Netral English Netral Mandarin
21:33wib
Relawan Sahabat Ganjar kembali melakukan deklarasi mendukung Ganjar Pranowo untuk maju sebagai calon presiden 2024. Penembakan seorang ustad bernama Armand alias Alex di depan rumahnya Jalan Nean Saba, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Tangerang hingga kini masih menjadi misteri.
GIAK: Juliari Batubara Layak Dimiskinkan atau Penjara Seumur Hidup

Selasa, 24-Agustus-2021 10:45

Ketua Harian DPP GIAK Jerry Massie
Foto : Istimewa
Ketua Harian DPP GIAK Jerry Massie
13

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) mengkritik putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang menjatuhkan vonis 12 tahun penjara terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dalam kasus suap bantuan sosial (bansos) Covid-19.

Ketua Harian DPP GIAK Jerry Massie menilai, vonis tersebut terlalu ringan karena tidak sesuai dengan perbuatan Juliari yang menerima suap bansos Rp32,48 miliar.

"Saya nilai ini tak terlalu berat sesuai dengan perbuatannya yakni merampok duit bansos dan menerima suap Rp32,4 miliar," kata Jerry kepada netralnews.com, Selasa (24/8/2021).

Menurutnya, vonis hukuman penjara selama 12 tahun terhadap Juliari masih jauh dari nilai keadilan. Seharusnya, lanjut Jerry, mantan politisi PDIP itu divonis seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara.

"Harusnya ada tiga vonis, seumur hidup, vonis mati atau paling lama 20 tahun penjara. Nah aspek keadilan tak di terapkan oleh majelis hakim," tegasnya.

"Jadi seharusnya hukuman dengan perbuatan harus seimbang. Ada yang mempertanyakan putusan Hakim ini. Apakah mereka (hakim) cari save atau apa?" sambung Jerry.

Soal hukuman mati terhadap koruptor, Jerry mengingatkan lembaga peradilan mengenai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Adapun Pasal 2 ayat (2) UU No 31/1999 tentang Tipikor disebutkan "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan".

Jerry berpendapat, kalau hukuman mati belum bisa diterapkan, maka sebaiknya koruptor seperti Juliari dimiskinkan dengan cara pemerintah merampas aset-aset milik penggarong uang rakyat itu.

"Jadi GIAK mendorong lembaga peradilan melakukan tugas dan wewenang sesuai dengan perbuatan pelaku agar UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 itu tetap berdiri kokoh," ucap Jerry.

"Kalau tak diterima hukuman mati, pilih saja miskinkan pejabat. Amerika Serikat pun melakukan hal yang sama. Mereka yang merampok duit rakyat maka pemerintah wajib merampas aset mereka semua," tegasnya.

Jerry menambahkan, korupsi di Indonesia akan sulit diberantas jika koruptor tidak dihukum berat. "Jadi kalau tidak ada hukuman berat bagi koruptor saya yakin sampai kapan pun sulit untuk membasmi dan memberangus koruptor di Tanah Air," pungkasnya.

Sebelumnya, Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan penjara karena terbukti menerima suap total Rp32,48 miliar terkait pengadaan bansos Covid-19 di wilayah Jabodetabek.

Selain itu, Juliari juga diminta untuk membayar uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar terhitung sejak satu bulan putusan ini berkekuatan hukum tetap. Ia juga dijatuhi hukuman tambahan pencabutan hak politik selama 4 tahun.

Juliari Batubara dinyatakan melanggar Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atas vonis 12 tahun tersebut, Juliari dan kuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir apakah akan menyatakan banding atau tidak.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati