Netral English Netral Mandarin
06:06 wib
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan vaksinasi COVID-19 kedua kalinya masih dengan vaksin Sinovac yang dilaksanakan di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (27/1/2021). Komjen Listyo Sigit Prabowo resmi dilantik sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang baru. Pelantikan ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara.
Eko: Siapa Saja yang Beraktivitas atas Nama Organisasi Terlarang, Ada Konsekuensi Hukumnya

Rabu, 30-December-2020 15:45

Eko Kuntadhi, pegiat media sosial.
Foto : Facebook Eko Kuntadhi
Eko Kuntadhi, pegiat media sosial.
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Pegiat media sosial Eko Kuntadhi menegaskan bahwa setelah organisasi Front Pembela Islam dinyatakan sebagai organisasi terlarang, maka pasti ada konsekuensi hukum bagi siapa saja yang masih beraktivitas atas nama FPI.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengeluarkan keputusan pelarangan aktivitas kepada FPI. Mahfud MD pun melarang semua kegiatan FPI sejak resmi dinyatakan oleh pemerintah hari ini. 

“PKI terlarang! Gerwani terlarang! HTI terlarang! FPI? Siapa saja yang masih beraktifitas atas nama organisasi terlarang. Pasti ada konsekuensi hukumnya...’ tulis Eko di akun Twitternya, Rabu (30/12/2020).



Selanjutnya, dengan putusan ini Mahfud MD meminta kepada aparat keamanan, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menghentikan jika terpantau adanya aktivitas dari FPI. Pelarangan tersebut terhitung mulai hari ini, Rabu (30/12/2020).

"Kepada aparat-aparat, pemerintah pusat dan daerah kalau ada sebuah ormas mengatasnamakan FPI itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standingnya tidak ada, terhitung hari ini ya," kata Mahfud MD dalam konferensi persnya, Rabu (30/12/2020) di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. 

Adapun, pelarangan aktivitas FPI, sambung Mahfud diperkuat dengan keputusan bersama enam petinggi Kementerian dan Lembaga. Mulai dari Mendagri hingga Kepala BNPT."Pelanggaran kegiatan FPI ini dikuatkan di dalam keputusan bersama 6 pejabat tertinggi di K/L yakni, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menkoinfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT," tuturnya.

Dia menjelaskan, larangan aktivitas FPI lantaran tindakan ormas tersebut melanggar ketertiban dan keamanan. Adapun beberapa hal yang melanggar, yaitu razia sepihak, tindak kekerasan, dan provokasi.

"FPI tetap melalukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan Dan bertentangan dengan hukum. Seperti tindak kekerasan, sweeping atau razia secara sepihak, provokasi dan sebagainya," ungkapnya. 

Reporter : Dimas Elfarisi
Editor : Irawan HP