Netral English Netral Mandarin
02:46wib
Aparat dari satuan TNI dan Polri akan menjadi koordinator dalam pelaksanaan tracing (pelacakan) Covid-19 dalam Pemberlakuan Pembatasan Sosial Masyarakat (PPKM) yang kembali diperpanjang. Presiden Joko Widodo memberi kelonggaran selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 diperpanjang mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.
HNW: Wajar HRS Nyatakan Banding, Karena Ada Ketidakadilan Dalam Vonis Hakim

Kamis, 24-Juni-2021 19:54

Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW),
Foto : Istimewa
Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW),
7

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Habib Rizieq Shihab (HRS) menolak putusan hakim yang memvonisnya 4 tahun penjara dalam kasus tes swab di RS Ummi Bogor. Karenanya, HRS menyatakan banding atas vonis tersebut.

Mengomentari hal itu, Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), menilai wajar kalau Habib Rizieq menolak dan menyatakan banding atas putusan hakim.

Pasalnya, menurut HNW, orang yang awam hukum pun mudah menilai jika ada ketidakadilan dalam vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) terhadap Habib Rizieq.

"Wajar saja HRS menolak dan menyatakan banding atas vonis Hakim," tulis HNW di akun Twitternya, @hnurwahid, Kamis (24/4/2021).

"Karena khalayak awam hukum pun mudah menilai adanya ketidakadilan dalam vonis itu, dan ketidaksesuaian dengan fakta lapangan tentang kebohongan dan tidak terjadinya keonaran," jelasnya.

Lebih lanjut, Anggota Komisi VIII DPR itu berharap agar hakim pada sidang tingkat banding nanti bisa menghadirkan keadilan. "Penting Hakim berikutnya betul-betul hadirkan keadilan," pungkasnya.

Sebelumnya, terdakwa kasus tes swab di RS Ummi Bogor, Rizieq Shihab, divonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim PN Jaktim. Rizieq dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyiaran berita bohong dan menimbulkan keonaran.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun," demikian vonis yang dibacakan hakim di PN Jakarta Timur., Kamis (24/6/2021).

Rizieq dinilai melanggar Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan hakim itu ditolak Habib Rizieq. Ia pun menyatakan banding. "Dengan ini saya menolak putusan majelis hakim dan saya menyatakan banding," tegas Rizieq.

HRS membeberkan sejumlah hal mengapa dirinya tidak tidak terima dengan putusan hakim. Salah satunya, Rizieq mempersoalkan saksi ahli forensik yang tidak pernah hadir di persidangan.

"Ada beberapa hal yang tidak bisa saya terima, di antaranya adalah menentukan dasar mengajukan saksi ahli forensik, padahal di pengadilan ini saksi ahli forensik tidak pernah ada," katanya.

"Kedua saya keberatan majelis hakim tidak lagi menggunakan hasil otentik pasal 14 ayat 1946 dan banyak pagi masalah lain saya tidak mau sebutkan," jelas eks pentolan Front Pembela Islam (FPI) itu.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli