Netral English Netral Mandarin
04:20wib
Partai Ummat  menyinggung dominansi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam evaluasi tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. China kembali menggertak Amerika Serikat setelah Presiden Joe Biden menyatakan bahwa ia akan membela Taiwan jika Negeri Tirai Bambu menyerang.
Gaduh Interpelasi Bakal Gagalkan Ajang Formula E di Jakarta

Jumat, 03-September-2021 16:30

Formula-E
Foto : Istimewa
Formula-E
20

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Polemik interpelasi Gubernur Anies Baswedan terkait Formula-E yang terjadi di DPRD DKI diyakini bakal berpengaruh pada penilaian Federasi Otomotif Internasional (FIA).

Jika polemik interpelasi Formula E terus berlanjut antara PDIP dan PSI dengan 7 Fraksi di DPRD DKI Jakarta, maka bukan tidak mungkin kontestasi bergengsi diajang balap mobil listrik Formula-e jadi pepesan kosong.

Pengamat masalah perkotaan Sugiyanto (SGY) mengatakan sampai saat ini jadwal kosong pada 4 Juni 2022 untuk penyelenggaran adu balap mobil bertenaga listrik yang rencananya akan diadakan di Jakarta statusnya masih belum diputuskan (to be decided). 

"Pada kalender sementara yang telah dikeluarkan FIA, tidak ada jadwal untuk Jakarta, kecuali ada jadwal kosong pada 4 Juni 2022, namun statusnya belum dipuskan (to be decided). Jadi belum ada kepastian Formula E bisa diselenggarakan di Jakarta," kata Sugiyanto kepada Kawula Indonesia, Jumat (3/9/2021).

Kata SGY, dengan kegaduhan soal polemik interpelasi Formula E dan permasalahan lainnya, maka FIA selaku pengelola Formula E di New York, Amerika Serikat dan Formula E Oganisation (FEO) akan terganggu dan ragu.

"Boleh jadi FIA bisa saja membatalkan penyelenggaran Formula E di Jakarta pada 4 Juni 2022. Bila Formula E batal diselenggarakan, maka dampaknya akan sangat beresiko bagi Pemprov DKI. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian negara. Sebab Pemprov DKI telah mengunakan uang rakyat melalui APBD sebesar Rp.983,31 milyar," ujarnya lagi. 

Menurut SGY, dana itu dibayarkan oleh pemprov DKI Jakarta kepada pihak penyelenggara  untuk commitmen fee sebesar  Rp560  milyar dan   pembayaran bank garansi senilai Rp423 miliar.

"Bila batal, maka uang rakyat itu berpotensi hagus, sehingga dapat menimbulkan kerugian negara. Dari sini dapat berpotensi menjadi kasus hukum. Boleh jadi akan dapat menyeret Gubernur DKI Anies Baswedan ke dalam kasus hukum, sebab Anies yang menginginkan kegiatan Formula E itu," bebernya.

Untuk itu , SGY  menyarankan, sebaiknya hak interpelasi anggota DPRD DKI Jakarta dapat dilanjutkan, sehingga bisa dicari solusi jitu untuk menuntaskan semua persoalan yang ada.

"Caranya, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dapat meminta kepada 7 Fraksi di DPRD DKI Jakarta untuk menerima interpelasi Formula E yang diusulkan oleh 33 anggota Dewan dari PDIP dan PSI. Hal ini penting agar pro dan kontra ini tidak terus berlanjut," ucapnya.

"Sesungguhnya interpelasi adalah hak anggota DPRD Jakarta bertanya kepada Gubernur. Sehingga ini merupakan kesempatan emas bagi Anies  untuk menjelaskan secara gamblang berbagai persoalan atas rencana penyelenggaran Formula E," tambahnya.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Irawan HP