Netral English Netral Mandarin
banner paskah
03:24wib
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberi peringatan kepada sembilan provinsi untuk bersiap siaga dari potensi hujan petir disertai angin kencang yang akan terjadi hari ini. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menambah jalur yang bakal disekat oleh kepolisian selama masa larangan mudik Lebaran pada 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang.
Kecam Keras Miras Dilegalkan, Haikal Hassan:  Buzzer Harap Diam jika Tak Paham Satire

Minggu, 28-Februari-2021 07:32

Ilustrasi minuman keras
Foto : Rmol
Ilustrasi minuman keras
57

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Haikal Hassan Baras kesal dan mengecam keras kebijakan Jokowi yang bakal melegalkan investasi miras di sejumlah daerah. Menurutnya, kebijakan itu jelas melanggar setiap sila Pancasila.

"Miras mau dilegalkan? Sila 1: Mabok dilarang semua agama. Sila 2: Mabok tak'kan bisa beradab. Sila 3: Mabok timbulkan ribut tak bersatu. Sila 4: Mabok tak'kan bisa musyawarah. Sila 5: Mabok tak'kan wujudkan keadilan. SAYA PANCASILA???????? NGACO," kata Haikal, Minggu (28/2/21).

Ia kemudian menambahkan pernyataan yang ditujukan kepada para "buzzer".

"Artinya setiap Sila dalam Pancasila kita dilanggar bila negara izinkan, legalkan, miras dlm eceran tanpa batas dan aturan yg ketat, tertentu, terbatas dan berlaku khusus. Buzzer harap diam jika tak paham satire," tegas Haikal.

Sebelumnya penolakan kebijakan membuka investasi miras juga disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Barat Ustaz Ahmad Nausrau. Ia menyatakan, tegas menolak minuman keras (miras) boleh diproduksi secara terbuka di tanah Papua.

Sebelumnya, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal menetapkan Papua sebagai salah satu wilayah tempat miras alias minuman beralkohol boleh diproduksi secara terbuka.

"Saya cukup terkejut sebetulnya mendengar atau membaca Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, salah satu poinnya adalah menetapkan Papua sebagai salah satu wilayah tempat minuman keras atau minuman beralkohol boleh diproduksi secara terbuka," kata Ustaz Ahmad seperti dilansir Republika, Sabtu (27/2/2021).

Dia juga mengatakan, kebijakan ini sangat menyedihkan bagi masyarakat Papua.

“Untuk itu secara tegas MUI Papua Barat menolak dengan keras peraturan atau kebijakan semacam itu. Sebab peraturan tersebut akan memberi ruang bagi rusaknya generasi muda di tanah Papua,” kata dia.

Selama ini, lanjut dia, masyarakat, tokoh agama, pemerintah daerah dan tokoh adat bersama dengan semua stakeholder di daerah sedang berjibaku untuk melawan miras.

Mereka bahkan sedang berjuang untuk membebaskan generasi muda dari pengaruh alkohol yang sangat merusak generasi muda Papua.

"(Miras) bahkan tidak hanya merusak generasi muda. Tapi, hampir semua kelompok usia, itu miras selalu menjadi masalah," tegas dia.

Ketua MUI Provinsi Papua Barat ini mengingatkan, bahwa kekerasan-kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, kecelakaan lalulintas, curanmor dan kejahatan lainnya yang terjadi di tanah Papua secara umum atau Papua Barat khususnya, lebih banyak dipengaruhi miras.

"MUI Papua Barat secara tegas menolak (investasi untuk produksi miras di Papua), tentu dari sudut pandang Islam, miras itu haram hukumnya untuk dikosnsumsi. Mau sedikit atau banyak. Mau golonga A, B, C semua yang memabukan itu haram," kata Ustaz Ahmad.

Kebijakan soal miras itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Beleid yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini telah diteken Presiden Republik Indoensia Joko Widodo, dan mulai berlaku per tanggal 2 Februari 2021.

Aturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam Lampiran III Perpres Nomor 10 Tahun 2021 pada angka 31, 32, dan 33 ditetapkan bahwa; bidang usaha industri minuman keras mengandung alkohol, alkohol anggur, dan malt terbuka untuk penanaman modal baru di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan setempat.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto