Netral English Netral Mandarin
18:27wib
Kemunculan varian baru Covid-19 Omicron (B.1.1.529) makin menggemparkan dunia sejak ia pertama kali diumumkan beberapa waktu lalu. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga meminta Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk tidak bertindak selayaknya Direktur Utama (Dirut).
Garuda Terancam Pailit, Amin Ak: Pilihan Terakhir yang Menyakitkan

Rabu, 27-Oktober-2021 11:40

Politisi PKS, Amin Ak
Foto : Istimewa
Politisi PKS, Amin Ak
5

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Menanggapi opsi yang ditawarkan pemerintah dalam penyelesaian kasus yang membelit PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Amin Ak menilai hal itu merupakan pilihan terakhir meskipun menyakitkan.

Amin mengatakan, bagaimanapun negara tidak boleh terus menerus dirugikan akibat buruknya manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Karena itu, Amin berpendapat, penyelesaian kasus Garuda jangan hanya fokus pada keberlanjutan usaha atau bisnisnya semata, namun juga harus ada shock terapy terhadap mereka yang menyebabkan krisis dengan membawanya ke ranah hukum.

Menurut Amin, penyebab krisis akut di tubuh Garuda tidak terlepas dari dampak moral hazard yang dilakukan pengelola di era sebelum sekarang, baik direksi maupun komisaris.

“Saya minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi terhadap PT Garuda Indonesia,” kata Amin dalam keterangannya, Rabu (27/10/2021).

Opsi Pailit

Sementara itu, terkait opsi penyelamatan Garuda, Amin menyebut kondisi keuangan PT Garuda Indonesia saat ini memang sangat berat.

Hingga Juni 2021 lalu Garuda masih memiliki utang senilai Rp 70 triliun. Utang Garuda akan terus membengkak karena setiap bulan PT Garuda Indonesia secara konsolidasi menderita kerugian sebesar US$ 100 juta atau setara Rp1,4 triliun pada kurs Rp14.000 per US dollar.  

Berdasarkan keterangan direksi Garuda saat RDP dengan komisi VI Juni lalu, sumber kerugian antara lain karena Garuda dibebani oleh 101 pesawat sewaan yang kondisinya menganggur (Unutilized asset) dari jumlah 142 pesawat dengan total fixed cost sebesar US$ 82 juta per bulan atau setara Rp1,16 triliun. Padahal market saat ini hanya memerlukan 41 pesawat saja.

Sementara fixed cost untuk 101 pesawat harus tetap dibayarkan dan menjadi utang jika tidak dibayar. Padahal pesawat-pesawat tersebut tidak menghasilkan revenue.

“Untuk BBM saja, Garuda Indonesia juga memiliki tunggakan utang BBM ke Pertamina sebesar Rp 12 triliun,” ujarnya.

Gugatan Eksternal

Amin mengatakan, Garuda saat ini juga harus menghadapi gugatan pailit dari sejumlah perusahaan. Diantaranya gugatan dari PT Mitra Buana Korporindo terkait utang dengan gugatan sebesar US$ 4,78 milyar atau hampir Rp70 triliun.

Kemudian PT My Indo Airlines terkait tunggakan pembayaran layanan kargo dengan gugatan sebesar US$ 700.539 atau hampir Rp10 milyar.

Selanjutnya gugatan datang dari PT Aircraft Ireland Limited dari negara bagian New South Wales, Australia terkait pembayaran sewa pesawat, juga dari Helice dan Atterisage (Goshawk) di Pengadilan Arbitrase Internasional London terkait pembayaran sewa pesawatMelihat fakta-fakta diatas, upaya penyelamatan Garuda memang sangat sulit.

Amin melanjutkan, jika negosiasi restrukturisasi utang maupun restrukturisasi sistem sewa (leasing) pesawat menemui jalan buntu, maka pailit menjadi pilihan yang sulit dihindarkan.

“Tidak mungkin semua beban Garuda tersebut diselesaikan lewat Penyertaan Modal Negara (PMN), terlebih kondisi APBN saat ini juga sangat berat,” kata Amin.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Wahyu Praditya P

Berita Terkait

Berita Rekomendasi