Netral English Netral Mandarin
14:16wib
Publik dihebohkan dengan ucapan selamat hari raya dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kepada umat Baha'i. Video itu jadi sorotan karena Baha'i bukan salah satu dari enam agama yang diakui negara. Menaker Ida Fauziyah menyatakan karyawan dengan gaji di atas Rp 3,5 juta tetap bisa mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 1 juta.
Habib Rizieq Ajukan Banding, Pakar Hukum Pidana: Langkah yang Elegan dan Konstitusional

Kamis, 24-Juni-2021 21:25

Tangkapan layar sidang putusan dengan terdakwa Habib Rizieq Shihab di PN Jakarta Timur, Kamis (24/6/2021).
Foto : Istimewa
Tangkapan layar sidang putusan dengan terdakwa Habib Rizieq Shihab di PN Jakarta Timur, Kamis (24/6/2021).
8

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad menyatakan upaya banding Habib Rizieq Shihab atas vonis empat tahun penjara merupakan langkah elegan dan konstitusional.

"Sudah benar apa yang disampaikan M. Rizieq Shihab (MRS) di sidang bahwa ia akan melakukan banding. Itu langkah yang elegan dan konstitusional," kata Suparji dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (24/6/2021).

Suparji juga meminta semua pihak untuk menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu. Namun secara pribadi, dirinya mempertanyakan vonis yang terkait hasil tes swab ataua usap di RS Ummi tersebut.

"Putusan tingkat satu ini dipertanyakan, karena cukup tinggi bila dilihat dari perbuatan yang bersangkutan. Terlebih tidak ada hal yang signifikan pasca-MRS melakukan tindakan yang disebutkan yakni menyebarkan berita bohong," ucap Suparji.

Suparji menilai dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 ada kata kunci yang krusial yakni "menerbitkan keonaran". Sementara, tidak ada keonaran di kalangan masyarakat pasca-perbuatan MRS.

 

"Keonaran bila diartikan secara gramatikal adalah kondisi chaos sehingga terjadi kegaduhan di tengah masyarakat. Saya pribadi belum mendengar terjadi keonaran akibat berita bohong yang disampaikan HRS," ungkap Suparji.

Suparji mempersilakan pihak Habib Rizieq Shihab untuk mengajukan banding, jika tidak setuju dengan putusan itu, karena merupakan hak setiap orang.

"Bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta dengan menyiarkan berita bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran," kata Ketua Majelis Hakim Khadwanto dalam sidang putusan di PN Jakarta Timur, Kamis (24/6/2021).

Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana empat tahun penjara terhadap Habib Rizieq, yakni lebih ringan dua tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

"Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa Muhammad Rizieq bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq berupa dengan pidana penjara selama 4 tahun penjara," ujar Khadwanto menambahkan.

Usai pembacaan putusan, Habib Rizieq Shihab menyatakan menolak putusan hakim yang menvonis-nya empat tahun penjara. "Saya menolak putusan majelis hakim, dan saya menyatakan banding," kata Habib Rizieq.

Reporter : Antara
Editor : Nazaruli