merah-putih raksasa.

Editor : Taat Ujianto