• News

  • Editor's Note

Ikut ISIS Tak Pamit, Pulang Minta Dijemput, Bisa ‘Bervirus‘, Mau Dikarantina di Mana?

WNI pendukung ISIS di kamp Suriah
foto: tirto.id
WNI pendukung ISIS di kamp Suriah

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Pro dan kontra rencana pemulangan WNI pendukung ISIS baru-baru ini menyeruak dan memjadi perbincangan publik. Berbagai kalangan menyampaikan padangannya.

Bagi yang menolak pemulangan WNI pro-ISIS, salah satu pertimbangannya adalah karena mereka dikhawatirkan bisa membawa dan menyebarluaskan paham radikal di Indonesia. Paham tersebut bisa dikatakan laksana "virus" yang tak kalah ganasnya dengan virus corona.

Menurut Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, perihal pemulangan Warga Negara Indonesia yang tergabung dalam ISIS, hendaknya mengacu kepada aturan UU Nomor 12/2006 tentang Kewarganegaraan.

Menurut dia, berdasarkan UU Nomor 12/2006 itu, orang asal Indonesia yang tergabung atau pernah tergabung ISIS secara otomatis dapat kehilangan status kewarganegaraannya.

"Kita masih mengacu pada UU Nomor 12/2006. Di pasal 23, disebutkan jelas soal warga negara yang kemudian berperang dengan di tempat lain di negara lain," kata politisi Partai Gerindra itu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Pasal 23 huruf d UU Nomor 12/2006 menyatakan: WNI kehilangan kewarganegaraannya apabila masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.

Pasal 23 huruf f UU Nomor 12/2006 menyatakan: WNI kehilangan kewarganegaraannya apabila secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.

Terkait dengan anggota keluarga orang asal Indonesia eks-ISIS, apakah masih WNI atau tidak, dia menyatakan, hal itu juga masih perlu dikaji secara lebih mendalam.

Menurut dia, pihak yang direkrut ISIS bisa jadi bukan hanya kepala keluarga, tapi juga anggota keluarganya. Maka dari itu perlu dikaji, apakah mereka juga sudah direkrut ISIS dan juga kemudian mengalami pelatihan-pelatihan?

Ia menyatakan, pemerintah mesti membahas lebih lanjut dengan DPR terkait rencana-rencana strategis seperti ini termasuk juga soal virus corona yang kini sudah merebak di mana-mana.

Pendapat Muhammadiyah

Pandangan dari tokoh Muhammadiyah berasal dari Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti. Ia mengatakan perlu ketelitian jika ingin mengembalikan hak sebagai warga negara Indonesia dari eks kelompok bersenjata ISIS.

"Kalau dari sisi kemanusiaan banyak mereka ini 'kan bukan orang yang menjadi istilahnya betul-betul kombatan dari ISIS," kata Mu'ti kepada wartawan di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Dia mengatakan banyak eks ISIS yang tidak tidak tahu kemudian diajak bergabung dengan Negara Islam Irak Suriah.

Untuk itu, Mu'ti mengatakan persoalan eks ISIS tersebut jangan dipukul rata karena beberapa dari mereka juga memerlukan bantuan kemanusiaan.

"Nah, kalau kemudian semua dipukul rata tidak adil," katanya.

Menurut dia, banyak pihak dari negara lain memberikan bantuan kepada eks ISIS, maka sebaiknya Indonesia juga melakukan bantuan dengan pendekatan kemanusiaan.

Sekum Muhammadiyah mengatakan jika eks ISIS itu masih memiliki paspor Indonesia maka sejatinya mereka masih memiliki hak kembali ke Tanah Airnya.

Dia mengatakan memang secara politik terdapat pihak yang khawatir dengan wacana pemulangan eks ISIS.

Akan tetapi, lanjut dia, perlu ada solusi jalan tengah misalnya mengizinkan mereka ke Indonesia dalam masa tertentu.

"Sampai ke masa tertentu ketika secara ideologi mereka kita anggap belum memiliki istilahnya kesetiaan kepada Pancasila ya mungkin perlu dilakukan rehabilitasi atau apapun namanya, pembinaan politik begitu. Tapi jangan ditolak masuk ke Indonesia," katanya.

