• News

  • Editor's Note

Presiden 3 Periode: Mahfud Tak Mau Komentar dan Jokowi Tak Mau Jatuh Tersungkur

Mahfud MD dan Joko Widodo
foto: merdeka.com
Mahfud MD dan Joko Widodo

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berencana mengamandemen UUD 1945. Salah satu wacana yang dimunculkan dalam amandemen itu yakni mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden.

Sejumlah usul soal mekanisme pemilihan presiden ini mulai digaungkan, seperti pemilihan kembali dilakukan oleh MPR, masa jabatan presiden menjadi tiga periode, atau ide tujuh tahun masa jabatan presiden, tapi dibatasi hanya satu periode.

Menanggapi masa jabatan presiden 3 tahun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan menolak usulan tersebut. Menurutnya, usulan itu justru seperti hendak mendorongnya supaya jatuh tersungkur.

"Usulan itu menjerumuskan saya," kata Jokowi lewat akun Twitter resminya yang bercentang biru, @jokowi, Minggu (2/12/2019).

Jokowi menyatakan, dia adalah produk pemilihan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, berdasarkan konstitusi yang mengatur masa jabatan presiden maksimal dua periode.

"Saya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca reformasi. Posisi saya jelas: tak setuju dengan usul masa jabatan Presiden tiga periode," cuit Jokowi di kalimat pertamanya.

Menyelesaikan masalah tekanan dari pihak luar dinilai sebagai tugas yang lebih penting ketimbang mewujudkan wacana masa jabatan presiden tiga periode.

"Saat ini lebih baik kita konsentrasi melewati tekanan eksternal yang tidak mudah diselesaikan," kata Jokowi.

Urusan MPR

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa dirinya tidak bisa memberikan komentar terkait adanya usulan mengenai amendemen UUD 1945 dengan mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Itu urusan politik, urusan MPR, itu bukan urusan menteri. Tidak boleh menteri bicara 3 periode atau 2 periode. Itu kan keputusan MPR dan partai politik," ujar Mahfud, Senin, (2/1/2/2019)

Usulan perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode muncul setelah adanya rekomendasi MPR periode 2014-2019 mengamandemen UUD 1945. Namun awalnya rekomendasi tersebut hanya sebatas soal Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Wakil Ketua MPR RI dari fraksi PPP Arsul Sani mengungkapkan perihal usulan perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tersebut datang dari anggota DPR Fraksi NasDem, salah satu partai pendukung Presiden Joko Widodo.

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany mengatakan, partainya mengusulkan masa jabatan presiden selama tujuh tahun, tetapi dibatasi hanya untuk satu periode.

Mahfud mengatakan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan baru akan terlibat apabila usulan tersebut berdampak terhadap stabilitas negara.

"Kalau stabilitasnya kita jaga. Kalau mau bersidang nanti ya kita jaga stabilitasnya. Tapi kalau substansinya tidak boleh kita (berkomentar)," kata Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013 itu.

Sebelumnya, dilansir Antara, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengungkapkan adanya wacana perubahan masa jabatan presiden dan wakil presiden terkait amendemen UUD 1945. Artinya, amendemen UUD 1945 tidak hanya sebatas menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Editor : Taat Ujianto