Netral English Netral Mandarin
11:17wib
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku siap maju menjadi calon presiden (capres) di Pilpres 2024. Presiden Joko Widodo ingin agar pelaksanaan penyuntikan booster vaksin Covid-19 dilakukan mulai awal 2022.
Erikson Sianipar: Kawasan Danau Toba Harus ‘Merdeka Pendidikan’ Sesuai Tantangan Zaman

Selasa, 17-Agustus-2021 09:26

Erikson Sianipar bersama siswa/siswi SMKN 1 Garoga, Tapanuli Utara.
Foto : Dok. Bisukma
Erikson Sianipar bersama siswa/siswi SMKN 1 Garoga, Tapanuli Utara.
28

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Merdeka! Hari ini rakyat Indonesia merayakan Kemerdekaan RI yang ke-76. Setelah 76 tahun merdeka, apakah Indonesia benar-benar sudah bisa dinyatakan sebagai negara maju? 

Untuk menjadi negara maju, China ternyata hanya membutuhkan waktu 30 tahun. Kok bisa?

Jawaban atas pertanyaan ini pernah diuraikan oleh Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat menutup acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019.

Sebelumnya JK mengutip istilah Tuhan telah menciptakan manusia, dan (manusia) China membuat banyak barang-barang. Jurus China mencipta barang adalah dengan menempatkan cara pandang bahwa sumber daya manusia adalah motor penggerak perekonomian. 

Senada dengan JK, Rektor Institut Teknologi Surabaya (ITS) Joni Hermana juga mengatakan bahwa kemajuan bangsa China tidak lepas dari penguasaan sains dan teknologi yang menjawab kebutuhan industri.

Pertanyaan berikutnya, bagaimana strategi China melahirkan SDM sehingga mampu menguasai sains dan teknologi yang dibutuhkan industri?

Sebelumnya, China ternyata pernah mengalami kelebihan pasokan lulusan sarjana namun minim pasokan lulusan perguruan kejuruan atau vokasi. Munculah strategi baru dengan membangun pendidikan vokasi. Upaya ini semakin gencar pada tahun 2012.

"Sistem pendidikan harus sesuai dengan tuntutan pasar tenaga kerja untuk pembangunan ekonomi. Harusnya lebih banyak sumber daya manusia yang mengambil pendidikan kejuruan," kata Wu Daohuai, Direktur Departemen Pengembangan Keterampilan Kejuruan yang berada di bawah Kementerian Sumber Daya Manusia dan Keamanan Sosial China. Demikian, seperti dikutip dari China Daily, Sabtu (1/9/2012).

Memasuki tahun 2019, China telah memiliki total 11.700 sekolah vokasi di dalam negeri, dengan 9,3 juta siswa baru tahun ini, dan 26,9 juta siswa yang terdaftar menurut data Kementerian Pendidikan China.

Dari total angka tersebut, 10.300 di antaranya merupakan sekolah menengah kejuruan dan 1.418 sekolah pendidikan lanjutan.

Dikutip dari People’s Daily, di tahun yang sama, tingkat pekerjaan rata-rata siswa SMK akhirnya bisa melampaui 95 persen di banding 10 tahun terakhir dan enam bulan setelah lulus, lebih dari 90 persennya langsung bekerja.

Bangsa yang dikenal memiliki kemampuan reverse engineering atau terbiasa untuk beli, bongkar, amati, tiru dan modifikasi terhadap semua produk teknologi terbaru pun kini menjadi raksasa teknologi bidang apa saja.

Dampak lebih jauh, banyak orang asing belajar ke China. Saat ini, lebih dari 2.000 perguruan tinggi tersebar di China sehingga mampu menampung mahasiswa yang bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar China. Di masa mendatang, lulusan perguruan tinggi ini akan menjadi SDM yang mampu mengisi sektor industri di seluruh dunia.

(Erikson Sianipar saat memberi kuliah umum di UNEFA, Dok. Bisukma)

 

Bagaimana dengan Indonesia? 

Mantan Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri beberapa waktu silam menyebut bahwa sekitar 60 persen tenaga kerja atau angkatan kerja di Indonesia berpendidikan rendah yakni hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

Rendahnya pendidikan, membuat 125 juta angkatan kerja sulit untuk mendapat pekerjaan. Padahal menurut Hanif, jumlah perguruan tinggi atau kampus di Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan China. Indonesia mempunyai 4.000 perguruan tinggi dan China hanya 2.000 perguruan tinggi.

Hanif mengkritik konsep pendidikan di Indonesia yang tak mengejar keterampilan, hanya pendidikan formal saja. Padahal yang dibutuhkan oleh sektor industri adalah tenaga kerja yang terampil.

Jika tak diperhatikan, akan semakin banyak tenaga kerja asing (TKA) yang mengisi kesempatan kerja di Indonesia. Sebab Indonesia telah memasuki era ekonomi global.

Mengatasi masalah tersebut, Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden Nomor 9/ 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia mengamanatkan pentingnya pendidikan vokasi.

Jokowi mengatakan perlu perombakan pendidikan dan pelatihan vokasi termasuk merombak kurikulum pendidikannya dan harus melibatkan dunia usaha industri di dalamnya baik tingkat SMK, D1, D2, dan D3.

"Libatkan yang paling penting dunia usaha industri karena mereka lebih paham kebutuhan tenaga kerja. Fokus pada perkembangan SMK. Sektor unggulan seperti maritim, pariwisata, pertanian dan industri kreatif. Semuanya harus terintegrasi dan penyelenggaraan pelatihan vokasi dan pendidikan ini mulai dari SMK, kursus-kursus di BLK," kata Jokowi dalam pengantar rapat terbatas membahas pendidikan vokasi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/9/2019).

Falsafah Pendidikan di Tapanuli Utara

Tak berlebihan bila menyebut Tapanuli Utara sudah selesai memahami falsafah pendidikan. Di tengok dari sejarah peradaban Tapanuli Utara semua tampak terang benderang.

Pembawa peradaban modern, Misionaris bernama Ludwig Ingwer Nommensen (biasa disebut juga Ingwer Ludwig Nommensen atau IL Nommensen) sejak awal menempatkan pendidikan sebagai pondasi kehidupan. 

Pelayan Tuhan kelahiran 6 Februari 1834  dari dari Nordstrand, Denmark (kini Jerman) ini di tahun 1863, menembus lebatnya hutan belantara Pulau Sumatra kemudian merintis pendirian sekolah modern, menyelenggarakan pendidikan guru penginjil, membangun rumah para pendeta, dan membangun tempat pengobatan yang kemudian disebut Pargodungan.

Penetrasi peradaban yang dilakukan Nommensen berbuah kemudian. Hingga kini, sebagai etnis mayoritas di Tapanuli Utara, masyarakat Batak memiliki pandangan bahwa menjadi manusia yang berpendidikan setinggi mungkin adalah suatu kehormatan, sudah mendarah daging. 

Salah satunya seperti tercermin dalam lagu Batak "Anakkonhi do hamoraon di au" yang dipopulerkan oleh komponis Batak bernama Nahum Situmorang. Dalam Bahasa Indonesia berarti “Anakku adalah Harta yg paling mahal bagiku.”

“Nang so tarihut hon au pe angka dongan; ndada pola marsak ahu disi. Alai anakkon hi da, ndang jadi hatinggalan sian dongan magodang na I. Hugogo pe mancari arian nang bodari. Laho pasingkolahon anak hi. Na ingkon marsikkola do satimbo-timbo na, olat ni sungkot gogongki. Anakkon hi do hamoraon di au.”

Secara bebas artinya:

“Meski aku tidak dapat mengikuti gaya orang lain, aku tidak akan menjadi sedih. Tetapi anakku tidak boleh ketinggalan dari teman sebayanya. Aku akan bekerja keras siang dan malam, untuk menyekolahkan anakku. Anakku harus sekolah setinggi-tingginya, sampai tenagaku habis (tak mampu lagi). Anakku adalah harta yang paling indah dalam hidupku.”

(Generasi muda Tapanuli Utara harus berkarakter unggul, Dok. Bisukma

 

Orang Batak memiliki kesadaran bahwa menyekolahkan anaknya setinggi mungkin adalah hakikat kewajiban hidup generasi  tua kepada generasi muda. Meski kaki jadi kepala dan kepala jadi kaki karena banting tulang, namun adalah kebanggaan tersendiri bagi orangtua bila putra-putrinya berijazah tinggi.

Maka tak mengherankan bila banyak sekali sarjana asal Tapanuli Utara menjadi tokoh publik, politikus, pengacara hebat beretnis Batak. Padahal, bila ditelusuri, orangtua mereka ternyata merupakan orang biasa-biasa saja yang hidup di kampung seperti pada umumnya. 

Ambil salah satu contohnya tokoh bersejarah sekaligus putra asli Lembah Silindung 7 kilometer dari Tarutung, yakni Jenderal TNI (Purn) Maraden Saur Halomoan Panggabean (1922-2000). 

Berlatar belakang pendidikan sekolah Zending, putra Batak ini akhirnya menjadi tokoh militer penting di Indonesia era Orde Baru. 

Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan dalam Kabinet Pembangunan II, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan dalam Kabinet Pembangunan III. Selanjutnya pada tahun 1983-1988, Maraden menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

(Indahnya Kota Tarutung dilihat dari udara, Dok. Bisukma)

 

Contoh kedua yang fenomenal adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan atau Menko Luhut (LBP). 

Dalam pengakuannya di acara Kick Andy Double Check beberapa waktu lalu, LBP mengisahkan bahwa profesi orangtuanya adalah sebagai sopir.

“Anda harus bisa melahirkan anak-anakmu seperti saya. Bapak saya seorang sopir bus. Ibu saya tidak tamat sekolah rakyat,” ujar Luhut dalam kesempatan lain saat ia berbincang dengan para petani sawit nasional di Jakarta, seperti dinukil Kompas Kamis (28/2/2019). 

Meski berasal dari keluarga miskin, orangtua Luhut selalu menekankan pentingnya pendidikan yang tinggi kepada anak-anaknya. Selain itu, kata Luhut, orangtuanya pun mengajarkan kedisiplinan kepada anak-anaknya. 

“Saya ini jenderal, menteri perekonomian. Itu dari rahim seorang ibu yang tak lulus sekolah rakyat, dari ayah (seorang) sopir bus. Ibu saya betul-betul disiplin, adik-adik saya doktor di Boston,” kata Luhut. 

Atas dasar itu, Luhut menilai pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Masih banyak tokoh lain dari Tapanuli  yang tak bisa disebutkan satu persatu dalam catatan ini. Mungkin satu saja yang perlu ditambahkan di sini yakni Donald Sihombing.

Pada Maret 2019, nama Donald Sihombing mencuat karena terdaftar dalam deretan orang terkaya di dunia asal Indonesia versi Majalah Forbes “Billionaires 2019”.

Lulusan Bachelor of Science untuk Teknik Sipil dari University of Akron, Ohio, Amerika Serikat di bidang civil engineering tahun 1984 ini malang melintang selama lebih dari 33 tahun dalam industri konstruksi.

Sebelum mendirikan Perseroan pada 1996, dia pernah bekerja sebagai site manager pada Shimizu Corporation Indonesia, Jakarta (1985-1986), PT Balfour Beatty Sakti (1986-1990) dan PT Total Bangun Persada Tbk (1990-1994).

Bukan Sekadar Pendidikan Setinggi-tingginya

Kembali pada persoalan awal bahwa era milenium memiliki tantangan yang berbeda. Pandangan untuk menjadi sarjana ahli akademik setinggi-tingginya itu baik, namun tak cukup dalam menghadapi perubahan zaman. 

Perlu strategi efektif lain agar manusia Indonesia, khususnya warga Tapanuli Utara mampu bersaing dengan masyarakat global. 

Pendidikan keterampilan yang siap pakai untuk menjawab revolusi industri 4.0 mutlak harus dijawab dengan pembentukan SDM yang selaras. Lalu mesti bagaimana?

Menurut data Kemendikbud, di Tapanuli Utara terdapat sekolah tingkat SMA yakni ada 28 sekolah dan lebih banyak di banding SMK yang berjumlah 24 sekolah. Jumlah pelajar SMA di tahun 2020 tercatat 10.410 dan SMK 6.461. 

Kemudian dilihat dari jumlah Perguruan Tinggi di Tapanuli Utara (Provinsi Sumatra Utara) setidaknya terdapat tujuh perguruan tinggi yang terdiri dari 2 jurusan kebidanan dan keperawatan, 4 perguruan tinggi keagamaan, serta 1 Universitas yakni Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Utara (UNITA), Silangit, Siborongborong.

Labih jauh, dalam catatan BPS, jumlah mahasiswa yang ada di Tapanuli Utara mencapai 2.574. Bisa jadi jumlahnya lebih besar karena diperkirakan sebagian kuliah di luar Tapanuli Utara, misalnya di Medan yang tercatat 75.804  mahasiswa negeri dan 238.889 mahasiswa swasta.

Dari data-data BPS, terkait minat mahasiswa memilih jurusan serta daya tampung yang disediakan bagi jurusan yang menjawab kebutuhan industri sepertinya perlu ditelaah lebih dalam. 

 

Jumlah mahasiswa tertinggi adalah mahasiswa di jurusan Pendidikan Agama Kristen (guru) yakni sebanyak 378 mahasiswa. Disusul kemudian jurusan hukum sebanyak 355 mahasiswa. Sementara jurusan teknik dan pertanian relatif rendah yakni 76 dan 193 mahasiswa.

Ada dugaan minat dan/atau kuota yang disediakan untuk fakultas teknik, fakultas ekonomi, fakultas pertanian, lebih sedikit ketimbang jumlah jumlah mahasiswa yang mengambil jurusan pendidikan agama Kristen. 

Di sisi lain, berdasar data penyerapan tenaga kerja di Tapanuli Utara BPS tahun 2015 didominasi di sektor pertanian. Namun patut dipertanyakan justru jumlah mahasiswi jurusan pertanian relatif rendah dibanding jurusan lain.

 

Menjawab Era Revolusi 4.0

Pendidikan vokasi seperti digalakkan Presiden Joko Widodo merupakan pendidikan tinggi untuk menunjang penguasaan keahlian terapan atau keterampilan teknis yang real diperlukan industri. Pendidikan vokasi meliputi empat jenjang antara lain SMK, D1, D2, dan D3.

Sementara pendidikan akademik atau kesarjanaan umumnya dikenal sebagai pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan menitikberatkan pada teori keilmuan.

“Di era industri 4.0, peran pendidikan vokasi sangat dibutuhkan untuk mencetak generasi muda yang siap kerja. Mereka tidak harus memiliki ijazah pendidikan tinggi namun mesti memiliki skill yang mumpuni, misalnya di bidang pertanian kemenyan, kopi, durian, nenas,  perhotelan, paramedik veteriner, manajemen agribisnis, web design, desain grafis, content creator, copy writing, mikrotik, dan lain-lain,” papar Pendiri Yayasan Bisukma Bangun Bangsa, Erikson Sianipar, Senin 16 Agustus 2021.

(Erikson Sianipar di kantor Google, dok. Bisukma)

 

Menurut Erikson, saat ini banyak perusahaan yang melakukan rekrutmen pegawai dengan persyaratan uji skill dan penilaian portofolio, tanpa mensyaratkan ijazah. 

Ia pun mengutip pernyataan Head of Government Affairs and public Policy Google Indonesia Putri 2019 silam, Perusahaan Google yang bermarkas di Mountain View, AS ini menerima pelamar kerja yang tidak memiliki ijazah universitas. Ada sekitar 14 persen dari tim kerja ternyata tidak punya college degree. 

Contoh kedua adalah Tanmay Bakshi, bocah asal Kanada yang direkrut IBM dan menjadi ahli kecerdasan buatan (AI) saat masih berusia 12 tahun.

Seseorang yang tidak memiliki ijazah bisa saja diterima di perusahaan sebesar IBM dan Google asalkan memiliki kemampuan, baik hard skill maupun soft skill, yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut.

(Erikson saat memberikan pendidikan vokasi di SMKN 1 Garoga, Tapanuli Utara, Dok. Bisukma)

 

Dibandingkan kesarjanaan,  waktu belajar di dalam pendidikan vokasi juga relatif singkat. Untuk program kursus pendek hanya membutuhkan masa belajar sekitar 6 bulan, untuk program diploma bervariasi mulai 1 tahun hingga 3 tahun, tergantung jenjang diploma yang diambil.

“Dengan waktu belajar yang singkat dan keterampilan tepat guna, generasi muda yang telah memiliki skill bisa segera masuk ke dunia kerja dengan menjadi wirausahawan maupun bekerja dalam perusahaan ,” kata Erikson.

Dalam pendidikan vokasi, mata kuliah praktikum akan lebih panjang dibanding teori. Perkuliahan praktikum biasanya juga dilakukan di luar institusi dengan melibatkan industri mitra bahkan hingga magang. Dengan sendirinya generasi muda langsung bisa belajar beradaptasi dengan lingkungan kerja sesungguhnya.

Solusi bagi Tapanuli Utara

Dilansir dari laman resmi Kemendikbud, 18 September 2020, menurut Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto, menyebutkan terdapat lima syarat agar terwujudnya link and match antara vokasi dan industri, di antaranya kurikulum harus disetujui oleh industri, guru atau dosen tamu dari pihak industri, pemberian magang kepada pelajar atau mahasiswa vokasi, sertifikasi kompetensi, dan komitmen menyerap lulusan sekolah vokasi. 

Jika lima syarat ini terpenuhi maka, Wikan menargetkan 80% lulusan pendidikan vokasi dapat terserap ke dunia industri.

Selain itu, kiranya penting pula bahwa pendidikan vokasi di masing-masing daerah akan lebih tepat dan efektiif  tentunya juga disesuaikan dengan potensi serta arah pembangunan daerah tersebut. 

Misalnya, Tapanuli Utara. Di daerah ini terkandung potensi bidang pertanian dan perkebunan yang berlimpah mulai dari padi, jagung, nenas, durian, kopi, dan lain-lain. Dengan demikian pembangunan industri agrobisnis dan agroteknologi adalah dua contoh potensi yang bisa dibidik. 

(Kaum tani di Tapanuli Utara harus bangga menjadi petani, dok Bisukma

 

Potensi kedua yang tak kalah dan mampu mendunia adalah bidang pariwisata di mana ibu kota Tarutung dikenal sebagai Kota Wisata Rohani. Fakta tersebut membawa konsekuensi adanya kebutuhan pendidikan vokasi di bidang perhotelan dan pariwisata. 

(Tarutung dikenal sebagai Kota Wisata Rohani dengan Salib Kasih Siatas Barita, Dok. Bisukma)

 

“Pendidikan di SMK dan Perguruan Tinggi di Tapanuli Utara harus menjawab tantangan dan peluang yang dimiliki Tapanuli Utara sehingga tercipta sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berdaya saing untuk mengembangkan sumber pangan, buah, dan sayuran sepanjang musim,” kata Erikson Sianipar. 

“SMK-SMK Pertanian di Tapanuli Utara, Misalnya SMK Negeri 1 Garoga harus mengembangkan teaching factory yakni pembelajaran berbasis produksi dan jasa yang mengacu pada standar dan prosedur yang berlaku di industri. Pembelajarannya juga dilaksanakan dalam suasana yang sama dengan industri. Untuk itu perlu dilakukan kerjasama dengan mitra industri,” kata Erikson memberikan contoh.

Selanjutnya, SMK, program D1, D2, dan D3 di Tapanuli Utara harus ditambah dan diperkuat kurikulumnya agar melahirkan SDM yang sesuai untuk masa mendatang.

“Pendirian perguruan tinggi melalui politeknik negeri dengan keterampilan di bidang pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan,  pariwisata, seni dan budaya dengan kurikulumnya yang sudah menerapkan mekanisasi dan digitalisasi akan dapat menjawab keinginan orang tua agar kelak anaknya memperoleh  pendidikan tinggi, sekaligus akan memberi efek domino mendorong pertumbuhan ekonomi karena skill masyarakat di Tanah Batak sudah dapat mengelola potensi  sumber daya yang dimiliki,” tegas Erikson. 

Penyebaran pembangunan akan berpotensi lebih cepat untuk setiap kecamatan atau desa, karena setiap gedung diploma politeknik dimungkinkan dibangun di daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang diunggulkan, untuk memudahkan dalam melaksanakan magang atau praktik bagi mahasiswa. 

Bagi generasi yang berkeinginan kuat untuk melanjutkan ke ilmuannya ke perguruan tinggi negeri umum, saat ini juga sudah banyak pilihan. Pilihlah juga Program Studi ( Prodi ) yang masih relevan dan dibutuhkan di  masa yang akan datang. Tidak hanya sekedar mengejar Gelar S1, S2 dan S3. 

(SMK dan Perguruan tinggi D1, D2, D3 di Tapanuli Utara harus ditambah, Dok. Bisukma

 

Menyadari Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang selama ini kurang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, pemerintah  melalui Kemendikristek sebenarnya sudah memberikan jalan keluar yakni dengan menerapkan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Pada prinsipnya, MBKM dirancang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tujuan mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja.

“Seiring dengan pembangunan infrastruktur dan penyempurnaan kurikulum serta program pendidikan nasional seperti telah diurai sebelumnya, harus pula dibarengi dengan penguatan bagi tenaga pendidik terutama guru dan dosen, baik kuantitas maupun kualitasnya,” terang Erikson. 

Dan terakhir, menurut Erikson, setiap perguruan tinggi harus proaktif melakukan  kerjasama dengan perguruan tinggi lain, organisasi pemerintah, organisasi sosial, dan utamanya dengan pelaku dunia industri dan usaha.

“Kita isi kemerdekaan dengan terus belajar dan mengikuti pendidikan sesuai kebutuhan peradaban. MERDEKA MERDEKA MERDEKA!!” pungkas Erikson.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Widita Fembrian