Dia mengatakan WNI eks ISIS memiliki rekam jejak data keimigrasian.

"Maka biarlah mereka masuk ke Tanah Air dan mereka diberi pembinaan agar secara politik mereka setia kepada Pancasila NKRI dan UUD 1945,... Semacam karantina politik lah, saya kira mungkin ada karantina politik sebagai jalan tengah," kata dia.

Muncul penolakan

Sementara itu, menurutDirektur Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia, Ruby Kholifah, opsi terbaik adalah tidak memulangkan WNI yang bergabung dengan ISIS, meski harus ada pertimbangan lain dalam sisi hak asasi manusia (HAM).

"Opsi terbaik adalah tidak memulangkan mereka. Tetapi atas nama kemanusiaan dan perlindungan HAM, negara seharusnya memberikan prioritas memahami kelompok rentan anak-anak dan perempuan," kata dia, ketika dihubungi di Jakarta, Senin (10/2/2020).

Sebelumnya, muncul wacana untuk mengembalikan WNI yang pernah bergabung dengan ISIS dan sekarang tinggal di penampungan yang berada di Suriah dan Irak.

Pada sisi lain, pasal 23 huruf d dan huruf f menyatakan tentang hal-hal yang membuat status kewarganegaraan seorang WNI otomatis gugur, yaitu terkait bergabung dengan ketentaraan asing tanpa ijin presiden dan mengangkat sumpah setia kepada unsur asing.

Pula fakta menyatakan bahwa beberapa kali perempuan menjadi pelaku utama aktivitas teror, di antaranya bom bunuh diri melibatkan seorang ibu dengan anak-anaknya yang masih di bawah umur di Surabaya, pada Mei 2018. Diketahui kemudian bahwa perempuan itu bernama Puji Kuswati (43) yang mengajak dua putrinya berinisial Famela Rizqita (9) dan Fadhila Sari (12).

Perempuan ini menjadi bagian dari jaringan teror bom bunuh diri oleh sekeluarga, karena suaminya, Dita Oepriarto (48), dan anak-anaknya, Yusuf Fadhil (18), Firman Alim (16), Rizqita dan Sari, juga turut.

Menurut BNPT terdapat 600 orang yang mengaku WNI yang kini ditahan di luar negeri karena mereka tergabung dengan ISIS. Meski mereka menyatakan itu, namun status kewarganegaraan mereka belum terverifikasi.

Di antara negara-negara yang sudah jelas mencabut kewarganegaran warganya karena tergabung ISIS dan organisasi afiliasinya adalah Jerman, walau pemerintah negara Eropa Barat itu dicurahi banyak pertanyaan dari kalangan internasional.

Pemerintah Indonesia, sampai saat belum mengambil keputusan apapun terkait wacana pemulangan anggota ISIS asal Indonesia itu meski beberapa menteri (di antaranya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD) mengatakan secara pribadi tidak menyetujui wacana yang menimbulkan polemik itu.

Menurut Ruby, jika memang wacana tersebut dilanjutkan perlu ada penilaian atau assessment secara sangat ketat untuk orang-orang itu dan lebih baik memprioritaskan kaum rentan seperti anak-anak.

Hal itu dikarenakan negara wajib memberikan perlindungan kepada anak-anak, berdasarkan UU Perlindungan Anak. Skenario terbaik dari yang terburuk adalah memulangkan anak-anak yang biasanya dibawa oleh orang tuanya.

Selain itu dalam kewajibannya untuk melindungi warga negara dan alasan HAM, pemerintah mungkin bisa mempertimbangkan mereka yang bukan kombatan, baik perempuan dan anak-anak, dalam wacana pemulangan tersebut, kata Rubi.

"Maka dari itu penerimaan sangat minim itu harus diikuti dengan penguatan infrastruktur pemulangan," kata perempuan yang pernah masuk daftar 100 perempuan dunia berprestasi versi BBC pada 2014 itu.

Editor : Taat Ujianto