Netral English Netral Mandarin
10:34wib
Pemerintah Indonesia kritik Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang luput menyoroti kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di negara-negara maju. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin pada Sabtu (25/9/2021) dini hari.
Fahri Hamzah Sebut Parpol di Indonesia Kini Seperti Parpol di Negara Komunis

Minggu, 25-Juli-2021 20:00

Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah
Foto : Istimewa
Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah
22

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menilai, partai politik (Parpol) di Indonesia telah berubah menjadi seperti partai dalam sebuah negara komunis.

Pasalnya, selain dikontrol segelintir orang, bahkan oleh keluarga, juga di internalnya telah tumbuh budaya antikritik.

"Partai politik dalam demokrasi itu adalah think tank (ruang pemikir) yang bebas, tapi trennya partai politik di Indonesia itu berubah menjadi partai politik dalam negara komunis; dikontrol oleh segelintir orang, dikontrol oleh keluarga, karena ada negara komunis berbasis keluarga, yaitu Korea Utara,” katanya seperti dikutip Minggu (25/7/2021) dari video yang beredar di media sosial.

Ia menambahkan, karena dikontrol segelintir orang, tradisi intelektual di lingkungan partai politik, hilang akibat tidak ada kebebasan berpikir, sehingga sedikit saja ngomong untuk mengeritik pemerintah, maka langsung ditelepon ketua umum, dan diingatkan kalau partai mereka telah dapat kursi menteri.

Akhirnya, parpol pun bingung sendiri mau cari uang karena tidak ada reform, dan kemudian kadernya yang duduk sebagai pejabat publik, disuruh cari uang.

“Gak ada di kepalanya bagaimana memisahkan pejabat publik dari partai politik,” tegasnya.

Mantan politisi PKS itu mengakui, dalam kondisi yang sudah demikian, parpol pun lupa kalau mereka sesungguhnya hanya rangers, hanya fasilitator bagi lahirnya kepemimpinan. Parpol hanya mencalonkan kadernya saat Pemilu, tapi yang memilih adalah rakyat.

“Ketika rakyat sudah selesai memilih, maka kader partai politik menjadi aparatur rakyat, menjadi wakil rakyat, menjadi abdi rakyat, tapi partai politik kita tidak, dia menganggap semua pejabat publik yang dia angkat adalah sapi perahnya, karena itu diperintah sampai pada tingkat yang detil sekali,” tegasnya.

Seperti diketahui, berdasarkan pasal 6A (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pasangan Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, mengindikasikan kalau Indonesia menganut sistem multi partai.

Pada Pemilu 2019 lalu, ada 38 partai di Indonesia, namun yang memenuhi persyaratan dan dapat ikut Pemilu hanya 19 partai. Dari jumlah itu, yang lolos ke Senayan (DPR) hanya sembilan.

Banyaknya partai ini, juga sistem demokrasi liberal yang diterapkan pasca Orde Baru tumbang pada 1998, membuat pesta demokrasi di Indonesia (Pemilu) menjadi pesta termahal di dunia, karena tak hanya anggota legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat, tapi juga presiden dan wakilnya.

Dan yang unik, di antara partai-partai itu ada yang eksis dan menjadi besar karena nama pendirinya, seperti PDIP dengan Megawati Soekarnoputri-nya, dan Partai Demokrat dengan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY)-nya. 

Megawati hingga kini, sejak PDIP berdiri pada tahun 1973, masih menjadi ketua umum. 

Tongkat kepemimpinan Demokrat sempat beralih ke Anas Urbaningrum, namun balik lagi ke SBY, dan kini jabatan ketua umum partai itu dipegang AHY, anak SBY.

Yang lebih menarik, sejak Jokowi menjadi presiden RI ke-7 pada tahun 2014, praktik bagi-bagi jabatan yang dilakukannya untuk kader partai pendukung, telah membuat kader partai-partai itu bukan hanya tidak kritis terhadap pemerintah, tapi juga mendukung apapun kebijakan pemerintah, sehingga DPR/MPR terkesan seperti bukan lagi lembaga wakil rakyat, tapi lembaga wakil pemerintah.

Tak sedikit kebijakan pemerintah yang disetujui DPR, meski rakyat menentangnya. Antara lain, Omnibus Law UU Cipta Kerja dan revisi UU KPK.

Partai-partai pendukung pemerintahan Jokowi adalah PDIP, NasDem, Golkar, Gerinda, PKB, PPP, dan PAN. Sementara partai yang oposisi murni hanya PKS. Demokrat malah abu-abu. 

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Irawan HP