3
Netral English Netral Mandarin
20:19 wib
Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap selebgram Millen Cyrus usai terjaring razia di tempat hiburan malam pada Sabtu (27/2) di Jakarta Selatan dalam kondisi positif narkoba. Pemerintah resmi mengeluarkan daftar mobil yang mendapatkan keringanan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) 0% mulai Senin (1/3) mendatang. Terdapat 21 mobil pajaknya digratiskan.
Geram Soal Siswi Wajib Berjilbab Dianggap Langgar HAM, TZ: Bagaimana Prof @mohmahfudmd?

Minggu, 24-January-2021 07:15

Geram Soal Berjilbab Dianggap Langgar HAM, Tengku Zul tanya Bagaimana Prof @mohmahfudmd?
Foto : Istimewa
Geram Soal Berjilbab Dianggap Langgar HAM, Tengku Zul tanya Bagaimana Prof @mohmahfudmd?
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut pemaksaan pihak SMKN 2 Padang terhadap siswi nonmuslim untuk mengenakan jilbab merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). KPAI menilai sekolah negeri seharusnya menyemai keberagaman dan menghargai perbedaan.

"KPAI prihatin dengan berbagai kasus di beberapa sekolah negeri yang terkait dengan intoleransi dan kecenderungan tidak menghargai keberagaman, sehingga berpotensi kuat melanggar hak-hak anak, seperti kasus mewajibkan semua siswi bahkan yang beragama non-Islam untuk mengenakan jilbab di sekolah atau kasus beberapa waktu lalu di mana ada pendidik di SMAN di Depok dan DKI Jakarta yang menyerukan untuk memilih Ketua OSIS yang beragama Islam," kata komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, dalam keterangannya, Sabtu (23/1/2021).

Analisa dan pernyataan sikap KPAI ternyata membuat geram mantan Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain (TZ). Pasalnya, TZ merasa aneh karena soal kasus tewasnya 6 laskar FPI tidak dianggap pelanggaran HAM sementara kasus jilbab di sekolah disebut langgar HAM.

"Kasus Pembunuhan 6 Lasykar Diputuskan sebagai bukan Pelanggaran HAM. Eh, Giliran Kasus Jilbab di Sumatera Barat KPAI menyatakan itu Kasus Pelanggaran HAM. Apa tidak bingung semua...?" kata TZ, Sabtu malam (23/1/21).

TZ kemudian minta pendapat Menko Polhukam, "Bagaimana prof @mohmahfudmd? ...bingung bingung aku bingung cereret...," imbuhnya.

Sementara sebelumnya diberitakan, Retno menyebut sekolah negeri merupakan sekolah pemerintah yang memiliki siswa beragam dan majemuk. Karena itu, sudah seharusnya sekolah negeri menerima perbedaan.

"Sekolah negeri adalah sekolah pemerintah, yang siswanya beragam atau majemuk. Oleh karena itu, sekolah negeri harusnya menyemai keberagaman, menerima perbedaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM," ucapnya.

Lebih jauh Retno menyayangkan peraturan SMKN 2 Padang yang mewajibkan seluruh siswinya mengenakan hijab. Menurutnya, langkah pemaksaan itu jelas melanggar hak asasi manusia (HAM) bagi siswi yang nonmuslim.

"Tidak ada yang menolak bukan berarti kebijakan atau aturan sekolah tidak melanggar ketentuan perundangan lain yang lebih tinggi. Aturan sekolah seharusnya berprinsip pada penghormatan terhadap HAM dan menjunjung nilai-nilai kebangsaan, apalagi di sekolah negeri. Melarang peserta didik berjilbab jelas melanggar HAM, namun memaksa peserta didik berjilbab juga melanggar HAM," ungkap Retno.

Retno mendesak agar SMKN 2 Padang diberi sanksi sesuai Permendikbud No 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Tak hanya itu, pihak sekolah diduga kuat melanggar UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU No 39/1999 tentang HAM.

Berikut ini rekomendasi KPAI menanggapi persoalan di SMKN 2 Padang:

1. Pihak Sekolah diduga kuat melanggar UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 39/1999 tentang HAM. Ketentuan dalam berbagai peraturan perundangan tersebut dapat dipergunakan karena pihak sekolah telah membuat aturan sekolah yang bersifat diskriminatif terhadap SARA sehingga mengakibatkan adanya peserta didik yang berpotensi mengalami intimidasi, karena dipaksa menggunakan jilbab, padahal dirinya beragama non-Islam. Oleh karena itu, KPAI mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat untuk memeriksa Kepala SMKN 2 Kota Padang dan jajarannya dengan Permendikbud No. 82/2015 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan dan mengacu pada peraturan perundangan apa saja yang dilanggar pihak sekolah. Pemberian sanksi walaupun hanya surat peringatan menjadi penting, agar ada efek jera.

2. KPAI juga mendorong Dinas-Dinas Pendidikan Provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia untuk mengingatkan pada stake holder pendidikan di wilayahnya, terutama Kepala Sekolah dan guru untuk menjadikan kasus SMKN 2 Padang ini sebagai pembelajaran bersama sehingga tidak terulang lagi.

3. KPAI mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) RI untuk meningkatkan sosialisasi Permendikbud No. 82/2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Satuan Pendidikan, secara massif kepada Dinas-Dinas Pendidikan Provisi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Dinas-Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, kemudian melakukan sosialisasi juga kepada Kepala-Kepala Sekolah di berbagai jenjang pendidikan di seluruh wilayahnya.

4. KPAI mendorong adanya edukasi dan pelatihan-pelatihan kepada para guru dan Kepala Sekolah untuk memiliki perspektif HAM, terutama pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak peserta didik. Karena, ketika sekolah memiliki kebijakan memperkuat nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan, menghargai perbedaan, maka peserta didik akan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

5. KPAI mengapresiasi para orangtua peserta didik untuk berani bersuara dan mendidik anak-anaknya juga untuk berani bersuara ketika mengalami kekerasan di sekolah, baik kekerasan fisik, kekerasan seksual maupun kekerasan fisik. Salah satu cara menghentikan kekerasan adalah dengan bersuara.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto