Netral English Netral Mandarin
19:35wib
Presiden Joko Widodo mengatakan, kondisi dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian dan persoalan yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Sistem perawatan kesehatan Singapura terancam kewalahan menghadapi lonjakan covid-19.
Gus Umar: Situasi Covid Gini Si Firli Malah Cuap-Cuap Mau Periksa Anies Baswedan, Cari Panggung Aja...

Jumat, 16-Juli-2021 06:53

Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Umar Hasibuan atau Gus Umar
Foto : Istimewa
Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Umar Hasibuan atau Gus Umar
15

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Salah satu tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Umar Hasibuan atau Gus Umar menyindir Ketua KPK Firli Bahuri yang berencana memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk diperiksa terkait kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.

Gus Umar mengatakan, di saat kondisi bangsa kian mengkhawatirkan akibat pandemi Covid-19, Firli Bahuri justru cuap-cuap ingin memeriksa Anies Baswedan.

Ia menilai, rencana Firli Bahuri itu tak lebih dari sekedar cari panggung agar mendapat dukungan dari pihak-pihak yang membenci Gubernur Anies.

"Situasi covid gini si Firli malah cuap-cuap mau periksa @aniesbaswedan," tulis Gus Umar di akun Twitter-nya, seperti dilihat netralnews.com, Kamis (15/7/2021).

"Cari panggung aja biar didukung Haters Anies. nih Firli maunya apa sih?" sindir @UmarChelsea_75.

Lebih lanjut, ia menyarankan agar Firli sebaiknya fokus menuntaskan kasus-kasus yang mandek di KPK ketimbang sibuk berbicara soal pemeriksaan Anies Baswedan.

"Lu tuntasin tuh kasus Aziz, kasus DPRD Jambi yang sekarang masih ngawang- ngawang kayak layang-layang. Paham kalian @KPK_RI ?" cuit Gus Umar.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan anggota DPRD DKI perlu diperiksa dalam kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul. Firli menyebut Gubernur Anies dan DPRD DKI pasti mengetahui soal alokasi anggaran untuk pengadaan lahan itu.

"Dalam penyusunan program anggaran APBD DKI, tentu Gubernur DKI sangat memahami, begitu juga koleganya di DPRD DKI yang memiliki tugas kewenangan menetapkan RAPBD menjadi APBD mestinya tahu akan alokasi anggaran pengadaan lahan DKI. Jadi perlu dimintai keterangan sehingga menjadi terang benderang," kata Firli, Senin (12/7/2021), seperti dikutip dari detikcom.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati