• News

  • Editor's Note

Catatan dan Seruan-Seruan Penolakan Darurat Sipil

Presiden Joko Widodo
foto: suara.com
Presiden Joko Widodo

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai kurang tepat apabila pemerintah mengambil kebijakan pembatasan sosial berskala besar untuk mengendalikan penularan COVID-19 bersamaan dengan penerapan darurat sipil.

"Pilihan penerapan darurat sipil kurang tepat karena dasarnya hukumnya adalah Perppu tentang Keadaan Bahaya. Kelahiran perppu ini pada masa revolusi sebagai respons terhadap situasi pada saat itu yang sifatnya sementara dan temporal," kata Saleh dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (31/3/2020).

Darurat Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, diyakini tidak begitu tegas karena pimpinan operasi masih ditangani oleh sipil.

Menurut dia, darurat sipil dipergunakan kemungkinan karena pemerintah menganggap bahwa keadaan darurat yang ada skalanya masih rendah. Oleh karena itu, darurat sipil dikombinasikan dengan pembatasan sosial berskala besar.

"Kedua, perppu itu lahir sebelum diberlakukannya otonomi daerah. Oleh karena itu, jika itu diterapkan, belum tentu sesuai dengan situasi dan sistem politik yang ada pada saat ini," ujarnya.

Ketiga, lanjut dia, Perppu itu ditetapkan bilamana keamanan atau tertib hukum terancam, salah satunya bisa diakibatkan bencana alam.

Ia menilai bencana ini adalah bencana nonalam. Selain itu, pada saat ini sudah ada BNPB dan gugus tugas yang bekerja sama dengan 33 kementerian.

"Keempat, penggunaan darurat sipil juga bertentangan dengan asas hukum lex specialis derogat legi generalis (hukum yang khusus dapat menyampingkan hukum yang umum)," katanya.

Menurut dia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan lebih khusus membahas tentang kesehatan dan lebih sesuai dengan bencana saat ini.

Daripada pemerintah menggunakan kebijakan darurat sipil, kata Anggota Komisi IX DPR RI itu, lebih baik menetapkan darurat kesehatan masyarakat sebagaimana amanat Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Saya bukan ahli hukum. Namun, itu bisa ditanyakan dan diskusikan dengan mereka yang lebih paham. Ini penting diingatkan sebagai bentuk kehati-hatian dalam pengambilan payung hukum," ujarnya.

Dengan melihat kondisi saat ini, jumlah korban COVID-19 yang terus bertambah, lanjut Saleh, sebaiknya pemerintah lebih tepat memilih opsi karantina wilayah.

Dengan karantina wilayah, warga masyarakat bisa diatur agar lebih taat dan tertib. Hal ini adalah kunci dari keberhasilan social distancing dan physical distancing.

"Karantina wilayah sepertinya bukan mejadi opsi utama pemerintah karena membutuhkan banyak biaya, termasuk untuk membiayai kebutuan pokok masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut. Hal itu nilainya tentu tidak sedikit," katanya.

Menurut dia, pemerintah harus memikirkan ulang pilihan-pilihan kebijakan yang akan diambil. Kalaupun mau menerapkan darurat sipil, infonya masih memerlukan aturan tambahan lainnya sehingga tentu akan memakan waktu yang lebih lama lagi.

Menyangkut Keamanan Negara

Sementara itu, Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Profesor Hibnu Nugroho mengharapkan pemerintah untuk tidak menerapkan darurat sipil dalam rangka pengendalian penularan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

"Saya kira istilah darurat sipil perlu diluruskan, enggak tepat itu. Kalau darurat sipil itu nanti menyangkut tentang keamanan negara," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengan, Selasa.

Hibnu mengatakan hal itu terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa penerapan pembatasan sosial berkala besar untuk mengendalikan penularan COVID-19 perlu didampingi dengan kebijakan darurat sipil.

Menurut dia, permasalahan yang terjadi saat ini bukan masalah keamanan negara, melainkan kepatuhan masyarakat dalam kaitannya dengan upaya pencegahan penularan COVID-19. Dengan demikian, penggunaan istilah darurat sipil harus diluruskan.

"Oleh karena itu, saya kira perlu dengan tindakan-tindakan persuasif yang terus dilakukan untuk tertib karena ini 'kan menyangkut kebiasaan," katanya.

Jika permasalahan tersebut dikaitkan dengan sanksi hukum pidana, menurut dia, bisa tambah berat dan menambah narapidana.

"Sekarang saja yang namanya LP (lembaga pemasyarakatan) sudah overload. Kalau sanksi hukum untuk mengarahkan ke ketertiban itu berupa denda, tidak masalah. Akan tetapi, kalau pidana kurungan, itu terlalu jauh kalau sampai diterapkan," katanya.

Menurut Hibnu, saat sekarang yang dibutuhkan adalan tindakan semua pihak untuk saling mengingatkan dan koordinasi dalam rangka pencegahan untuk menjaga ketertiban.

"Ini kondisi global, bukan kondisi nasional sehingga perlu sama-sama memerangi COVID-19," katanya.

Dasar Hukum

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah secepatnya menyelesaikan dasar hukum pemberlakukan darurat sipil sebagai pendamping dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam menghadapi penyebaran COVID-19.

"Mendorong Pemerintah secepatnya menyelesaikan dasar hukum pemberlakuan Darurat Sipil, baik itu berupa Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres), agar ada kesamaan tata cara pemberlakuannya di setiap daerah," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia meminta Pemerintah Daerah sebelum memberlakukan Darurat Sipil di tempatnya, harus terlebih dahulu berkoordinasi atau berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat mengenai tata laksana Darurat Sipil.

Langkah itu menurut dia agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan.

Politisi Partai Golkar itu menilai, bagi daerah yang sudah melaksanakan karantina wilayah, tetap memperhatikan arahan Pemerintah Pusat yang sedang menggodok PP tentang Karantina Wilayah.

"Hal itu agar Pemda dalam mengambil kebijakan Karantina Wilayah tidak bertentangan dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat," ujarnya.

Selain itu dia juga mendukung adanya beberapa daerah yang sudah menerapkan karantina wilayah dan pemerintah pusat tidak akan menerapkan kebijakan "lockdown" tetapi berencana menerapkan kebijakan darurat sipil.

Kebijakan tersebut menurut dia, sebagai pemotong mata rantai penyebaran COVID-19 dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat, baik kepentingan logistik dan pangan tetap tersedia agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat yang dapat menyebabkan kepanikan.

"Saya mendorong pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan untuk duduk bersama dengan beberapa Asosiasi seperti Asosiasi logistik Indonesia, Asosiasi pengusaha ritel Indonesia, dalam rangka mempersiapkan semua kebutuhan masyarakat termasuk persoalan izin distribusi dan jaminan keamanan distribusi," katanya.

Bamsoet juga meminta masyarakat untuk dapat secara bersama mendukung pemerintah melawan COVID-19 dengan mendengarkan instruksi yang disampaikan seperti menjaga jarak atau "physical distancing", tetap berdiam diri di rumah, menggunakan masker, serta menjaga kebersihan diri.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa penerapan pembatasan sosial berkala besar untuk mengendalikan penularan COVID-19 perlu didampingi dengan kebijakan darurat sipil.

"Saya minta pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi, sehingga tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," katanya saat menyampaikan pengantar dalam rapat terbatas mengenai penanggulangan COVID-19 yang diselenggarakan melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/3).

Presiden mengemukakan perlunya penyiapan peraturan yang lebih jelas sebagai panduan bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota guna mendukung penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam upaya mengendalikan penularan COVID-19.

Editor : Taat Ujianto