3
Netral English Netral Mandarin
15:22 wib
Kementerian Lingkungan Hidup mengungkap ada peningkatan titik panas yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan di beberapa provinsi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan kegiatan sekolah tatap muka bisa dilakukan pada semester kedua tahun ini, atau tepatnya pada Juli 2021 mendatang.
Implementasi Vaksin Covid-19 Secara Mandiri Berpotensi Picu Kesenjangan Sosial

Selasa, 02-Februari-2021 12:20

Implementasi Vaksin Covid-19 Secara Mandiri Berpotensi Picu Kesenjangan Sosial.
Foto : Antara
Implementasi Vaksin Covid-19 Secara Mandiri Berpotensi Picu Kesenjangan Sosial.
0

LONDON, NETRALENWS.SCOM -  Presiden Joko Widodo membuka opsi pemberian izin vaksinasi mandiri Covid-19 guna mempercepat penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Namun, pemerintah diharapkan mempertimbangkan secara hati-hati terkait dampak-dampak yang dapat ditimbulkan oleh skema ini bagi masyarakat luas.

Dalam diskusi virtual yang digelar oleh Persatuan Pelajar Iindonesia (PPI) United Kingdom, perwakilan pelajar, akademisi, pemerintah, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjabarkan tantangan dan peluang implementasi vaksin Covid-19 di Indonesia, termasuk pro dan kontra wacana vaksinasi mandiri. Diskusi ini dimoderatori oleh Rizka Maulida, M.HSc., mahasiswa doktoral dari University of Cambridge.

Dalam diskusi tersebut, Asisten Deputi Agro, Farmasi, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian, Ir. Dida Gardera, M.Sc., yang juga mewakili Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), menjelaskan bahwa vaksin mandiri bertujuan untuk mempercepat program vaksinasi di seluruh daerah di Indonesia yang pada akhirnya akan dapat memulihkan perekonomian. Dalam skema vaksin mandiri, sektor swasta akan diberikan akses untuk membeli vaksin untuk diberikan secara gratis kepada seluruh karyawannya.

“Jadi, korporasi nanti dapat membeli vaksin untuk karyawannya. [Tujuannya adalah] untuk percepatan dan pemerataan. Tapi wacana ini masih dalam proses kajian,” ujarnya dalam acara siaran persnya, Selasa, (2/2/2021).

Mewakili para pelajar Indonesia di Inggris, dr. Fahrin Andiwijaya, mahasiswa master di London School of Hygiene and Tropical Medicine, Inggris, mengingatkan bahwa vaksin mandiri akan menimbulkan ketimpangan sosial dan merugikan kelompok sosial-ekonomi lemah.

“Vaksinasi mandiri dapat memperluas kesenjangan, karena hanya akan menguntungkan kelas menengah ke atas dan mereka yang bekerja di sektor formal. Istilahnya, yang bisa sehat hanya orang kaya saja. Ini tidak sesuai dengan Pancasila sila ke-5 tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata dokter yang juga merupakan akademisi di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram itu.

Sementara itu, Sulfikar Amir, Ph.D., pakar sosiologi bencana dari Nanyang Technological University (NTU), Singapura, menegaskan bahwa vaksin mandiri tidak bisa dibenarkan secara risiko dan etika, karena dikhawatirkan akan membawa unsur komersialisasi, dimana akan ada kelompok tertentu yang memonopoli suplai vaksin untuk kepentingan pribadi.

“Hal ini akan mengacaukan tahapan vaksinasi dan menganggu supply vaksin yang harusnya diberikan untuk kelompok prioritas. Proses vaksinasi akan terkonsentrasi pada kelas tertentu dibandingkan dengan kelompok lain yang rentan dan perlu didahulukan. Konsekuensinya, penanganan pandemi ini akan jadi lebih lama,” ungkap Sulfikar.

Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengungkapkan pihak pemerintah belum membuka diskusi dengan DPR terkait wacana vaksin mandiri.  Namun, ia berharap vaksin Covid-19 tidak menjadi komoditas yang diperjualbelikan. “Vaksin mandiri memang akan meringankan beban negara, tapi jangan sampai masyarakat melihat ini kok diperjualbelikan. Apalagi sampai saat ini saja banyak daerah-daerah sulit dijangkau untuk pendistribusian vaksin,” tuturnya.

Dikejar waktu untuk vaksinasi masyarakatMenurut Dida, Kementerian Kesehatan memperkirakan bahwa vaksinasi massal dapat diimplementasikan setidaknya 15 bulan. Namun, Presiden Joko Widodo ingin implementasi vaksin berjalan dalam 12 bulan sehingga target bisa cepat tercapai.

“Per tanggal 30 Januari 2020, ada 600.000 masyarakat yang seharusnya telah divaksinasi, tapi 100.000 orang diantaranya batal karena memiliki penyakit bawaan yang dinilai berisiko untuk menerima vaksinasi. Saat ini, setidaknya terdapat 13.655 fasilitas kesehatan yang tersedia untuk vaksinasi dan didukung oleh 30.000 orang tenaga vaksinator, sehingga seharusnya bisa mengejar target 900.000 hingga 1 juta vaksinasi per hari,” ungkap Dida.

Ia menambahkan, untuk mengejar target tersebut, dibutuhkan ketersediaan suplai vaksin yang berkelanjutan. Pemerintah menargetkan bahwa di bulan Maret atau kuartal kedua tahun 2021, jumlah vaksin sudah mencukupi kebutuhan. Pemerintah, menurutnya, telah melakukan negosiasi dengan negara-negara penghasil vaksin Covid-19 and telah mengamankan sekitar 600 juta dosis vaksin, jauh di atas kebutuhan nasional yang berkisar 400 juta dosis.

 

Reporter : Sulha
Editor : Sulha Handayani