Netral English Netral Mandarin
17:36wib
Presiden Joko Widodo mengatakan, kondisi dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian dan persoalan yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Sistem perawatan kesehatan Singapura terancam kewalahan menghadapi lonjakan covid-19.
Ibas Sarankan Jokowi Tak Sekadar Gunting Pita, Netizen: Ada yang Mangkrak Apa gak?

Selasa, 12-Oktober-2021 06:45

Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas
Foto : Istimewa
Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas
6

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menyarankan agr Presiden Joko Widodo tak sekadar gunting pita dalam merencanakan program besar terutama yang menjadi prioritas seperti pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Pernyataan Ibas mendapat banyak tanggapan warganet. Akun FB Mak Lambe Turah ikut memberikan cuitan mengeni hal itu seperti dinukil NNC, Selasa 12 Oktober 2021.

berikut cuitan MLT:

"Bertanya2 itu hak setiap orang kepada negara apalagi menjadi wakil rakyat punya hak bertanya ttg kebijakan pemerintah.

Hanya saja kalo soal impian menjadi negara maju, Mak rasa "negara maju' itu hanya slogan untuk kita berpacu setiap saat dan bekerja lebih keras lagi berdasar dari roadmap yang sudah ada.Program A sampai Z yang sudah dirancang bisa terealisasi minimal lebih dari 50%.Itu dulu.

Soal penilaian negara ini maju ato gak? Biasanya ada badan dunia atau organisasi2 terpercaya dunia yang berhitung soal ekonomi indonesia, dll. Hanya saja biasanya hitungan2 dari organisasi2 dunia tersebut misalkan bagus, tidak dipercaya oleh kelompok anti pemerintah. Sebaliknya jika hitungannya jelek, percaya.

Jadi soal negara maju ato gak, makmur ato gak, posisi utang aman ato gak, dll  susah untuk dinilai karena warga 62 ini punya penilainnya sendiri dan biasanya sok lebih pintar dari penilaiaian badan/organisasi dunia. jadi fokusnya kepada program aja. Program A sampai Z terlaksana apa gak? Ada yang mangkrak apa gak?

Kalo ada yang mangkrak berapa persen ke-MANGKRAK-annya?? Dan yang paling penting tidak ada perubahan program. Misalkan awalnya program 1.800.000 titik tapi ternyata hanya jadi 1.772 titik. trus berubah programnya menjadi hanya 2.000 titik. Sehingga laporan keberhasilan mencapai 88%. Contoh ajaaaa contoooohhhh."

Kritik Ibas

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, mempertanyakan keputusan tersebut.

Ibas menyarankan agar pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebaiknya dilakukan audit terlebih dahulu. Hal ini menurutnya penting agar tidak ada penyalahgunaan investasi hingga mengakibatkan pembengkakan dan memberatkan APBN.

"Fiskal negara tidak bisa terus menerus terlalu banyak hanya untuk PMN. Harus juga dihitung cost dan benefit-nya bagi BUMN. Semoga tidak semakin dalam. Jangan sampai besar pasak daripada tiang agar dapat dicapai keimbangan fiskal antar generasi," kata Ibas dalam keterangannya, seperti dinukil detik.com, Senin (11/10/2021).

Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung. Ibas mempertanyakan perencanaan jangka panjang pemerintah dalam pembangunan infrastruktur.

"Saya ingin bertanya apakah pemerintah tidak punya perencanaan jangka panjang seperti Masterplan Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi atau MP3EI? Memang berganti nama tapi hingga saat ini masih dipakai. Lalu apakah pemerintah punya fiskal dengan kemampuan besar? Kita tidak hanya butuh roadmap, tapi kita butuh roadmap yang berkelanjutan agar semua program terlaksana," ujar Waketum Demokrat itu.

Ibas mengatakan pihaknya berharap Presiden Jokowi bisa meresmikan program prioritas pemerintah. Namun, impian Indonesia menjadi negara maju, katanya, juga harus tetap disertai sikap mawas diri dan penuh perhitungan.

"Kita juga ingin presiden banyak gunting pita untuk meresmikan program, khususnya program-program prioritas. Untuk kereta cepat, juga harapannya akan cepat selesai. Walau terdapat banyak pro-kontra terkait proyek ini, namun jika bisa cepat selesai, saya yakin masyarakat akan senang. Hanya saja, dalam pelaksanaannya tetap perhatikan rencana jangka panjang, dan jangan sampai muncul preseden-preseden 'pokoknya harus jadi'. Pikirkan agar tidak ada yang dilanggar hanya karena kurang perhitungan," imbuhnya.

Pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebelumnya akan dibiayai, salah satunya dengan APBN. Padahal dulu Presiden Jokowi sempat menegaskan bahwa proyek itu tidak akan dibiayai oleh APBN.

Hal itu tertuang dalam Perpres Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

"Pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka menjaga keberlanjutan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dengan memperhatikan kapasitas dan kesinambungan fiskal," bunyi pasal 4 ayat 2 dikutip, Sabtu (9/10).

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto