Netral English Netral Mandarin
banner paskah
03:14wib
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyetujui penggunaan izin darurat (emergency use authorization/EUA) vaksin Covid-19 Sinopharm dengan efikasi 78,1 persen. Satgas Penanganan Covid-19 menyatakan bahwa mudik Lebaran 2021, baik itu jarak jauh maupun jarak dekat, tetap ditiadakan.
Ungkit Peran Bambang Widjojanto, FH: Anies Menebar Tirai Gelap Menutupi Jejak Hitam Korupsi dengan Gimmick

Minggu, 11-April-2021 10:14

Kolase Anies Baswedan dan Bambang Widjojanto
Foto : CNN Indonesia
Kolase Anies Baswedan dan Bambang Widjojanto
13

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ferdinand Hutahaean menanggapi soal peran Bambang Widjojanto dalam Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan. 

Menurut Ferdinand semua itu merupakan upaya menutup jejak hitam dalam pemerintahan Anies.

“Beginilah kondisi ketika manusia lebih suka memoles wajah dan menutupi kekurangannya dengan intrik daripada mengakui kesalahan dan memperbaiki diri secara konkret,” kata Ferdinand Hutahaean, Minggu 11 April 2021.

“Anies menebar tirai gelap menutupi jejak hitam korupsi di pemerintahannya dgn gimmick,” imbuh Ferdinand.

Sementara sebelumnya diberitakan, Komite Pencegahan Korupsi atau KPK Ibu Kota DKI Jakarta ternyata dipimpin oleh Bambang Widjojanto. Diketahui, Bambang merupakan mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikenal sebagai lembaga antikorupsi.

KPK Ibu Kota dibentuk Anies Baswedan pada 2018 lalu dan merupakan nama lain dari Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bidang komite Pencegahan Korupsi (PK).

“KPK Ibu Kota yang dibentuk Gubernur Anies dipimpin oleh Pak Bambang Widjojanto,” ujar Anggota KPK Ibu Kota DKI Jakarta Tatak Ujiyati seperti dilansir Beritasatu.com, Sabtu (10/4/2021).

Selain Tatak, anggota KPK Ibu Kota yang lain adalah Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno, Pengacara sekaligus Aktivis Perempuan Nursyahbani Katjasungkana, dan Mantan Kepala BPKP Provinsi DKI Jakarta.

Bambang Widjojanto atau biasa dikenal selama ini BW tentunya tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Bahkan, baru-baru ini BW kembali mencuat ke publik setelah menjadi kuasa hukum DPP Partai Demokrat kubu Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menghadapi Partai Demokrat kubu Moeldoko.

Pada 2019 lalu, BW menjadi Ketua Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Namun, sayangnya gugatan hasil Pilpres Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi ditolak oleh hakim MK.

Saat itu, BW memimpin tim kuasa hukum Prabowo-Sandi dalam perkara di MK, melawan KPU sebagai termohon dan tim Kuasa Hukum Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra.

Kemesraan antara BW dan Anies sudah tampak sejak Pilkada DKI Jakarta 2017. Saat itu, BW menjadi tim pakar Anies-Sandi saat debat pilkada berlangsung.

BW juga pernah menjadi ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Dia juga termasuk Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Indonesian Corruption Watch (ICW).

Di KPK, BW menjabat sebagai Wakil Ketua KPK pada periode 2011-2015. Namun, menjelang akhir masa jabatannya, BW ditetapkan sebagai tersangka kasus pemberian kesaksian palsu dalam sidang di MK oleh Bareskrim Polri. 

Penetapan tersangka BW tersebut sempat membuat hubungan KPK dan Polri kembali memanas. Seiring berjalan waktu, kasus BW dihentikan setelah Kejaksaan Agung melakukan deponeering.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto