3
Netral English Netral Mandarin
22:40 wib
Salah satu pendiri Partai Demokrat (PD), Hencky Luntunngan, menyebut KLB dipastikan akan digelar pada Maret ini. Pemerintah memutuskan mencabut aturan mengenai investasi industri minuman keras yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Gubernur Anies Ungkap Empat Hal yang Harus Dijalankan dalam PPKM Mikro 

Kamis, 11-Februari-2021 05:00

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan
Foto : Istimewa
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan
1

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai sinergi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta penting untuk memperkuat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro dalam upaya menekan penyebaran COVID-19.

"Melihat ukuran-ukuran yang kita gunakan di dalam pengendalian pandemi ini, kita menyadari bahwa penularannya antarorang dan saat ini kasus aktifnya masih banyak. Kita butuh untuk bisa bersama-sama dengan masyarakat mengendalikan terutama kasus aktif. Karena itulah, PPKM Mikro ini diharapkan  bisa menjadi jawaban atas ikhtiar kita semua," ujar Anies di Jakarta, Rabu (10/2/2021).

Anies menjelaskan, ada empat hal yang harus dijalankan dalam penerapan PPKM mikro tersebut, yang pertama adalah dengan membangun kesadaran di tingkat lokal, seperti di RT/RW tentang pentingnya di dalam keluarga untuk menjaga protokol kesehatan, lantaran potensi penularan terjadi dalam keluarga bahkan di lingkungan sekitar.

Hal kedua adalah proses penanganan, apabila ada warga yang memiliki gejala memerlukan proses pemeriksaan, peran gugus tugas, khususnya melalui program Kampung Tangguh, diharapkan mampu memfasilitasi pelayanan dengan cepat.

"Apabila mereka dalam proses menunggu, maka diperlukan maksimal 1 x 24 Jam untuk mendapatkan hasil akibat potensi penularan, maka kita harus fasilitasi supaya tidak ada penularan lebih lanjut," ucap Anies.

Hal ketiga yang dijelaskan Anies adalah setiap ada penemuan kasus positif baru, maka setiap gugus tugas COVID-19 harus memberikan arahan agar yang bersangkutan bisa diisolasi di tempat-tempat yang sudah ditentukan sesuai rujukan. Ketiga hal tersebut wajib dilakukan, karena di Jakarta, klaster keluarga memiliki porsi sekitar 41 persen untuk kasus aktif yang terjadi.

Untuk hal keempat, Anies menjelaskan penanganan medis sebagai pertahanan terakhir selain tiga hal di atas untuk menanggulangi COVID-19. Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta berharap beberapa Rumah Sakit di kawasan yang berada di tempat kasus aktif yang tinggi, segera dikonversi menjadi tempat perawatan/RS rujukan.

"Dengan begitu, maka kita akan punya cukup tempat untuk menangani bila ditemukan kasus COVID-19 yang perlu penanganan khusus, yang ada komorbid. Perlu kami sampaikan di sini, di DKI Jakarta, tingkat kematian itu 1,6 persen. Salah satu sebab mengapa tingkat kematian itu bisa rendah adalah perawatan yang baik," tutur Anies.

Diketahui, setelah pemberlakuan perpanjangan PSBB hingga 22 Februari 2021, seluruh jajaran Forkopimda DKI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, yang berlangsung di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada Rabu ini.

Dalam kesempatan itu, Anies kembali mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan waktu libur bersama keluarga di rumah. Hal tersebut sebagai langkah meningkatkan kesadaran dalam mengurangi penyebaran COVID-19.

"Bila tidak ada keperluan mendasar, tidak mendesak, maka kurangi bepergian, apalagi bepergian ke luar kota. Itulah yang menyebabkan mengapa setiap kali habis libur panjang di Jakarta, kita selalu menyaksikan lonjakan kasus aktif. Kita berharap kasus aktifnya tidak bertambah, yang terpapar tidak tambah, dengan libur panjang besok bisa menghindari bepergian jauh," ucap Anies.

Reporter : Sesmawati
Editor : Sesmawati