Netral English Netral Mandarin
banner paskah
05:01wib
Polisi menduga kelompok kriminal bersenjata (KKB) membakar sejumlah fasilitas umum di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, lantaran sempat dijadikan sebagai Posko Komando Taktis alias Pos Kotis. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Fraksi PDIP DPRD DKI Kritisi Program Perumahan Rakyat yang Jauh dari Target

Rabu, 30-December-2020 19:36

Ketua Fraksi PDIP, Gembong Warsono
Foto : Netralnews.com/Wahyu Praditya Purnomo
Ketua Fraksi PDIP, Gembong Warsono
12

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menilai bahwa di Tahun 2020 Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan tak kunjung mengalami peningkatan kinerja, terutama yang berkaitan dengan sektor strategis yang berdampak langsung kepada kebutuhan rakyat. Salahsatunya, penyediaan perumahan rakyat.

Ketua Fraksi PDIP, Gembong Warsono menegaskan, penyediaan perumahan rakyat tidak mencapai target. Menurutnya, sesuai dengan janji kampanye yang tertuang dalam RPJMD Gubernur Anies Baswedan mentargetkan penyediaan perumahan rakyat sebanyak 232.214 unit, namun hingga tahun 2020 ini baru terpenuhi sejumlah 780 Unit.

"Contoh mudahnya, target hunian itu selama lima tahun adalah menciptakan sebesar 232.214 hunian, namun nyatanya baru 780 hunian saja. Ini kan jauh sekali dan sudah pasti tidak akan mencapai target," kata Gembong Warsono dalam diskusi ‘Refleksi Akhir Tahun 2020 Fraksi PDI Perjuangan DKI’, di Restoran Bunga Rampai, Jl. Teuku Cik Ditiro, Menteng, Rabu (30/12/2020).

Selain penyediaan perumahan rakyat, hal lain yang menjadi sorotan adalah penyediaan lapangan pekerjaan. Dikatakan Gembong dalam penyediaan lapangan kerja, Anies tak fokus mewujudkan janji kampanyenya, dalam hal ini program OKE OCE.

Dijelaskannya, tahun 2020 baru 8.348 Jumlah ijin OKE OCE yg mendapatkan ijin usaha Mikro Kecil padahal janjinya akan menyediakan 200.000 lapangan usaha baru untuk Rakyat. 

"Pak Anies tidak Fokus mewujudkan janji kampanye. Padahal UMKM adalah Backbone pemulihan ekonomi Jakarta," ujar Gembong.

Kemudian meningkatnya angka kemiskinan. Tercatat jumlah presentasi angka kemiskinan di DKI Jakarta hingga maret sebesar 4.53 persen dari semula 3.42 persen. PDIP menilai, Gubernur Anies tidak memiliki program yang jelas untuk menanggulangi angka kemiskinan tersebut dan terkesan hanya fokus kepada program-program beautifikasi semata.

Tak hanya itu, tingkat kesediaan merekomendasikan kepada warga lain secara umum masih bernilai negatif, yang berarti saat ini masih banyak yg belum bersedia merekomendasikan dibanding yang merekomendasikannya.

Padahal menurut survey, media utama publik mendapatkan infomrasi mengenai JAKLINGKO adalah dari rekomendasi orang lain sebesar 42.5 persen.

Terakhir masih adanya intoleransi di dunia pendidikan. PDIP mengecam keras tindakan Guru intoleran yang terjadi di Jakarta, bahkan merekomendasikan untuk di lpecat karena pembiaran terhadap kejadian ini akan sangat berdampak negatif terhadap dunia pendidikan, maupun kerukunan antar anak bangsa di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Nazaruli