Netral English Netral Mandarin
10:07wib
Sebanyak 75,6 persen warga menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo secara umum dalam survei yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto minta lakukan peningkatan kapasitas tempat tidur untuk pasien Covid-19 di rumah sakit sebesar 30-40 persen.
Gubernur Enembe Protes KKB Dianggap Teroris, Mardani: Ini Masalah Serius, Butuh Balutan Kasih Sayang!

Jumat, 30-April-2021 15:05

Gubernur Lukas Enembe dan Mardani Ali Sera
Foto : Kolase Netralnews
Gubernur Lukas Enembe dan Mardani Ali Sera
7

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politikus PKS Mardani Ali Sera menanggapi pernyataan Gubernur Lukas Enembe yang merasa keberatan dan minta dikaji ulang terkait sebutan teroris untuk mereka yang diduga separatis di Papua.

Mardani menilai pernyataan Enembe sebagai masalah serius dimana Pemerintah perlu melakukan dialog dengan balutan kasih sayang.

“Ini masalah serius. Beda pandangan Pemerintah Pusat dg Pemprov Papua hrs sgr diselesaikan. Sulit menyelesaikan masalah Papua jk tdk satu frekuensi antar Pemerintah Pusat & Pemerintah Papua. Basis pendekatan masalah Papua adl dialog dlm balutan kasih sayang,” tutur Mardani Ali Sera, Jumat 30 April 2021.

Sebelumn ya diberitakan, Gubernur Papua Lukas Enembe meminta pemerintah pusat meninjau kembali pelabelan KKB sebagai teroris. Pelabelan teroris akan berdampak pada psikososial bagi warga Papua yang lain.

"Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB sebagai teroris. Kami berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak hukum terhadap warga Papua secara umum," kata Lukas dalam keterangan resminya, Kamis (29/4/2021).

Dikatakannya, Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa pemberian label teroris kepada KKB akan memiliki dampak psikososial bagi warga Papua yang berada di perantauan. Hal ini ditakutkan akan memunculkan stigmatisasi negatif yang baru bagi warga Papua yang berada di perantauan.

Pihaknya mendorong agar TNI dan Polri terlebih dahulu untuk melakukan pemetaan kekuatan KKB yang melingkupi persebaran wilayahnya, jumlah orang dan ciri-ciri khusus yang menggambarkan tubuh organisasi tersebut.

"Hal ini sangat dibutuhkan, sebab Pemerintah Provinsi Papua tidak menginginkan adanya peristiwa salah tembak dan salah tangkap yang menyasar penduduk sipil Papua," terang dia.

Meski begitu, Pemerintah Provinsi Papua sepakat bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai bagian dari KKB adalah perbuatan yang meresahkan, melanggar hukum serta mencederai prinsip-prinsip dasar HAM.

"Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa pemerintah pusat sebaiknya melakukan komunikasi dan konsultasi bersama Dewan Keamanan PBB terkait pemberian status teroris terhadap KKB," kata dia.

Lukas juga secara tegas menyatakan bahwa rakyat Papua akan tetap dan selalu setia kepada NKRI. Serta menginginkan agar pendekatan keamanan (security approach) di Papua dilakukan lebih humanis dan mengedepankan pertukaran kata dan gagasan bukan pertukaran peluru.

"Terorisme adalah konsep yang selalu diperdebatkan dalam ruang lingkup hukum dan politik, dengan demikian penetapan KKB sebagai kelompok teroris perlu untuk ditinjau dengan saksama dan memastikan objektivitas negara dalam pemberian status tersebut," kata dia dinukil detik.com.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Nazaruli