Netral English Netral Mandarin
15:57 wib
Sony Pictures mengumumkan tunda perilisan film baru mereka. Film Cinderella yang sedianya dijadwalkan rilis pada 5 Februari 2021 diundur ke 16 Juli 2021. Film Ghostbusters: Afterlife juga diundur. Kementerian Kesehatan menegaskan, hampir tak mungkin seseorang yang divaksin Sinovac terinfeksi virus corona karena vaksin. Sebab, vaksin tersebut berisi virus mati.
FPI Ditetapkan Sebagai Organisasi Terlarang, Fadli: Ini Pembunuhan Terhadap Demokrasi!

Rabu, 30-December-2020 15:30

Fadli Zon, Anggota DPR.
Foto : YouTube Fadli Zon
Fadli Zon, Anggota DPR.
12

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politisi Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik keras keputusan pemerintah menetapkan Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi terlarang.

Menurutnya, pelarangan aktivitas ormas pimpinan Habib Rizieq Shihab (HRS) itu merupakan pembunuhan terhadap demokrasi dan telah menyelewengkan konstitusi.

"Sebuah pelarangan organisasi tanpa proses pengadilan adalah praktik otoritarianisme. Ini pembunuhan terhadap demokrasi dan telah menyelewengkan konstitusi," tulis Fadli di akun Twitter-nya, Rabu (30/12/2020).



Sebelumnya, Pemerintah menetapkan FPI sebagai organisasi terlarang terhitung mulai hari ini, Rabu (30/12). Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (KSB) 6 pejabat tertinggi di Kementerian dan Lembaga, yakni Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BNPT.

Keputusan Pemerintah itu diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kemenkopolhukam, Rabu (30/12/2020).

Konferensi pers itu dihadir 10 orang pemimpin kementerian atau lembaga terkait, antara lain Menkopolhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Menkumham Yasonna Laoly, Menkominfo Johnny G. Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Kemudian Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Aziz, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Irjen Boy Rafli Amar dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae. Selain itu, hadir pula Wamenkumham Eddy Hiariej.

"Bahwa FPI sejak tanggal  20 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, seperti tindak kekerasan, sweeping atau rasia secara sepihak, provokasi dan sebagainya," kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK No.82/PUU XI/ 2013 tertanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa.

"Jadi dengan adanya larangan ini tidak punya legal standing, kepada aparat-aparat pemerintah, pusat dan daerah, kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standing-nya tidak ada terhitung hari ini," tegasnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Irawan HP