Netral English Netral Mandarin
13:05wib
Publik dihebohkan dengan ucapan selamat hari raya dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kepada umat Baha'i. Video itu jadi sorotan karena Baha'i bukan salah satu dari enam agama yang diakui negara. Menaker Ida Fauziyah menyatakan karyawan dengan gaji di atas Rp 3,5 juta tetap bisa mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 1 juta.
Heboh Mark Up Gila-Gilaan Pengadaan Alutsista hingga 600 Persen, Netizen: Banyak yg Kena Shadow Ban...

Senin, 14-Juni-2021 08:45

Menhan Prabowo Subianto
Foto : Jawa Pos
Menhan Prabowo Subianto
4

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Menhan Prabowo Subianto membuat pernyataan mengejutkan bahwa ada mark up hingga 600 persen dan ia tak mau tanda tangan. 

Prabowo juga menyebutkan  bahwa ia tak mau gila-gilaan.

Di akun FB Mak Lambe Turah, Senin 14 Juni 2021, persoalan tersebut ramai digunjingkan.

MLT: “Ayooo pak berantass yang bocor, semangat.”

Lukman Gombong: “1.7000 ....atau 600 %......”

Rustiyani: “Bocoooor.”

Tini Jayadi: “Bocor kok 600 % Mak?”

Hack: “Ternyata banyak yg kena shadow ban wkwkkwkwkwk.”

Untuk diketahui, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mau membenahi sistem pembelian alutsista dari potensi korupsi dan permainan mafia. Ia ingin menerapkan sistem pemerintah yang negosiasi langsung dengan produsen senjata.

"Bisa terjadi semua namanya anggaran pemerintah potensi untuk mark up. Kita sudah lama jadi orang indonesia," katanya dalam Podcast Deddy Corbuzier, Minggu (13/6).      

Prabowo bilang, akan menolak atau kalau perlu dilaporkan kepada presiden bila terjadi mark up hingga 600 persen. Ia mengatakan, tidak akan meloloskan mark-up gila-gilaan itu sebagai tanggungjawabnya kepada Presiden Joko Widodo.

"Yang sudah gila-gilaan barang eks mark-upnya sampai 600 persen, saya bilang maaf, mungkin orang gak suka sama saya tapi saya gak mau tanda tangan. Saya tidak akan loloskan, saya lapor presiden saya gak mau pak. Itu tanggung jawab saya kepada presiden," kata Prabowo.

"Saya takut, saya takut dikutuk oleh generasi yang akan datang. Gua gak mau gila-gilaan," sambungnya.

Prabowo juga menjelaskan bagaimana sistem yang akan ia bangun dalam pembelian alutsista. Pihak Kemenhan akan negosiasi langsung.

"Jadi sekarang saya banyak yang saya lakukan negosiasi langsung dengan produsen. Saya ingin tahu sebenarnya harga berapa sih, kalau mau beli alat harganya berapa sih," katanya.

Sementara itu, Kejaksaan, BPKP dan BPK akan dilibatkan untuk memeriksa kontrak-kontrak pembelian senjata.

"Untuk menjaga bahwa kita pun tidak akan tergoda untuk terlibat dalam hal itu saya rencananya saya mau mengundang Kejaksaan, BPKP sama BPK utk periksa semua kontrak kita sebelum kontrak itu efektif," jelas Prabowo.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Sulha Handayani