Netral English Netral Mandarin
15:49wib
Amerika Serikat mengimbau warganya untuk tidak bepergian ke Indonesia karena angka penularan infeksi virus corona (Covid-19) yang dinilai tinggi dan kemungkinan adanya serangan teror. Tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di RSD Wisma Atlet mulai mengalami peningkatan pada 3-4 pekan pasca-Lebaran. BOR RS sudah mencapai 75,19 persen.
Jawaban Ujian Mendukung HRS, Pegawai KPK Langsung Dipecat? DS: Ternyata Banyak Juga yang Mendukung

Selasa, 04-Mei-2021 12:10

Denny Siregar
Foto : Kolase Netralnews
Denny Siregar
3

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Menurut desas-desus, Denny Siregar mengungkap bahwa pertanyaan yang membuat banyak pegawai KPK tak lolos sehingga dipecat adalah soal dukungan terhadap KPK.

“Bisik2 dari dalam, yang membuat banyak pegawai  @KPK_RI tidak lolos ujian wawasan kebangsaan adalah pertanyaan essai,” kata Denny, Selasa 4 Mei 2021.

"Apa pendapat kamu tentang Rizieq Shihab?"  kata Denny mengutip.

“Dan ternyata banyak juga yang mendukung..,” tandas Denny.

Untuk diketahui, Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan mengatakan mendengar kabar dirinya terancam dipecat dari komisi antirasuah karena tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan. 

Kabar itu datang setelah KPK menerima hasil tes asesmen wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Iya benar, saya dengar info tersebut,” kata dia lewat pesan singkat, Senin, 3 Mei 2021.

Menurut kabar yang beredar di kalangan pegawai, Novel tidak sendirian. Ada sekitar 75 orang yang dinyatakan tidak lolos tes ASN. 

Mereka adalah pegawai yang direkrut secara independen oleh KPK sebelum revisi Undang-undang mengharuskan pegawai komisi antirasuah menyandang status ASN.

Novel Baswedan menganggap tes tersebut menjadi bagian dari upaya menyingkirkan pegawai independen di komisi antirasuah yang sudah dilakukan sejak lama. Namun, Novel mengatakan upaya kali ini membuatnya terkejut.

“Bila info tersebut benar, tentu saya terkejut. Karena baru kali ini upaya tersebut justru dilakukan oleh pimpinan KPK sendiri,” kata dia.

KPK memang telah menerima hasil tes alih status pegawai menjadi ASN dari Badan Kepegawaian Negara pada 27 April 2021. Namun, hasil tes itu belum dipublikasikan. Dihubungi melalui pesan singkat pada Ahad, 2 Mei 2021 mengenai hasil tes para pegawainya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron tidak merespons.

Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan lembaganya memang telah menerima hasil tersebut. Dia mengatakan belum mengetahui hasilnya. Hasil tes tersebut, kata dia, akan diumumkan dalam waktu dekat. “KPK memastikan akan menyampaikan hasilnya kepada publik dalam waktu dekat,” kata dia Ahad, 2 Mei 2021.

Ihwal alih status pegawai KPK tercantum dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Pasal 5 aturan yang diteken Ketua KPK Firli Bahuri pada 27 Januari 2021 itu menjelaskan bahwa alih status pegawai dilakukan dengan sejumlah syarat. Syarat itu meliputi bersedia menjadi PNS, setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Lalu tidak terlibat organisasi terlarang, memiliki integritas dan moral yang baik, serta memiliki kualifikasi dengan persyaratan jabatan.

Para pegawai diharuskan menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi PNS dan harus mengikuti asesmen tes wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh KPK dan BKN. Dalam pasal itu, tidak dijelaskan mengenai konsekuensi apabila tidak lolos tes. Setelah itu, aturan menjelaskan mengenai penyesuaian jabatan bagi pegawai tetap.

Sementara nasib pegawai tidak tetap di KPK justru diatur lebih jelas dalam beleid tersebut. Pegawai tidak tetap diharuskan mengikuti tes asesmen kompetensi sosial kultural, teknis dan manajerial yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPK. Dalam pasal 13 nomor (5) disebutkan bahwa pegawai tidak tetap yang tidak lulus asesmen kompetensi masih bisa menjadi pegawai tidak tetap sampai tahun 2023.

Peneliti Pusat Kajian Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari curiga bahwa tes asesmen tersebut cuma akal-akalan untuk menyingkirkan orang-orang yang selama ini mencolok di KPK. Dia mengatakan untuk diangkat menjadi pegawai komisi antirasuah, mereka telah menjalani tes yang lebih sulit ketimbang tes untuk menjadi ASN.

“Mereka sudah lulus tes di KPK, tapi diuji lagi untuk menjadi PNS. Tujuan PNS ini sudah bisa dipastikan untuk menghapuskan orang baik di KPK,” ujar dia dinukil Tempo.co.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Wahyu Praditya P