Netral English Netral Mandarin
07:09wib
Sebanyak 1.296 sekolah menjadi klaster Covid-19 di saat pembelajaran tatap muka (PTM) diduga akibat penularan. Sejumlah sumber di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan bahwa Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sudah ditetapkan sebagai tersangka
Golkar Curigai Ketua DPRD DKI yang Kekeh Tak Mau Lepas Saham Perusahaan Bir

Sabtu, 03-April-2021 09:30

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.
Foto : Istimewa
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.
24

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI, Basri Baco mengaku kecewa dengan sikap pimpinannya, Prasetyo Edi Marsudi yang hingga kini belum mau membahas pelepasan saham bir milik Pemprov di PT Delta Djakarta. 

Padahal, kata Basri, sejumlah fraksi DPRD telah mengirimkan surat untuk menggelar rapat penjualan saham minuman keras (Miras) di PT Delta. Sejauh ini tidak ada respon yang diambil oleh Prasetyo. 

"Kita curiga ada apa-apanya kalau pimpinan tidak menggelar proses pengambilan keputusannya," kata Basri Baco.

Baco mengaku, hingga kini tidak ada obrolan sedikitpun dari ketua DPRD yang menyinggung rapat ihwal pelepasan tersebut. Menurutnya, rapat ini perlu dilakukan meskipun hasilnya nanti Legislator menyetujui keinginan Anies atau sebaliknya. 

"Seharusnya pimpinan DPRD itu tidak mengkebiri hak-hak anggota dewan, hak-hal fraksi kalau memang tidak apa-apanya," cetus Baco. 

Anggota Komisi E DPRD DKI ini meminta kepada pucuk tertinggi DPRD itu untuk memberi kesempatan Legislatif dan Eksekutif untuk bersama-sama membahas mengenai hal ini. 

Dia juga heran dengan sikap ketuanya itu yang mengambil alih sendiri DPRD terkait penjual bir ini. Padahal anggota dewan sebanyak 106 orang yang perlu diajak diskusi. 

"Pimpinan dewan ga perlu khwatir hasilnya apa dia disalahkan, ga ada yg disalahkan selama persetujuannya dijalankan dengan baik," paparnya. 

Harusnya Prasetyo melaksanakan kinerja sesuai tupoksinya sebagai Ketua DPRD DKI dalam menyikapi hal ini dan tidak seenak-enaknya saja mengambil keputusan sendiri. 

"Kan ga bisa gitu, ini kan lembaga, bukan milik pribadi DPRD. Jadi seharunya semua ketentuan dijalankan," tutupnya.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Widita Fembrian