Netral English Netral Mandarin
17:51wib
Presiden Joko Widodo mengatakan, kondisi dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian dan persoalan yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Sistem perawatan kesehatan Singapura terancam kewalahan menghadapi lonjakan covid-19.
Gegara tak Bisa Bayar Rp100 Miliar, Andi Sebut Yusril Pindah Haluan jadi Pengacara Kubu Moeldoko

Rabu, 29-September-2021 18:30

Andi Arief
Foto : Istimewa
Andi Arief
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Adi Arief, melontarkan tuduhan serius kepada pakar hukum tata negara yang juga ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.

Pasalnya, Andi menuduh Yusril menjadi pengacara Partai Demokrat kubu Moeldoko, karena partainya tidak bisa membayar Yusril sebesar Rp100 miliar.

“Begini Prof @YusrilIhza_Mhd, soal gugatan JR pasti kami hadapi. Jangan khawatir. Kami cuma tidak menyangka karena Partai Demokrat tidak bisa membayar Anda 100 Milyar sebagai pengacara, anda pindah haluan ke KLB Moeldoko,” kata Andi melalui akun Twitter-nya, @andiarief_, Rabu (29/9/2021).

Saat dihubungi wartawan, Andi menjelaskan kalau pada April 2021 lalu partainya mengajak Yusril untuk menjadi kuasa hukum, namun batal karena Demokrat tak mampu membayar Rp100 miliar seperti yang diminta Yusril.

Cuitan Andi di akun Twitter-nya langsung direspon admin Twitter DPW PBB Papua.

"Anda jangan memfitnah," kata akun dengan username @dpw_pbb itu.

Seperti diketahui, saat ini Yusril menjadi kuasa hukum Partai Demokrat kubu Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dari hasil Kongres Luar Biasa (KLB) pada 5 Maret 2021 di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Dengan adanya KLB yang diinisiasi sejumlah kader Demokrat yang kemudian dipecat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu, praktis Demokrat terbelah menjadi dua kubu, yakni kubu Cikeas yang dipimpin AHY, dan kubu hasil KLB yang dipimpin Moeldoko.

Pada 31 Maret lalu, Kemenkumham menolak permohonan pengesahan Partai Demokrat Kubu Moledoko. Kini, dengan menjadikan Yusril sebagai pengacaranya, empat kader Demokrat kubu Moeldoko mengajukan judicial review (JR) AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA) dengan tujuan agar dibatalkan.

AD/ART itu disahkankan Menkumham pada 18 Mei 2020.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Sulha Handayani