Netral English Netral Mandarin
22:20wib
LSI Denny JA menilai, PDI Perjuangan berpotensi akan mengalami kekalahan jika mengusung Ketua DPR Puan Maharani sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang. Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia menegaskan fasilitas kesehatan di Indonesia bisa tumbang dalam 2-4 minggu jika pengendalian pandemi tidak diperketat.
Fraksi PKS Setuju Komjen Listyo Sigit Sebagai Kapolri dengan Catatan...

Rabu, 20-January-2021 22:00

 Achmad Dimyati Natakusumah, Anggota Komisi III DPR.
Foto : dpr.go.id
Achmad Dimyati Natakusumah, Anggota Komisi III DPR.
17

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Komisi III DPR melakukan Fit and Proper Test atau uji kepatutan dan kelayakan bagi calon Kapolri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu, (20/1/2021).

Pada kesempatan tersebut, Fraksi PKS yang diwakili Anggota Komisi III DPR, Achmad Dimyati Natakusumah menyampaikan bahwa Kepolisian Republik Indonesia merupakan salah satu institusi penegak hukum yang penting di negeri ini.

“Polri menjadi etalase hukum di Indonesia. Baik buruknya hukum dapat tercermin dari sikap dan profesionalitas yang ditunjukan aparat Polri dalam menangani berbagai persoalan hukum”, ungkap Dimyati sebagaimana dikutip dari fraksi.pks.id, Rabu (20/1/2021).

Dimyati mengatakan, lambang Polri, Rastra Sewakottama yang berarti 'Polri adalah Abdi Utama dari pada Nusa dan Bangsa' harus dimanifestasikan secara nyata dan sungguh-sungguh.

“Makna lambang tersebut memposisikan Polri sebagai alat negara yang berada ditengah, bersikap adil, non partisan, tidak terlibat politik praktis, apalagi menjadi alat kekuasaan. Nusa dan Bangsa merupakan prioritas utama Polri," ujarnya.

Di bawah kepemimpinan Kapolri baru, lanjut Dimyati, Polri harus selalu berupaya membuktikan makna lambang tersebut secara profesional dan proporsional sesuai cita negara hukum Indonesia dalam menangani berbagai permasalahan hukum.

“Beberapa permasalahan yang harus ditangani dengan baik antara lain, reformasi kepolisian harus terus berjalan, Kesiapan Polri dalam menginternalisasi paradigma baru dalam sistem penegakan hukum, bersikap profesional dan adil dalam menangani dan menanggapi isu ekstremisme dan radikalisme serta tidak masuk dan terjebak dalam politisasi isu tersebut,” paparnya.

Ditegaskan Dimyati, ekstremisme dan radikalisme merupakan musuh bersama dan tidak mengenal agama.

Lebih lanjut, Dimyati juga meminta calon Kapolri Komjen Listyo menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM terkait kasus penembakan 6 laskar FPI pada Desember 2020 lalu.

“Menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM atas kasus penembakan 6 orang laskar FPI secara adil, transparan dan akuntabel serta mendengarkan berbagai saran dan masukan baik dari pakar, tokoh agama maupun masyarakat umum dalam menangani kasus tersebut,” tandasnya.

Selain itu, Dimyati mengingatkan agar pola komunikasi dan pendekatan Polri dengan masyarakat menjadi lebih humanis, khususnya dalam hal penanganan aksi massa. Tidak boleh ada lagi laporan masyarakat mengenai excessive use of force yang dilakukan Polri, apalagi unlawfull killing.

“Penanganan terhadap pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus dilakukan secara adil dan proporsional. Indonesia harus terbebas dari segala bentuk hoax, fitnah dan ujaran kebencian tanpa memandang subjek dan relasi pelaku terhadap kekuasaan,” terang Dimyati.

Pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan (prokes) Covid-19, tambah Dimyati, harus ditanggulangi secara adil dan proporsional. Prinsip equality before the law harus ditegakkan tanpa memandang subjek dan relasi pelaku terhadap kekuasaan.

“Fraksi PKS tentu saja berharap, insitusi Polri semakin solid dan menjadi institusi yang dicintai masyarakat, terdepan dalam mewujudkan keadilan penegakan hukum sesuai Tribrata Polri yang dilandasi ketaqwaan, kebenaran dan pengayoman masyarakat,” tegasnya.

Dimyati menyebut, setelah mendengar, mengikuti dan mencermati rangkaian proses dari uji kelayakan Calon Kapolri di Komisi III DPR, Fraksi PKS berkesimpulan bahwa Komjen Listyo Sigit merupakan pribadi dengan rekam jejak yang baik, sehingga kiranya mampu dan layak untuk mengemban amanah estafet kepemimpinan di institusi kepolisian.

“Dengan pertimbangan tersebut, kami  Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) memutuskan untuk menyetujui usulan pengangkatan Komjen (Pol) Drs. Listyo Sigit Prabowo, M. Si., sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk diproses ketahap selanjutnya,” tutup Anggota DPR asal Dapil Banten I ini.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Irawan HP