Netral English Netral Mandarin
14:56wib
Amerika Serikat mengimbau warganya untuk tidak bepergian ke Indonesia karena angka penularan infeksi virus corona (Covid-19) yang dinilai tinggi dan kemungkinan adanya serangan teror. Tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di RSD Wisma Atlet mulai mengalami peningkatan pada 3-4 pekan pasca-Lebaran. BOR RS sudah mencapai 75,19 persen.
Heboh Pancasila hingga Nama Tokoh NU 'Hilang', HNW: Kemana BPIB? Netizen: Bubarkan!

Kamis, 22-April-2021 11:45

Hidayat Nur Wahid
Foto : Liputan6.com
Hidayat Nur Wahid
17

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Polemik hilangnya nama tokoh NU dalam Kamus Sejarah dan Pancasila serta Bahasa Indonesia dalam kurikulum masih menjadi pergunjingan publik.

Bahkan keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) namanya ikut diseret-seret.  

“Pancasila dihapus dari pelajaran wajib olh Kemendikbud kok Romo politik di BPIP tdk ada komentar. Romo politik juga katanya budayawan kok ada sejarah yg dihapus dan dibelokan rompol diam juga. Nanti banjir baru rompol ribut. Katanya BPIP mau membumikan pancasila,” kata Christ Wamea.

Pernyataannya kemudian ditanggapi Politikus PKS Hidayat Nur Wahid.

“Harusnya BPIP yg terdepan tolak penyimpangan2 dari Pancasila;spt tak adanya frasa Agama dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional, Pendidikan Pancasila terhapus dari Sistim Pendidikan Nasional,dan Kamus Sejarah Indonesia yg bermasalah spt dg tak cantumkan KH Hasyim Asyari. Kemana BPIP?” tanya Hidayat.

Sejumlah netizen memberikan tanggapan:

@LilyGunawan9: “BPIP ketua nya ma banteng. Rezim ini yg jadi king maker nya ma banteng. Presiden petugas partai Manut SMA ma banteng .. Ya kura kura dalam perahu pak Ustadz.”

@ThoriqDanish: “BPIP seperti LMK di kelurahan yg cuman terima gaji doang tiap bulannya... BUBARKAN!!!”

@Shinto96729036: “Bpip pada menikmati gaji yg besar...sambil tersenyum...”

Sementara sebelumnya diberitakan, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menyayangkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan menghilangkan Pancasila dan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. 

"Dalam PP SNP baru ini jelas sekali menghilangkan Pancasila dan bahasa Indonesia," kata Satriwan dalam keterangannya, Kamis, 15 April 2021.

Satriwan menuturkan, merujuk pada UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia.

Ia menduga, hilangnya Pancasila dan bahasa Indonesia pada PP SNP merupakan kesalahan tim penyusun baik secara prosedural, formal, maupun substansial.

Menurut Kepala Bidang P2G Fauzi Abdillah, untuk struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah juga seolah-olah menghilangkan istilah Pancasila dan bahasa Indonesia. Pasalnya, pada PP SNP hanya tertulis "Pendidikan Kewarganegaraan" dan "Bahasa".

Ia mengaku dapat memaklumi hal itu karena pada Pasal 37 UU Sistem Pendidikan Nasional juga secara koheren hanya memuat nomenklatur Pendidikan Kewarganegaraan (tanpa Pancasila) dan Bahasa (tanpa Indonesia).

Namun, kata Fauzi, dalam struktur dan implementasi kurikulum di pendidikan dasar dan menengah, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sudah diubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). "Setidaknya inilah yang termuat dalam struktur Kurikulum 2013 di sekolah atau madrasah," ujarnya.

Khusus Pendidikan Pancasila dalam struktur kurikulum sekolah, P2G memandang Kemendikbud dan Kemenag dapat memilih setidaknya 2 skema opsi. Yaitu muatan Pendidikan Pancasila secara esensial termuat di dalam struktur mata pelajaran PPKn, seperti yang ada dalam Kurikulum 2013.

"Dengan catatan adanya revisi terhadap muatan mata pelajaran PPKn di sekolah selama ini. Agar Pancasila menjadi lebih diarusutamakan dalam struktur dan muatan PPKn ketimbang hanya menjadi sisipan atau integrasi materi semata," katanya seperti dilansir Tempo.co.

Opsi kedua, Pendidikan Pancasila dijadikan mata pelajaran yang berdiri sendiri. Artinya, Pancasila terpisah dari struktur PPKn, yaitu ada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan ada Pendidikan Pancasila. Konsekuensinya adalah akan menambah beban mata pelajaran baru bagi siswa di setiap jenjang sekolah.

Fauzi menuturkan, dampak positifnya adalah akan menambah jam pelajaran bagi guru. Termasuk makin menguatnya nilai-nilai Pancasila di sekolah, sehingga proses ideologisasi Pancasila di sekolah lebih terarah dan otonom.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto