Netral English Netral Mandarin
20:01wib
Partai Ummat  menyinggung dominansi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam evaluasi tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. China kembali menggertak Amerika Serikat setelah Presiden Joe Biden menyatakan bahwa ia akan membela Taiwan jika Negeri Tirai Bambu menyerang.
Gali Informasi Akurat, Pansus KBN Bakal Hadirkan Ahok

Kamis, 19-Agustus-2021 16:00

Anggota DPRD DKI, Inggard Joshua
Foto : Istimewa
Anggota DPRD DKI, Inggard Joshua
17

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota DPRD DKI, kembali menggelar rapat pansus Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Dalam rapat kali ini, semua anggota pansus sepakat untuk untuk menghadirkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

"Untuk mendapatkan informasi yang akurat, kami kira tidak ada salahnya kita mengundang Pak Ahok dan Pak Anies dalam rapat pansus berikutnya," kata anggota pansus KBN Inggard Joshua, yang diamini semua anggota pansus.

Menurut Inggard, pansus KBN dibentuk untuk memperjuangkan hak Pemprov DKI Jakarta di wilayah Pesisir Utara, khususnya dikawasan Merunda.

Oleh karenanya, untuk menghasilkan informasi yang akurat, pansus perlu menggali semua informasi dari sumber yang benar terkait persoalan yang terjadi di Marunda antara PT KBN, PT Karya Tekhnik Utama (KTU) dan PT Karya KCN.

Senada dengan Inggard Joshua, anggota pansus lainnya Dimaz Raditya Nazar Soesatyo, mengatakan, pansus memang bisa menggali informasi dari mana saja termasuk dari mantan Gubernur DKI Jakarta. 

"Bahkan agar pansus ini tidak mengganggu program strategi dari pemerintah pusat, berikutnya tak ada salahnya juga pansus menghadirkan perwakilan dari pemerintah pusat seperti, Kementerian Hukum dan HAM (Kemhumkam), Dirjen Perhubungan Laut dan Kementerian BUMN," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pansus KBN, Pandapotan Sinaga mengatakan, tak hanya mantan dan Gubernur DKI yang akan dihadirkan dalam rapat berikutnya, tapi sejumlah instansi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI akan turut dihadirkan.

Seperti diketahui, DPRD DKI Jakarta, membentuk pansus KBN karena adanya permasalahan dalam proyek pembangunan Pelabuhan Marunda, Jakarta. Proyek tersebut sempat terhenti karena ada sengketa hukum antara KBN dengan PT Karya Citra Nusantara (KCN).

Untuk mencari tahu duduk perkara sebenarnya apa yang terjadi dengan proyek pembangunan Pelabuhan Marunda antara PT KBN dengan KCN, sejumlah pihak akan dihadirkan untuk dimintai penjelasan dan klarifikasinya.

Operasional Pelabuhan Marunda berjalan sejak berdirinya KCN pada 2004. Sementara, KCN adalah anak perusahaan bentukan dari PT KBN dan PT KTU untuk bergerak di bidang kepelabuhan. Karena, KBN yang merupakan perusahaan milik BUMN tidak punya izin kepelabuhan sehingga kerja sama dengan PT KTU.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Irawan HP