3
Netral English Netral Mandarin
11:07 wib
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan korupsi Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah dalam sejumlah proyek infrastruktur lainnya di Sulsel. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan program vaksinasi mandiri atau gotong royong tidak ditujukan untuk komersil.
Fatwa Komunisme Haram Sudah Dinantikan, Haikal: Jangan2 MUI Bakal Dibully oleh Mereka?

Rabu, 17-Februari-2021 09:05

Haikal Hassan Baras
Foto : Istimewa
Haikal Hassan Baras
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Haikan Hassan Baras, Rabu (17/2/21) mempersoalkan tentang fatwa haram komunisme yang sedang ia tunggu-tunggu diputuskan oleh MUI.

Namun ia bertanuya, jika hal itu terjadi, jangan-jangan MUI dibully oleh buzzer.

"Menanti MUI keluarkan fatwa Haram komunis. Mari lihat siapa yang nyinyir MUI. Fixed musuh negara pancasila. Atau jangan2... MUI bakal dibully rame2 oleh mereka?" kata Haikal.

Untuk diketahui, sejak setahun silam, sejumlah masalah strategis masuk dalam daftar (list) yang akan dibahas dan difatwakan dalam Musyawarah Nasional X Majelis Ulama Indonesia (Munas X MUI) pada 25-28 November 2020.

Persoalan tersebut di antaranya human diploid cell dan ideologi komunisme.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh, yang dipercaya sebagai Ketua Tim Materi Fatwa Munas X 2020, menyampaikan, selain 2 hal di atas, ada juga masalah perencanaan keberangkatan haji sejak belia, penyelenggaraan pemilu langsung, dan masalah tentang vaksin serta langkah penanganan Covid-19.

Niam menjelaskan, beberapa masalah strategis di atas yang akan dibahas dan difatwakan tersebut merupakan hasil rapat Tim Materi Fatwa Munas yang bertugas menginventarisasi dan merumuskan materi yang akan didalami dan diputuskan menjadi fatwa dalam Munas nanti.

"Tim rapat secara fisik dengan protokol kesehatan, dengan agenda inventarisasi masalah aktual dan strategis untuk dijadikan materi fatwa Munas," ujar akademisi UIN Jakarta ini, Senin (5/10/2020).

Hadir dalam rapat tim antara lain Ketua MUI Prof. Dr. Huzaimah Tahido Yanggo, Ketua Komisi Fatwa MUI Prof. Dr. Hasanudin AF, Ketua Tim Materi Fatwa Munas Dr. Asrorun Niam Sholeh.

Kemudian, Wakil Ketua Komisi Fatwa Prof. Dr. Amin Suma, Dr. Hasanudin, Wakil Sekjen MUI Shalahudin al-Aiyub beserta seluruh Tim Materi Fatwa. Rapat dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Ini adalah rapat dengan pertemuan fisik pertama sejak maraknya wabah Covid-19.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto