Netral English Netral Mandarin
banner paskah
04:08wib
Polisi menduga kelompok kriminal bersenjata (KKB) membakar sejumlah fasilitas umum di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, lantaran sempat dijadikan sebagai Posko Komando Taktis alias Pos Kotis. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Ferdian: 6 Menteri Baru Harus Bentuk Desain Antikorupsi di Internal Kementerian

Jumat, 25-December-2020 20:40

Terdapat enam menteri baru di Kabinet Indonesia Kerja.
Foto : Biro Pers
Terdapat enam menteri baru di Kabinet Indonesia Kerja.
20

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik enam menteri baru Kabinet Indonesia Maju pada Rabu (23/12/2020). Dua dari enam menteri baru, yaitu Tri Rismaharini dan Sakti Wahyu Trenggono, sama-sama menggantikan menteri yang tersandung kasus korupsi.

Risma menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang terjerat kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19. Sementara Sakti Wahyu jadi Menteri Kelautan dan Perikanan setelah menteri sebelumnya, Edhy Prabowo, terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster.

Mengomentari hal itu, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Ferdian Andi berpendapat, pelantikan enam menteri baru di Kabinet Indonesia Maju harus diawali dengan pembentukan desain antikorupsi di masing-masing kementerian oleh menteri baru.

"Dua menteri yang tersangkut kasus korupsi di KPK harus menjadi pelajaran berharga dengan memastikan sisa masa jabatan empat tahun ke depan tak ada lagi menteri dan aparatur pemerintah yang tersangkut kasus korupsi," kata Ferdian dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/12/2020).

Menurut Ferdian, desain antikorupsi harus dimulai dari internal dan lingkar dalam menteri. "Belajar dari kasus yang menjerat dua menteri di Kabinet Indonesia Maju, praktik korupsi bermula dari lingkar dalam menteri," ujarnya.

Karena itu, lanjut Ferdian, menteri harus memastikan lingkaran dalamnya memiliki visi dan komitmen antikorupsi yang kuat. "Lingkar dalam menteri harus menjadi garda terdepan dalam mencegah potensi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Kementerian," terangnya.

Ferdian menambahkan, khusus di Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Sosial yang menteri sebelumnya tersangkut kasus di KPK, pekerjaan pertama yang harus segera dilakukan oleh menteri baru dengan melakukan audit dan koreksi kebijakan menteri terdahulu.

"Tujuannya semata-mata untuk memastikan kebijakan menteri tidak melahirkan praktik korupsi," jelas Ferdian.

Lebih lanjut, Ferdian mengatakan, Penerbitan Kebijakan di kementerian di masa pandemi Covid-19 ini harus tetap memerhatikan akuntablitas dan integritas yang berbasis pada spirit antikorupsi.

Diketahui, selain Tri Rismaharini dan Sakti Wahyu Trenggono, empat menteri baru lainnya, yakni Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno, Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas danMenteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sulha Handayani