• News

  • Editor's Note

Menggarisbawahi Kemarahan Jokowi, Hasil Kinerja Menteri Tak Signifikan

Presiden Joko Widodo
foto: beritasatu.com
Presiden Joko Widodo

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah beberapa kali memperingatkan para menteri dan pimpinan lembaga negara untuk bekerja ekstra keras agar mampu mengatasi krisis yang diakibatkan pandemi COVID-19.

Namun, menurut Moeldoko, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6/2020), belum ada hasil yang signifikan dari kinerja para menteri dan pimpinan lembaga, sehingga Presiden Jokowi pada sidang kabinet paripurna 18 Juni 2020 lalu, memberikan peringatan yang lebih keras.

"Presiden khawatir para pembantu ada yang merasa saat ini situasi normal. Untuk itu diingatkan, ini peringatan kesekian kali," ujarnya pula.

Moeldoko mengatakan para menteri dan pimpinan lembaga negara harus bekerja luar biasa agar dapat mengurangi beban pandemi COVID-19 yang dirasakan masyarakat. Para menteri dan pimpinan lembaga pun harus memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah berjalan efektif, efisien, akuntabel, dan tepat sasaran.

"Presiden beberapa kali katakan ini dan masih ada beberapa di lapangan yang tidak sesuai dengan harapan beliau," ujarnya lagi.

Presiden meminta penanganan aspek kesehatan masyarakat menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pandemi COVID-19. Lalu, kebijakan pemulihan sosial dan ekonomi akibat COVID-19 juga harus bisa terakselerasi.

"Agar persoalan COVID-19 pendekatan kesehatan sebagai prioritas, dan pendekatan sosial ekonomi keuangan betul-betul bisa terakselerasi dengan baik dan cepat. Kenyataannya ada sektor yang masih lemah," ujar mantan Panglima TNI itu pula.

Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna 18 Juni 2020 lalu memberikan teguran keras kepada para menteri dan pimpinan lembaga negara yang lambat dalam merealisasikan kebijakan penanganan COVID-19. Presiden bahkan menyinggung opsi perombakan kabinet (reshuffle) di depan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada sidang kabinet itu.

Dalam pengarahannya, Presiden menyampaikan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai belum memberikan progres kemajuan yang signifikan.

"Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan," kata Presiden dalam video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6).

Sektor kesehatan lemah

Moeldoko mengatakan sektor kesehatan menjadi salah satu sektor yang menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih lemah saat ini.

"Persoalan kesehatan. Dana yang besar baru terserap 1,53 persen. Memang kita dalami ada persoalan yang perlu dikomunikasikan. Sinergi BPJS, pemda dan Menkes," kata Moeldoko, di Jakarta, Senin.

Moeldoko menyebutkan, selain itu persoalan pendataan tenaga medis juga menjadi masalah.

Dia menegaskan pendataan tenaga medis tidak boleh salah.

Selanjutnya juga mengenai lambannya aksi-aksi penanganan akibat terbentur regulasi.

"Soal regulasi yang lama. Regulasi itu bisa digunakan saat normal, tapi saat tidak normal ini harus diambil langkah perbaikan. Dan menteri sudah ambil langkah itu," katanya lagi.

Hal lain yang juga dicermati Presiden, kata Moeldoko, yakni mengenai bantuan sosial, misalnya soal pendataan penerima bantuan sosial. Namun hal tersebut sudah dilakukan perbaikan-perbaikan.

Berikutnya, juga mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah yang masih terhambat dalam menerima stimulus.

"Ini beberapa hal yang ditekankan Presiden, sehingga kebijakan makro Presiden yang pertama jangan ada persoalan COVID-19. Diselesaikan tuntas, harus bisa dijalankan," kata dia pula.

Presiden juga menginginkan rakyat Indonesia bisa menjalankan kehidupan secara baik dengan ketersediaan makanan yang cukup, sehingga bansos, jaring pengaman sosial tidak boleh terlambat.

Terakhir, Presiden ingin dunia usaha bisa menjalankan usaha dengan baik, agar tidak ada pemutusan hubungan kerja baik di sektor UMKM maupun korporasi, sehingga tidak ada pengangguran.

"Itu strategi besar. Menteri semua harus menuju ke sana. Jangan berpikir ke mana-mana, tapi hanya bantu Presiden," ujar dia lagi.

Penyerapan anggaran

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui ada sejumlah masalah dalam penyerapan anggaran di Kementerian Kesehatan ( Kemenkes) padahal dana tersebut dibutuhkan untuk mengatasi pandemi COVID-19.

"Ada beberapa kementerian yang disinggung, pertama Kemenkes dengan anggaran cukup besar, tapi serapan anggaran 1,53 persen. Setelah kita dalami ada beberapa persoalan, pertama, masalah koordinasi antara pemerintah daerah, BPJS, Kemenkes, itu juga sedang dibenahi," kata Moeldoko dalam wawancara khusus dengan Antara di kantornya Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin.

Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada 18 Juni 2020 lalu, Presiden Joko Widodo (JokowI) menegur dengan keras penyerapan anggaran di bidang kesehatan baru 1,53 persen dari total anggaran yang disiapkan sebesar Rp75 triliun.

Akibatnya, menurut Presiden Jokowi, uang beredar di masyarakat seluruhnya terhenti di sana.

"Ini masalah koordinasi sering mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan, tapi ada langkah-langkah yang sudah dilakukan Kemenkes untuk mengnyinergikan kekuatan ini untuk mencari solusi bersama," ujar Moeldoko.

Masalah selanjutnya adalah pada proses verifikasi data tenaga kesehatan.

"Verifikasi data tenaga kesehatan juga perlu ada koordinasi, jangan sampai ada salah sasaran dan masalah ketiga ada regulasi Kemenkes yang lama menghadapi situasi seperti ini. Regulasi itu tidak cocok lagi, jadi perlu ada perbaikan," kata Moeldoko.

Intinya, menurut Moeldoko, dalam situasi pandemi COVID-19, perlu ada langkah-langkah baru yang dilakukan Kemenkes.

Menurut Moeldoko, tingkat 'kegemasan' Presiden terhadap mandeknya penyerapan anggaran dan lambatnya penanganan COVID-19 sudah mendekati puncak.

"Gemasnya Presiden dari angka 1-5 sudah mendekati angka 5. Presiden ingin skema bantuan tadi, bansos, bantuan ekonomi dan keuangan itu tidak telat, kalau terlambat Presiden mengatakan dunia usaha sudah mati, UMKM sudah mati juga. Ini peringatan kesekian kalinya bukan baru kali ini, kalau terlambat, sudah bahaya," ujar Moeldoko pula.

Dalam arahan 18 Juni 2020 tersebut, Presiden Jokowi bahkan membuka opsi "reshuffle" menteri atau pembubaran lembaga yang masih bekerja biasa-biasa saja.

"Bisa saja, membubarkan lembaga, bisa saja 'reshuffle'. Sudah kepikiran ke mana-mana saya, entah buat perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, kalau bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Presiden Jokowi sambil mengangkat kedua tangannya.

Hadir dalam sidang paripurna tersebut Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju, dan para kepala lembaga negara.

Editor : Taat Ujianto