Netral English Netral Mandarin
04:50wib
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengkritik peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pengawas keuangan negara, namun tidak ada pihak ketiga yang mengawasinya. Para ilmuwan di Afrika Selatan mendeteksi varian Covid-19 baru yang memiliki banyak mutasi. Varian ini disinyalir jadi penyebab tingginya penyebaran kasus di negara tersebut.
Habib Aboe: Putusan MK Seolah Melegitimasi Sikap Politik PKS Terhadap UU Cipta Kerja

Jumat, 26-November-2021 11:45

Habib Aboe Bakar Al Habsyi
Foto : Istimewa
Habib Aboe Bakar Al Habsyi
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al Habsy (Habib Aboe), turut menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait permintaan pada Pemerintah dan DPR untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi sejalan dengan sikap PKS yang sejak awal menolak pengesahannya.

“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 seolah menjadi legitimasi atas sikap politik PKS terhadap UU Cipta Kerja,” kata Habib Aboe dalam keterangannya, Jumat (26/11/2021).

Habib Aboe mengatakan, pada waktu pembahasan, PKS sudah mengingatkan bahwa cakupan RUU Cipta Kerja sangat luas, karenanya pembahasannya harus dilakukan secara mendalam.

“Perlu ada pertimbangan apakah aspek formil dan materiil dari RUU Cipta Kerja sejalan dengan koridor politik hukum kebangsaan yang disepakati bersama,” ujar Sekjen PKS itu. 

Habib Aboe menambahkan, semua pihak harus menghormati dan menjalankan putusan MK ini dengan baik, tentunya juga pemerintah. Karena kita semua telah bersepakat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara hukum.

“Salah satu point penting yang harus segera dilaksanakan dari amar putusan MK ini adalah penangguhan kebijakan strategis terkait UU Cipta Kerja. Dimana amar putusan MK menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," ungkapnya.

"Tentu ini wajib dipatuhi dan segera dilaksanakan oleh pemerintah," tegas Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI ini.

Seperti diberitakan, MK memutuskan UU Cipta Kerja inkosntitusional secara bersyarat. MK menilai UU tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan itu dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang uji formil UU Cipta Kerja yang disiarkan secara melalui kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI, Kamis (25/11/2021).

"Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan'," kata Anwar Usman.

Dalam pembacaan amar putusan, Anwar Usman juga menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan para pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dengan DPR melakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan di dalam putusan tersebut.

Lebih lanjut, MK memerintahkan kepada para pembentuk undang-undang, yakni DPR dan Pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan tersebut diucapkan oleh MK, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut para pembentuk undang-undang tidak melakukan perbaikan, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

"Apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan (UU Cipta Kerja, red.),  undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali," ucap Anwar Usman.

Selain itu, MK juga menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Wahyu Praditya P

Berita Terkait

Berita Rekomendasi