Netral English Netral Mandarin
05:08wib
LSI Denny JA menilai, PDI Perjuangan berpotensi akan mengalami kekalahan jika mengusung Ketua DPR Puan Maharani sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang. Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia menegaskan fasilitas kesehatan di Indonesia bisa tumbang dalam 2-4 minggu jika pengendalian pandemi tidak diperketat.
Gembira Novel Dicopot Bukan karena Bela Koruptor, DS: Catat! Kami Gembira karena Saatnya KPK Bisa Pelototi Pesta Pora di DKI Jakarta

Selasa, 11-Mei-2021 20:12

Denny Siregar
Foto : Istimewa
Denny Siregar
3

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Denny Siregar mengaku gembira dengan keputusan resmi KPK mencopot Novel Baswedan dan 74 pegawai lainnya. Namun alasannya ternyata cukup mengejutkan.

“Kami gembira ketika Novel Baswedan dan kawan2nya di nonaktifkan dari  @KPK_RI bukan karena kami pembela koruptor.. Catat!” kata Denny Siregar, Selasa 11 Mei 2021.

“Kami gembira karena inilah saatnya @KPK_RI bisa aktif pelototi pesta pora di @DKIJakarta,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan bersama 74 pegawai lembaga antirasuah lainnya resmi dinonaktifkan. 

Padahal sebelumnya, pimpinan KPK berdalih tidak akan menonaktifkan 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan (TWK) peralihan status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Novel menentang surat nonaktif terhadap 75 pegawai KPK. Menurutnya, akan ada tim kuasa hukum yang akan menuntut surat keputusan yang ditanda tangani oleh Biro SDM KPK.

“Maka sikap kami jelas, kami akan melawan!,” kata Novel seperti dilansir Jawa Pos, Selasa (11/5).

Novel menyampaikan, dalam menyikapi keputusan itu akan berdiskusi terlebih dahulu dengan rekan-rekan di KPK. Ke depan tim kuasa hukum dari koalisi sipil yang ingin melihat keputusan itu.

“Karena agak lucu juga, SK itu kan pemberitahuan hasil asesmen, tapi kok di dalamnya menyebut menyerahkan tugas dan tanggung jawab, bukan pemberhentian lho,” ucap Novel.

Novel menegaskan, proses alih status pegawai KPK menjadi ASN melalui tes wawasan kebangsaan (TWK) itu dinilai bukan proses yang wajar. Dia menilai, itu sebagai upaya sistematis menyingkirkan orang-orang terbaik di KPK.

“Ini bukan seleksi orang tidak kompeten dinyatakan gugur, tapi ini upaya yang sistematis yang ingin menyingkirkan orang bekerja baik untuk negara. Ini bahaya,” pungkas Novel.

Berdasarkan salinan surat yang didapat JawaPos.com, dalam surat yang ditanda tangani Kepala Biro SDM Yonattan Damme Tangdilintin, 75 pegawai yang tak lolos TWK diminta menyerahkan tanggung jawab pekerjaannya kepada atasannya.

“KESATU Menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, Tidak Memenuhi Syarat dalam Rangka Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara,” demikian bunyi surat yang didapat JawaPos.com, Selasa (11/5).

“KEDUA Memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya sambil menunggu keputusan lebih lanjut,” imbuh bunyi surat yang ditandatangani pada 7 Mei 2021 itu.

Salinan surat sendiri disampaikan kepada Kepala BKN, Dewas KPK, dan sejumlah 75 pegawai yang tak lolos TWK.

Terkait kabar adanya surat penonjoban ini, sejumlah pegawai KPK yang namanya masuk dalam 75 orang yang tak lolos TWK mengaku sudah menerimanya. 

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto