Netral English Netral Mandarin
06:12wib
Putri salah satu pendiri Microsoft, Bill Gates yakni Jennifer Gates, sudah resmi menikah dengan pacarnya. Ia menikah dengan pria muslim dari Mesir bernama Nayel Nassar. Tim bulu tangkis putri China menjadi juara Piala Uber 2020 setelah mengalahkan Jepang pada final yang berlangsung di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, Minggu (17/10/2021) dini hari WIB.
Gegara Densus 88 Tak Diterjunkan Gempur KKB, Tak Disangka Fadli Zon Bilang Begini

Sabtu, 09-Oktober-2021 09:28

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono  dan Fadli Zon
Foto : Kolase Netralnews
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono dan Fadli Zon
6

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Gegara Densus 88 tak diterjunkan untuk menggempur KKB di Papua, Fadli Zon mencuit keras menyindir kebijakan Kepolisian RI. 

“Densus 88 tak ditugaskan utk hadapi KKB Papua. Kenapa? Inilah contoh bhw yg sering dijadikan sasaran adalah …,” kata Fadli Zon Sabtu 9 Oktober 2021.

Sebelumnya, dinukil Kompas.com, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyampaikan tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror belum ditugaskan ke Papua untuk melakukan penegakan hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) setelah dilabeli sebagai kelompok teroris. 

"Belum ada (Densus 88 turun di Papua)," kata Argo di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Rabu (5/5/2021). 

Argo menyampaikan pihaknya masih belum melakukan penindakan KKB Papua berdasarkan aturan Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 

 Hingga saat ini, TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi masih menjadi garda terdepan untuk menangani KKB di Papua. 

Menurutnya, Satgas Nemangkawi masih melakukan penegakan hukum di bawah komando dari Asops Kapolri. 

"Satgas Nemangkawi TNI dan Polri yang kerja. Untuk hard power kalau melanggar pidana ya akan kami proses," ujar Argo. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengumumkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai organisasi teroris. 

Mahfud mengatakan keputusan pemerintah tersebut sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Ketua MPR, Pimpinan BIN, Pimpinan Polri, dan Pimpinan TNI. 

 Tiga Tahun Terakhir Selain itu keputusan tersebut, kata Mahfud, juga sejalan dengan fakta banyaknya tokoh masyarakat, tokoh adat, Pemerintah Daerah, dan DPRD Papua datang kepada pemerintah khususnya Kemenko Polhukam untuk menangani tindak kekerasan yang muncul belakangan ini di Papua.

 Pemerintah menyatakan mereka yang melakukan pembunuhan dan kekerasan secara brutal dan masif dapat ditindak dengan ketentuan Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Mahfud menjelaskan definisi teroris berdasarkan Undang-undang tersebut adalah siapapun orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme. 

Sedangkan terorisme, kata dia, adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan, atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, dan keamanan. 

Tidak hanya KKB, Mahfud juga menyatakan mereka yang berafiliasi dengan KkB juga termasuk ke dalam tindakan teroris. 

 "Berdasarkan definisi yang dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris," kata Mahfud saat konferensi pers pada Kamis (29/4/2021). 

Untuk itu, kata Mahfud, pemerintah sudah meminta Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait untuk melakukan tindakan terhadap organisasi tersebut. 

"Untuk itu maka pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait untuk melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur menurut hukum. Dalam arti jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil," kata Mahfud.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Sesmawati